Foto: Dirjen PaudDikdas dan Dikmen, Dr. Iwan Syahril, PhD memberikan penguatan kepada tim BBPMP Jateng pada hari Jumat (26/1/2024).
Semarang – – Indonesia menghadapi krisis pembelajaran yang telah berlangsung selama 20-30 tahun, menempuh jalan tempat. Tantangan ini merambah ke skala global, meningkatkan krisis pendidikan di negara-negara di bawah Indonesia. Namun, Singapura, tanpa Sumber Daya Alam (SDA), berhasil fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan lompat ke arah transformasi.
Pada pertemuan khusus di Aula Kartini, yang berlangsung pada hari Jumat (26/1/2024) Dirjen PaudDikdas dan Dikmen Kemendikbudristek memberikan apresiasi kepada BBPMP Jateng yang memimpin transformasi melalui implementasi Kebijaka Merdwka Belajar di daerah. Proses ini mencakup penyusunan Profil Pendidikan Kabupaten, memberikan data realisasi melalui advokasi, dan menyelesaikan masalah untuk hasil yang lebih baik berdasarkan rapor pendidikan.
Cara transformasi dengan pendekatan kekuatan lokal, seperti yang dilakukan oleh salah satu sekolah sederhana di Papua Barat, menunjukkan perubahan signifikan dalam tiga tahun penerapan kurikulum merdeka. Melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar) dan PBL (Problem Based Learning), sekolah ini mencetak prestasi luar biasa, dari proyek air bersih hingga meraih juara olimpiade sains.
Pentingnya kolaborasi dan pemahaman sosial dalam advokasi pendidikan ditekankan, dengan pesan agar merdeka belajar mudah dipahami dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Waliwilayah diharapkan dapat mengkoneksikan dan memfasilitasi kolaborasi mitra pembangunan.
Dalam tanggapan paparan, program guru penggerak menjadi sorotan. Pemimpin sekolah, khususnya Pemimpin Pembelajaran, dianggap kunci dalam menghadapi krisis pembelajaran. Advokasi guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah menjadi fokus, sebagai investasi pendidikan masa depan. Inisiatif dari Kemendagri untuk memerintahkan pengangkatan guru penggerak menjadi kepsek/pengawas sekolah ditargetkan akan berdampak positif pada transformasi pendidikan.
Dalam menyelesaikan masalah PPDB, sistem zonasi dianggap sebagai langkah yang memberikan pemerataan kesempatan kepada masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya. Anak yang tidak mampu diharapkan akan memiliki kesempatan yang sama, menciptakan pemerataan dari semua strata ekonomi.
Dengan pemecahan masalah secara bertahap dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, Indonesia berusaha memacu transformasi pendidikan, menuju visi Indonesia Emas 2045.
