Published On: 26 January 2024Categories: Berita, Headline

Foto: Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si, saling berbagi cinderamata dengan Kadindik Kota Surabaya, Ir. Yusuf Masruh, MM.

Surabaya – – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah menggelar studi tiru pengelolaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Rombongan BBPMP Jateng, yang dipimpin oleh Nugraheni Triastuti didampingi Ketua Tim Kerja 01, PIC PDM 12, PIC 03B, Konsultan BBPMPP Jateng dan Wawil BBPMP Jatim untuk Kota Surabaya , Kepala BBPMP, diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masrukh, beserta jajaran.

Nugraheni Triastusi menyampaikan maksud dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pendirian dan pelaksanaan layanan disabilitas di daerah, termasuk naskah akademik, dukungan pemda, dan peran legislatif dalam mendukung regulasi dan anggaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masrukh, memberikan pesan penting kepada rombongan BBPMP Jateng. Beliau menekankan pentingnya memperkuat organisasi yang ada sebelum membentuk lembaga resmi. Dalam konteks ini, Yusuf Masrukh menyarankan untuk pertama-tama membuat naskah akademik yang didukung oleh regulasi, perwali, dan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu aspek menarik dari pengelolaan PLD di Kota Surabaya adalah tidak adanya pembentukan ULD khusus. Sebaliknya, Kota Surabaya menggunakan istilah Pelaksana Layanan Disabilitas (PLD). Muniyah, Kabid Dikdas, menjelaskan bahwa melalui PLD, Dinas Pendidikan dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan layanan disabilitas dengan efisien dan efektif.

Muniyah, Kabid Dikdas, yang bertanggung jawab atas Pelaksana Layanan Disabilitas (PLD) di Kota Surabay menyampaikan bahwa Kota Surabaya telah berhasil mendirikan 5 PLD yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Mulai dari asesmen hingga terapi bagi peserta didik, guru pendamping dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Nugraheni menyampaikan apresiasinya terhadap model PLD yang dijalankan di Kota Surabaya. Menurutnya, pola PLD yang diterapkan di sini memberikan kontribusi besar dalam memperkuat dan memberikan kewenangan kepada Kabid Dikdas untuk menjalankan layanan disabilitas dengan memanfaatkan SDM yang sudah ada, anggaran di Dindik, serta sarana dan prasarana yang tersedia di satuan pendidikan.

Kesuksesan model PLD di Kota Surabaya memberikan inspirasi kepada BBPMP Jateng untuk mengadopsi pola serupa yang akan disampaian kepada daerah- di Jateng. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah.