Rapor Pendidikan tahun 2023 telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Hasilnya cukup mengejutkan bagi satuan pendidikan yang masuk dalam Program Sekolah Penggerak (PSP). Satuan pendidikan yang mengikuti PSP perlu persiapan dan berbenah kembali untuk dapat memperbaiki nilai rapor pendidikan.
Demikian dikatakan oleh Mulida Hadrina Harjanti, koordinator Wali Wilayah BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Purbalingga, saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi Pokja Manajemen Operasional (PMO) PSP Kabupaten Purbalingga, Rabu, 9 Agustus 2023 di SDN 2 Kembaran Kulon Purbalingga.
Mulida menjelaskan hasil rapor pendidikan ini berasal dari asesmen nasional yang dilaksanakan oleh siswa. Dari hasil rapor pendidikan di Kabupaten Purbalingga, Mulida mencermati beberapa nilai yang belum optimal.
Secara umum penilaian rapor pendidikan pada PSP terjadi peningkatan. Terutama pada PSP Angkatan 1. Angkatan 2 juga meningkat namun tidak setinggi angkatan 1. Penurunan yang dimaksud oleh Mulida yakni terkait pertumbuhan indikator penilaian rapor pendidikan satuan pendidikan PSP di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purbalingga.
“Misalnya kualitas pembelajaran di jenjang SMP, nilainya 37,7%. Ini turun dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan iklim keamanan juga turunya banyak,” terang Mulida.
Atas penurunan ini, Mulida mengajak para kepala sekolah PSP yang hadir dalam PMO ini untuk melakukan Identifikasi Refleksi dan Benahi (IRB). Mulida menekankan satuan pendidikan PSP harus menjadi motor terdepan dan sebagai contoh bagi sekolah lainnya. “Sehingga bapak/ibu semua yang kita ajak diskusi bersama terlebih dahulu,” imbuh Mulida.
Mulida mengingatkan juga, penilaian indikator dalam rapor pendidikan dihasilkan bukan dalam waktu yang singkat seperti men-drilling soal ujian nasional pada siswa. Hasil Asesmen Nasional (AN) sebagai acuan dalam rapor pendidikan bukan seperti konten pembelajaran.
Namun indikator itu muncul dari proses yang tumbuh secara gradual dari aktivitas yang dilakukan secara kualitatif oleh kepala sekolah yang kemudian diturunkan dalam pembenahan di sekolah dan guru. “Ini proses, kalau nilai turun saat ini tidak perlu terlalu sedih, tapi kita lihat ke depan sambil kita benahi bersama,” ungkap Mulida.
Senada dengan Mulida, Kepala Seksi Kurikulum bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Agus Triyanto juga menyebutkan pembenahan harus dimulai dari kepala sekolah. Dikatakan oleh Agus, kepala sekolah khususnya dari PSP merupakan orang terpilih dan sudah ikut pemilihan sehingga dinilai yang terbaik.
“Kepala sekolah penggerak ini sudah diseleksi dan terpilih dari sekian banyak kepala sekolah. Bukan hanya menjadi kebanggaan tapi juga menjadi teladan bagi satuan pendidikan yang dipimpinnya dan ekosistem sekolah lainnya,” kata Agus.
Agus menekankan sekolah penggerak harus menjadi motor, pemimpin dan terdepan dalam panutan hasil dari rapor pendidikan. Sehingga diharapkan hasil dari sekolah penggerak lebih baik dari sekolah lainnya.
Selain itu diakui oleh Agus, hasil rapor pendidikan di Kabupaten Purbalingga diluar espektasi dan dugaan pihaknya. Banyak nilai yang tidak terduga muncul dan mengejutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
“Misal diambil contoh di jenjang SMP. SMP Muhammadiyah 1 tertinggi nilai numerasinya. Padahal espektasi kita dan penilaian masyarakat SMP 1 Purbalingga itu contoh terbaik. Ternyata hasilnya bukan SMP 1 terbaik,” kata Agus
Atas hal ini Agus mengajak bersama-sama para kepala sekolah untuk membenahi sekolah masing-masing. “Setelah kepala sekolah selanjutnya kita perbaiki gurunya. Terakhir kita perbaiki proses pembelajarannya,” pungkas Agus.
PMO atau (Pokja Manajemen Operasional) rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Sekolah Penggerak bersama aktor PSP (fasilitator, Dinas Pendidikan, BBPMP, BBGP, pengawas sekolah). Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi, merefleksi dan mendiskusikan serta mengawal kegiatan sekolah penggerak terutama dalam hal Project Learning atau pembelajaran berbasis proyek. (LUB)