Sudaryanta Waliwilayah Kabupaten Sragen sedang memimpin diskusi membuat Power Map yang dilaksanakan di Aula Soekarno BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
Semarang – – Ada tagihan membuat power map untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang harus diselesaikan oleh Waliwilayah BBPMP Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari Coaching Clinic “Social style” . Kegiatan ini dilakukan untuk penguatan SDM UPT dalam rangka transformasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, menjelaskan bahwa kondisi dan tantangan pendidikan ke depan sudah berubah sehingga setiap UPT BBPPMP harus mengikuti perubahan itu. BBPMP Provinsi Jawa Tengah adalah gabungan dari ex LPMP dan PP PAUD Dikmas yang memiliki karyawan hampir 300 orang.
“Jadi setiap karyawan harus mengikuti transformasi itu agar tidak ketinggalan zaman. Transformasi LPMP menjadi BBPMP/BPMP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paud Dikdas Dikmen) ini merupakan bagian dari keseluruhan transformasi kelembagaan di lingkungan Kemendikbudristek dalam rangka melaksanakan kebijakan program Merdeka Belajar yang bisa dilakukan dan dikawal implementasinya sampai satuan pendidikan”. Jelasnya.
Nugraheni juga menjelaskan bahwa tidak ada karyawan yang boleh merasa hebat dan merendahkan yang lainnya, apalagi merasa keinginannya harus di ikuti. Pola kerja seperti itu akan ketinggalan kereta percepatan perubahan ini. Ikut kereta perubahan atau minggir, biar tidak nyrimpeti tim lain yang bergerak maju. Kuncinya itu adalah kita semua harus bekerja berkolaborasi.
“Dengan menggunakan kolaborasi BBPMP Provinsi Jawa Tengah akan terus bisa mengikuti perkembangan, dan karyawan bisa tumbuh kemampuannya dengan cara yang terbaik, untuk meningkatkan kemampuan dengan aktif mendengar ide, saran, ataupun feedback yang dilontarkan oleh rekan Waliwilayah dalam menyelesaikan permasalahan PSP, IKM, PMM dan PBD. Bila mampu dan mau jadi pendengar yang baik, akan menjadi motor perubahan bagi kelompoknya dan BBPMP Provinsi Jawa Tengah umumnya”. Jelasnya lagi.
Nugraheni juga menjelaskan bahwa dengan membuat Power Map, di setiap daerah akan memudahkan setiap anggota Waliwilayah memiliki gagasan tersendiri, terkait setiap permasalahan yang akan dijalankan dan dikomunikasikan saat PMO di Kabupaten, tidak ada salahnya mempertimbangkan ide dari orang lain. Sebab, dari situ bisa jadi akan tercipta hasil yang bisa menjadi jalan baik, komunikasi yang jitu dengan pemangku kepentingan melalui kolaborasi dengan banyak pihak.
“Dikarenakan kolaborasi akan melibatkan banyak orang, bersikap terbuka merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan ketika melakukan advokasi atau melaksanakan RTL (Rencana TindakLanjut) seperti hasil Rakor Terpadu di Solo beberapa saat yang lalu. Gunakan pendekatan terbuka dengan ide-ide yang keluar, terima dengan baik, lalu sikapi dengan terbuka jika ada ide yang kurang cocok untuk digunakan dalam memecahkan masalah dengan baik sesuai Power Map yang ada. Terangnya.
Sanoto, Waliwilayah Kabupaten Pati yang juga menggunakan Power Map ketika melakukan RTL menyampaikan bahwa dengan memiliki Power Map akan memudahkan komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
“Kita bisa mengetahui pengambil kebijakan di daerah dalam mendukung pencapaian tagihan RTL yang menjadi tanggungjawab Waliwilayah masing-masing. Kami mengetahui tokoh mana yang harus kami datangi terlebih dahulu agar komunikasi berjalan lancar dan dapat hasil memuaskan terkait pencapaian 9 indimator kinerja pemerintah daerah urusan pendidikan. Kami berpesan kepada teman-teman Waliwilayah agar menggunakan Power Map sebagai bekal ketika akan melaksanakan RTL di daerah”. Pesannya.
Mulida, Waliwilayah Kabupaten Boyolali juga menyampaikan pentingnya menggunakan Power Map ketika berkomunikasi dengan daerah. Sudah berbulan-bulan kami mencari solusi untuk beraudiensi dengan Bupati.
“Kami sudah menggunakan berbagai pendekatan, ternyata ada bagian dari Power Map yang belum kami lakukan, dan hari ini kami menemukan pembuka jalan itu yang membuka komunikasi agar bisa beraudiensi dengan Bupati”. Terangnya.
Nani Rosdijati, Waliwilayah Kabupaten Batang juga menyampaikan pengalamannya menggunakan Power Map ketika berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. “Alhamdulillah hari ini regulasi dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui PSP-IKM dan Perencanaan Berbasis Data sudah keluar. Kita harus optimis Alloh SWT selalu memberikan kemudahan kepada kami semua”. Pesannya.
Heri Martono, Waliwilayah Kabupaten Grobogan juga menggunakan Power Map agar tujuan berkomunikasi dengan daerah bisa berjalan dengan baik. “Perlu mengetahui dan memegang tokoh kunci agar komunikasi dengan daerah berjalan lancar. Alhamdulillah kami telah melaksanakan audiensi dengan Bupati dan Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan. Keduanya berjalan baik dan lancar sehingga memudahkan kerja kami dengan berbagai kepentingan pendidikan melalui kolaborasi yang mencerahkan”. Terangnya.
Sedangkan Sudaryanta, Waliwilayah Kabupaten Sragen, menyampaikan bahwa efektivitas komunikasi harus diperhatikan ketika berkomunikasi dengan daerah. “Dengan Power Map menjadikan komunikasi tidak membutuhkan waktu lama tapi menghasilkan pekerjaan yang tinggi”. Terangnya.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. BBPMP dan BPMP memiliki beberapa fungsi pada penjaminan dan peningkatan mutu PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan masyarakat, mulai dari pemetaan, pengembangan model, pelaksanaan supervisi, fasilitasi, pegembangan dan pelaksanaan kemitraan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan untuk administrasi penataan.
