Keterangan Foto: Kepala BBPMP Provinsi Jateng, Nugraheni Triastuti saat menyambut Tim Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi Ditjen PaudDasmen Kemendikbudristek, Selasa (2/4/2023) di Ruang WBBM.
Semarang – – BBPMP Jateng menerima Tim Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi Ditjen PaudDasmen Kemendikbudristek pada hari Selasa (2/4/2023). Tim terdiri dari 7 orang ini akan mengadakan Monev di Kabupaten Kendal sebagai daerah sasaran Program Sekolah Penggerak (Angkatan 1). Tim diterima di ruang WBBM untuk berdiskusi dan konfirmasi dengan tim Pokja PSP-IKM BBPMP Jateng terkait pelaksanaan dan pendampingan di Kabupaten/Kota. Acara ini dihadiri tim dari BBPMP yaitu; Kepala BBPMP, Kabag Umum, Kapokja dan tim, Waliwilayah dan Konsultan.
Katman salah satu petugas dari Ditjen PaudDasmen mengatakan bahwa kunjungan lapangan dan wawancara observasi satuan pendidikan akan dilaksanakan dalam 2 tahap, untuk tahap 1 dilaksanakan antara tanggal 2-6 Mei 2023 dan tahap 2 dilaksanankan antara tanggal 8-12 Mei 2023.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu menugaskan Kepala Sekolah dan Guru pada sekolah terlampir untuk memberikan informasi dalam proses wawancara tersebut. Kami juga akan meminta konfirmasi kepada tim dari BBPMP Jateng terkait berbagai informasi pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang telah dijalankan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Jelasnya.
Jumeri petugas Monev dari Ditjen PaudDasmen menambahkan bahwa PSP telah berjalan hampir 3 tahun dan pada tahun depan sudah diserahkan kepada daerah. Apakah daerah sudah siap melanjutkan program ini secara mandiri agar program ini bisa terus berjalan dengan baik.
“Perlu diadakan Monev ini, agar bisa diketahui pelaksanaan PSP di daerah itu sesuai dengan kondisi nyata melalui Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi baik ke Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan pelaksana PSP yaitu di TK Muslimat NU 06 Lanji, SDN Jawisari, SMP Nwgeri 1 Patebon agar kita bisa mendapatkan informasi utuh melalui observasi dan diskusi langsung dengan berbagai pihak sebagai penanggung jawab dan pelaksana PSP di daerah”. Ujarnya.
Suasana diskusi dan konfirmasi antara Tim Ditjen PaudDasmen dan Tim BBPMP Jateng.
Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti saat dikonfirmasi oleh Tim Ditjen PaudDasmen menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan PSP angkatan 1 di daerah ada 10 Kabupaten/Kota dan dari 10 daerah itu, kami telah beraudiensi dengan Bupati/Walikota dan DPRD terkait PSP untuk memberikan informasi dan mendapatkan dukungan baik dari eksekutif dan legislatif.
“Kami sudah mengadakan audiensi kepada Bupati/Walikota di daerah PSP angkatan 1 sebanyak 9 daerah dan tinggal 1 daerah yang belum yaitu Kabupaten Klaten. Dari audiensi ini telah terbit Perwali/Perbup dan Perkadis Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagai landasan memperkuat pelaksanaan PSP tersebut. Kami juga sudah beraudiensi dengan Komisi E DPRD Jawa Tengah dan diterima oleh Ketua dan anggota Komisi”. Tegasnya.
Alif Noorhidayati Kapokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran menjelaskan bahwa sinergi antara BBBMP dan BBGP Jateng terjalin dengan baik dan tidak ada rivalitas dalam melaksanakan sesuai dengan Tupoksi yang ada.
“Kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi terutama sebelum melaksanakan PMO di Kabupaten/Kota kami mengadakan zoom meeting terkait materi yang akan disampaikan kepada peserta di Dinas Pendidikan. Sehingga fokus materi yang diberikan ke peserta juga berbeda. Kami fokus ke materi untuk Pemerintah daerah, sedangkan BBGP fokus kepada satuan pendidikan”. Jelasnya.
Sri Hartati sebagai PIC dan PMO PSP menambahkan bahwa PMO di tingkat Provinsi berjalan dengan baik yang di ikuti baik daring maupun luring yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk sekolah tingkat atas dan ketika PMO Provinsi selalu dihadiri oleh para pejabatnya. “Ketika PMO dilaksanakan di Provinsi selalu dihadiri oleh para pejabat baik Kadisdikprov, Sekdis dan Para Kabid dan yang pasti mendampingi saat PMO adalah Kabid SMA sehingga itu memudahkan dalam mencari solusi pelaksanaan PSP dan IKM di Provinsi Jawa Tengah”. Jelasnya.
Tri Mulyani Koordinator Fasilitator PSP mengatakan bahwa eskalasi permasalahan PSP yang diunggah dalam permasalahan sekolah penggerak terdiri dari Sarpras, tendik dan anggaran. Dari 3 masalah ini sampai hari ini menunjukkan permasalahan itu saja. Padahal permasalahan lainnya juga ada tetapi tidak bisa diunggah. “Pembatasan permasalahan yang bisa diunggah ini perlu dipikirkan di tingkat pusat agar permasalahan lainnya yang juga penting bisa diuanggah untuk menjadikan perhatian dan solusi berbagai pihak”. Tegasnya.
Ana Kristiani, Waliwilayah Kabupaten Kendal, menambahkan bahwa banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan PSP baik berupa regulasi, anggaran maupun program yang bisa merangkul semua kepentingan termasuk pelibatan mitra pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal.
“Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan dan gerakan diantaranya: https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20220522001/launching_program_among_siswa_menjadi_program_pemda_kendal_tingkatkan_sdm. https://semarang.ayoindonesia.com/kendal/pr-77788261/Kendal-Pintar-Berbagi-Media-Guru-Berbagi-Metode-Pengajaran. Ini bisa menjadikan program yang fokus kepada siswa dan guru”. Jelasnya.
Katman saat menutup acara menyampaikan terimakasih bisa berdiskusi dengan tim dari BBPMP Jateng sehingga dapat informasi yang baik dalam mengawali pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi Ditjen PaudDasmen Kemendikbudristek dan sesuai jadwal akan langsung bertemu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan satuan pendidikan yang dijadikan sampel kegiatan ini.
Penulis: Syaifulloh/Editor: Tartib S dan Yeni E
