Mochamad Hanies Cholil Barro’, SHI, Wakil Bupati Kabupaten Rembang, Dr. Alif Noorhidayati,MPd, Syaifulloh dari BBPMP Provinsi JawaTengah, Kholid Suyono, SH. MH, Dr. Ahmad Attabik, LC. IAIN Kudus Saat FGD di Lantai 4 Ruang Pertemuan Kantor Bupati Rembang hari Rabu (19/10/22)
Rembang – – Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang mengadakan FGD (Focus Group Discusion) pengelolaan Pendidikan yang Transparan dan Akuntabelitas Bermutu Dalam Kurikulum Merdeka dilaksanakan di Lantai 4 Ruang Pertemuan Kantor Bupati Rembang hari Rabu (19/10/22) diikuti oleh Kepala Sekolah/Madrasah, Pengawas Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Wakil Bupati Kabupaten Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi agenda bagi satuan pendidikan sehingga menjadi satu kesatuan langkah baik di sekolah maupun di Madrasah dalam satu capaian maksimal di Rapor Pendidikan.
“Seperti diketahui berdasarkan capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Rembang diketahui bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh Dinas Pendidikan dan Kemenag agar capaian literasi, numerasi terus meningkat diperlukan sinkronisasi data agar bisa mengakomodasi data dari Dapodik dan Emis”. Jelasnya.
Sinkronisasi data Dapodik dan Emis harus segera menjadi agenda penting yang harus diselesaikan karena dari 2 data yang tidak sinkron ini akan menjadi laporan Rapor Pendidikan, akibatnya dari data itu muncul capaian yang belum maksimal.
“Kami berharap dari Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Rembang segera melakukan langkah nyata agar sinkronisasi data ini segera bisa direalisasikan untuk membantu capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Rembang yang terus meningkat di masa yang akan datang”. Harap Wabup Kabupaten Rembang yang juga adik dari Menteri Agama RI dan juga adik Ketua PBNU ini.
Ahmad Attabik Dekan Ushuludin IAIN Kudus dalam paparannya menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
“Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik”. Terangnya.
Wasono Widodo dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah sekaligus Wali Wilayah Kabupaten Rembang menyampaikan materi Implementasi Kurikulum Merdeka mengharap kepada para peserta agar betul-betul memahami materi dengan baik dan benar melaui pelatihan mandiri di PMM (Platform Merdeka Mengajar) sebagai bekal untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa.
“Sesuai laporan dashboard dari Kemendikbudristek dapat diketahui bahwa Kabupaten Rembang termasuk daerah yang gurunya masih sedikit yang masuk dan menyelesaikan topik dalam PMM, sehingga perlu kerjasama dari satuan pendidikan agar mengintruksikan gurunya menyekesaikan seluruh topik yang ada di PMM melalui komunitas belajar”. Harapnya kepada peserta FGD.
Alif Noorhidayati Widyaprada dari BBPMP sebagai pemateri kedua menyampaikan bahwa dalam memasuki PMM dipastikan para guru sudah memiliki akun belajar.id segera diurus dan dimiliki agar semua bisa masuk ke PMM baik untuk sekolah maupun Madrasah, paradigma Kurikulum Merdeka berbeda dengan K-13. Kalau PMM semua materi sudah disediakan di platform tinggal guru masuk dan menyelesaikan seluruh topik.
“Guru diharuskan mengerjakan seluruh topik sampai unggah karya nyata di PMM, bila semua guru sudah mengerjakan PMM maka secara otomatis data di Kemendikbudristek akan mencatat capaian itu by name per satuan pendidikan dan seterusnya menjadi capaian Kabupaten Rembang. Sekua guru di satuan pendidikan harus mengerjakan PMM sesuai data di Dapodik, sedangkan untuk madrasah juga sudah ada akun khusus bagi guru Madrasah untuk mengerjakan PMM”. Tegasnya kepada para peserta.
Sumardi Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa Dewan Pendidikan menyampaikan betapa bahagianya manakala Madrasah Tsanawiyah di ajak bersama dengan Sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka,sehingga harapanya ada lompatan prestasi di Kabupaten Rembang.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Ridwan yang juga memberikan materi FGD berharap ada program khusus dalam peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Rembang, melalaui Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) diharapkan menjadi salah satu solusi tersebut.
“Kami dari DPRD Kabupaten Rembang terus berupaya memberikan motivasi kepada Pemkab Rembang untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, untuk itu diharapkan dari para guru untuk terus berpacu mengerjakan pelatihan mandiri di PMM agar capaian Kabupaten terus meningkat setiap minggunya”. Pesannya kepada peserta.
Saat sesi tanya jawab, Menik Kepala Sekolah SMPN 2 Rembang menyampaikan perlunya pelatihan yang melibatkan langsung seluruh guru agar memiliki pemahaman yang sama tentang IKM dan PMM, disamping itu harus diterbitkan SK Bupati tentang Implementasi Kurikulum Merdeka. Kepada Wakil Ketua DPRD, Menik juga menyampaikan agar menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan untuk PMM dan IKM.
Menanggapi pertanyaan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang menjawab bahwa anggaran 2023 masih bisa dilakukan perubahan anggaran, sehingga usul itu nanti bisa dimasukkan di PAK 2023.
Alif Noorhidayati menambahkan bahwa pada Kurikulum Merdeka telah disiapkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang bisa diakses guru secara mandiri dan melaksanakan pelatihan secara mandiri karena disediakan semua materi yang dibutuhkan oleh guru. Kuncinya guru segera masuk ke PMM dan kerjakan semua tugas sampai post test dan unggah karya.
Mengenai SK Bupati untuk Implementasi Kurikulum Merdeka, Syaifulloh menambahkan bahwa memang diperlukan SK tersebut karena dengan adanya Tim yang bertanggungjawab atas Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi jelas kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam mengawal IKM di Kabupaten Rembang.