Foto: Diskusi Tindak Lanjut. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Sragen, Sukisno, S.Pd., M.Si., memimpin penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil refleksi dan evaluasi implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (Photo by Ham)
Sragen-BBPMP Jateng. Wali Wilayah Penjaminan Mutu Pendidikan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Kabupaten Sragen melaksanakan Refleksi dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.
Kegiatan yang digelar melalui Rapat PMO pada hari jumat, 8 Desember 2023 ini menghadirkan seluruh Walwil dan segenap Pejabat Disdikbud Sragen di Rumah Makan Ayam Sako Sragen.
Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tri Giyanto, S.Pd., M.Si., pada pukul 09.00 WIB membuka kegiatan sambil menunggu kehadiran Kepala Dinas dan Sekretaris yang masih sedang acara dengan Bupati.
“Tidak terasa bahwa ini adalah bulan Desember, rapat PMO terakhir. Kesibukan dalam urusan pendidikan membawa keasyikan tersendiri, sehingga membawa kita di ujung tahun anggaran. Dari Disdikbud hadir lengkap, Kabid PAUD Dikmas, Bapak Drs. Anwari didampingi dengan 3 orang Kasi, Kabid SD, Bapak Suwarno, M.Pd. lengkap dengan 3 orang kasi, Kabid SMP, Bapak Farid dengan formasi lengkap, 3 orang kasi, dan dari PTK juga lengkap. Tidak lupa Bu Maya, Cocaptain Belajar Id. Sambil menunggu Pak Kadin dan Sekdin, kita mulai saja, mengingat ini hari jumat”, imbuh mantan kepala SMP Negeri 3 Satap Jenar ini.
Koordinator Walwil, Erni Hendryati, M.Pd. menyampaikan bahwa rapat PMO terakhir di tahun 2023 ini sebagai wahana untuk melaporkan hasil final atas implementasi merdeka belajar di Kabupaten Sragen.
“Kami mohon Bapak Ibu seluruh jajaran Disdikbud Sragen untuk menyampaikan refleksi dan memberikan evaluasi kepada kami terkait proses dan hasil pendampingan selama ini”, ujar Widyaprada Ahli Madya yang sekaligus pakar Kurikulum Merdeka ini.
“Namun sebelumnya , ijin menyampaikan Laporan Final Implementasi Merdeka Belajar di Bumi Sukawati Asri, oleh Mas Dar”.
Dipaparkan bahwa sebagian besar objectives telah tercapai secara tuntas, seperti Regulasi tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat, Peningkatan Capain Literasi, Perencanaan Berbasis Data, Pemanfaatan SIPLAH, Transisi PAUD SD, Akomodasi Indikator SPM dan Subindikator Kegiatan pada Perencanaan Daerah, dan lain-lain. Akan tetapi masih ada beberapa hambatan yang berdampak pada belum tuntasnya sebagian objectives.
“Kasus hilangnya satu unit Cromebook di SDN 1 Purwosuman berdampak persentase kelengkapan data hanya 98.90% meskipun dari segi pemanfaatan 100%”, ujar Sudaryanta. Walwil yang pernah menjadi fasilitator Program Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Sragen ini juga menyampaikan bahwa draft Perbub tentang dukungan Implementasi Merdeka Belajar yang masih sampai pada tahapan pembahasan sebaiknya segera dituntaskan, karena akan menjadi legasi dari dari Bupati yang tahun ini berhasil memperoleh Anugerah Dwija Praja Nugraha.
Penghargaan dari PGRI Pusat ini diberikan atas komitmen dan kepeduliannya pada dunia pendidikan.
Diskusi berlanjut dengan pembahasan terkait peningkatan dan apresiasi capaian PMM.
“Keberhasilan dalam mengejar ketertinggalan PMM di tahun kemarin, membuat kita agak terlena, ini perlu kita galakan kembali agar para guru lebih bersemangat dalam menyelesaikan topik pelatihan”, ujar Kabid Pembinaan SD, Suwarno, M.Pd.
Terkait dengan Kampanye Sekolah Sehat, teridentifikasi bahwa masih terdapat kekurangan jumlah sarana MCK di SMPN 2 Sambungmacan.
“Kita pastikan bahwa sekolah tersebut mengusulakan pada RKAS tahun ini”, ujar Sekretaris Disdikbud, Sukisno, S.Pd., M.Si. Seluruh objectives yang belum tuntas dibahas dalam ajang refleksi ini.
Mengakhiri acara, Konsultan Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jateng, Dr. Tartib Supriyadi, M.Pd, menekankan bahwa :
1. Pada tahun 2024 akan ada pemberlakuan Kurikulum Merdeka secara nasional, sehingga semua satuan pendidikan wajib menyiapkan diri;
2. Disdik perlu menggandeng mitra pembangunan, biar mudah yang bersifat local, contoh untuk Program Sekolah Sehat membuat proposal pembangunan toilet atau bantuan obat obatan di UKS yang disampaikan kepada pelaku dunia usaha, seperti apotik atau perusahaan farmasi daerah;
3. Disdik sebaiknya mempersiapkan bentuk pengharagaan contoh sertifikat kepada GTK atau Sekolah yang berprestasi, dengan mengambil momen-momen spesial seperti Hari Guru, Hardiknas, Hari Ulang Tahun Kabupaten dll;
4. Perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih luas yakni waspada terhadap pengedaran narkoba, pergaulan bebas, pengedaran uang palsu pada pembelanjaan malam hari;
5. Sebagai evaluasi untuk tahun 2025, jika PMM kurang optimal maka perlu diadakan peningkatan SDM secara tatap muka;
6. Untuk peningkatan capaian pendidikan inklusi dibentuk Unit Layanan Disabilitas dengan anggaran khusus dari pemerintah daerah;
7. BBPMP Jateng membutuhkan Profil Pendidikan Sragen untuk ekspos evaluasi kegiatan pada Apel Segar;
8. Praktik baik yang bisa dilakukan oleh pejabat seperti Bupati dan Kejaksaan yang berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah dan upaya peningkatan peran serta masyarakat yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan perlu didokumentasikan untuk optimalisasi di medsos Disdikbud; dan
9. Untuk memaksimalkan pencapaian kebijakan Merdeka Belajar perlu meningkatkan motivasi SDM di seluruh lapisan terkait.