Setda Kabupaten Banjarnegara, Indarto, SE, M.Si dan Mohammad Adi Hartono, SE, MM dari BBPPMP Provinsi JawaTengah saat membuka pertemuan dengan Pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, Selasa (8/11/2022) di Ruang Pertemuan Setda Kab Banjarnegara.
Banjarnegara – – Pemerintah dalam usaha memperbaiki mutu pendidikan tak ada hentinya, berbagai kebijakan telah dilaksanakan baik dari perbaikan kurikulumnya, sarana prasarananya maupun ketenagaanya.
Hal itu disampaikan Setda Kabupaten Banjarnegara, Indarto, SE, M.Si saat membuka pertemuan dengan BBPPMP Provinsi JawaTengah pada hari Selasa (8/11/2022) di Ruang Pertemuan Setda yang di ikuti oleh berbagai unsur pendidikan, yaitu:Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Wali Wilayah Kab. Banjarnegara, Muhammadiyah, Kabid SD, BKD Kab. Banjarnegara, Kabid SMP, Kabid PAUD, Kabid PTK, Staf Setda Kab. Banjarnegara, Sekretaris Dinas, Staf Dinas Pendidikan.
Indarto menyampaikan bahwa Terobosan kebijakan demi kebijakan baru telah diterapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah melakukan transformasi pendidikan dan kami atas nama pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Transformasi pendidikan bisa berjalan kalau ada peran gotong royong sebagai landasan transformasi pendidikan Indonesia”. Terangnya.
Melalui terobosan Merdeka Belajar Prinsip gotong royong sebagai nilai yang dipegang teguh bangsa Indonesia diyakini dapat menginspirasi dan menjadi kunci bagi para pemangku kebijakan untuk berkolaborasi menuju masa depan pendidikan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dengan adanya pendidikan yang berkualitas untuk semua.
“Kami sangat percaya bahwa gotong royong adalah kunci transformasi guna menciptakan pendidikan berkualitas untuk semua dan transformasi menuju masa depan yang lebih baik, dan lebih berkelanjutan”. Terangnya lagi.
“Ekosistem pendidikan Indonesia, secara bergotong royong telah melakukan akselerasi transformasi sebagai solusi krisis pembelajaran yang sudah menahun dan diperparah oleh pandemi Covid 19.
Melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar, pemulihan pembelajaran dilakukan antara lain dengan menghadirkan Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Sekolah Penggerak dan Program Guru Penggerak”. Tambahnya.
Terkait agenda prioritas pertama, yaitu Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Pemerintah dalam hal ini mengambil contoh transformasi pembiayaan pendidikan yang kini lebih berkeadilan sosial seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan perluasan cakupan berbagai jenis beasiswa.
“Selain itu Pemerintah juga melakukan banyak terobosan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya seperti platform Merdeka Mengajar
Platform yang dirancang Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Kemendikbudristek berfokus untuk memberdayakan dan mendukung kepala sekolah serta guru untuk mengoptimalkan potensi mereka”. Tambahnya lagi.
Selain itu, pemerintah juga menjelaskan platform SIPLah sebagai lokapasar yang membantu sekolah mendapatkan kebutuhannya secara efisien dan platform Kedaireka yang menghubungkan dunia usaha dan dunia industri, serta berbagai organisasi dengan perguruan tinggi untuk berkolaborasi menghadirkan pendidikan yang lebih relevan.
Selanjutnya terkait agenda prioritas ketiga, yakni Solidaritas dan Kemitraan, Pemerintah juga menjelaskan terkait Program Organisasi Penggerak dan Dana Padanan (matching fund) sebagai transformasi pendanaan pendidikan tinggi yang mengedepankan kerja sama lintas sektor dalam peningkatan mutu pendidikanā.
“Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa didorong untuk belajar di luar kelas dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Kini saatnya kita semua untuk melihat ke masa depan, dan kita harus berani dan siap untuk melompat ke arah masa depan, dan kita tidak ingin hanya mengejar ketertinggalan”. Tegasnya.
Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara kami menyambut baik dan mendorong implementasi kurikulum merdeka di Banjarnegara.
“Kami berharap melalui diskusi terpumpun ini akan menghasilkan solusi yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih mengganggu implementasi Kurikulum Merdeka di Banjarnegara”. Pesannya kepada peserta pertemuan.
Waliwilayah Kabupaten Banjarnegara, Febri H Purbaningrum menyampaikan bahwa Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui Terciptanya Pelajar Pancasila. Program ini kolaborasi kementerian dan Pemda. Anggaran untuk Sekolah Penggerak akan didukung kemendikbud dan Pemda. Dari APBN dan APBD.
“Kami berharap dukungan dari Pemda baik regulasi maupun anggaran dari Pemda untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Pengegrak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kabupaten Banjarnegara yang bersumber dari APBD”. Pesannya kepada pemangku kepentingan pendidikan yang hadir dalam FGD ini.
Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Banjarnegara, Teguh menyampaikan bahwa apa yang disajikan dari BBPMP Jawa Tengah memang harus diikuti, tapi apakah ada best praktis dari Kabupaten lain. Apakah ada rewardnya jika sudah upload? Missal menambah angka kredit dan bagaimana menaikkan angka angka tersebut? Tanya kepada Waliwilayah
Healing (Kabid SMP) DinasPendidikan Kabupaten Banjarnegara menyampaikan bahwa pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah disosialisasikan kepada para guru di kabupaten banjarnegara, hanya saja mereka belum paham. Dikarenakan regulasi yang belum jelas.
“Pendidik dan tenaga Kependidikan seyogyanya sesuai dengan standar pendidikan yaitu input pendidikan, proses pendidikan dan output pendidikan. Input pendidikan adalah guru di kabupaten Banjarnegara yang ASN jumlahnya belum memadai yang terdiri dari PNS, CPNS dan P3K. Selama tidak ada guru pendidikan tidak akan berjalan dengan digelontorkannya program apapun.” Tegasnya.
Sedangkan Sujadi Kabid PTK
Di kabupaten Banjarnegara jika dikalkulasi kekurangan guru sebanyak 1.600 guru. Beberapa perhitungan jika dilihat yang terdaftar di aplikasi DAPODIK sebenarnya guru non ASN sudah cukup.Kenapa kekurangan tersebut bisa terjadi karena penyebarannya yang tidak merata.Guru-guru sibuk dengan PMM sehingga guru dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan.
Dari Dewan Pendidikan menyampaikan Pengelolaan keuangan dengan adanya IKM bertujuan setapak demi setapak melangkah maju. Dibutuhkan kemandirian dari kepala Sekolah dan Guru. Jangan sampai kepala sekolah dan Guru tam bah pinter tapi justru siswa yang malah mengalami ketertinggalan.
Sunarto Kabid PAUD menyampaikan bahwa dari PAUD di kabupaten Banjarnegara ada 725 PAUD. Rata-rata 1 PAUD terdiri dari 1-2 Guru PAUD. Guru tersebut bisa jadi kepala Sekolah, pendidik, bendahara, Penjaga sekolah dan lain lain. Jadi kalua ada program-program unggulan dari Pemerintah ya repot. Semuanya ingin dikerjakan tapi kemampuan tenaga dan pikiran tidak cukup. Apalagi kalua sudah ada dana BOS/BOP maka semuanya disingkirkan
Dari Muhammadiyah menyampaikan, Alhamdulillah ada 96 sekolah di kabupaten banjarnegara sekolah dibawah Muhammadiyah. Hambatan dari pelaksanaan IKM dari tenaga pendidiknya. Dengan adanya P3K sekolah swasta sangat kena imbasnya. Setiap tahun tenaga pendidik berkurang.
Acara ditutup oleh moderator, Yeni Efisari yang menyampaikan bahwa Saran Moderator Bu Yeni Wikasari :
Segala permasalahan yang terjadi di sekolah terutama masalah dana bisa menggunakan mitra pembangunan seperti Bank BRI, USAID dll.
