Semarang – – Kemendikbudristek telah mengeluarkan panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang merupakan model dan contohnya ada di sekolah penggerak. Satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak memerlukan pendampingan.
Workshop perencanaan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 27 Juli 22 bertempatbdi ruang Hatta BBPMP Jateng.
Nugraheni Triastuti Plt BBPMP Jawa Tengah saat pembukaan menyampaikan bahwa pendampingan, fasilitasi, supervisi dan monitoring evaluasi pada Implementasi Kurikulum Merdeka semakin meningkat di setiap Kabupaten/Kota.
“Capaian pemanfaatan seluruh platform yang ada di Kemendikbudristek oleh daerah dan satuan pendidikan akan semakin meningkatkan kinerja institusi, disamping itu penjaminan mutu akan semakin maju bila pendampingan di Kabupaten/Kota bisa meningkatkan penjaminan mutu yang bisa dilaksanakan oleh daerah”. Katanya.
Disamping itu perlu hasil kenaikan akreditasi minimal nilai B pada satuan pendidikan PAUD yang ada di Jawa Tengah.
“Perlu upaya dari semua tim agar ketercapaian akreditasi bisa meningkat karena itu merupakan target yang harus dicapai oleh daerah dan menjadi target dari Kemendikbudristek”. Tambahnya.
Sementara itu Alif Noor Hidayati penanggung jawab workshop ini menyampaikan, Kegiatan workshop perencanaan pendampingan implementasi kurikulum merdeka dg sasaran 35 Kab Kota Provinsi Jawa Tengah ini menjadi kegiatan yang strategis untuk menyiapkan pendampingan terhadap kelompok belajar untuk memanfaatkan PMM.
“Workshop juga mensinergikan antar kegiatan , yaitu fasilitasi, pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi, serta supervisi”. Kata alumni S3 ITB ini.
Harapannya workshop menghasilkan produk berupa panduan, pedoman, instrumen, olah data, kajian analisis dan pelaporan.
“Produk tsb digunakan dalam pendampingan, monev, supervisi sekaligus dapat dimanfaatkan oleh JFT utk pengajuan kinerjanya ( DUPAK)”. Pungkasnya.
