Published On: 28 March 2024Categories: Berita, Berita Daerah, Headline

Kebumen-BBPMP Jateng. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP Jateng) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dalam rangka koordinasi program sekolah inti transformatif pada  Rabu, 27 Maret 2024.  Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala BBPMP Jateng, Dr. Nugraheni Triastuti SE., M.Si ini diikuti oleh Konsultan Dr. Tartib Supriyadi, M.Pd., Ketua Tim Kerja I sekaligus coordinator Program Sekolah Inti Transformatif Dr. Alif Noorhidayati, M.Pd., Wali Wilayah Penjaminan Mutu Pendidikan, Tatiek Dwi Wardani, SE. dan PIC Perencanaan Berbasis Data bagi Pemda Sudaryanta, S.Pd, M.Si.

Jajaran Disdikpora dipimpin oleh Sekdin Afifah Indrawati, S.E,Ak.M.M., dan diikuti oleh Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal RR Siti Minatul Komariatul Kirom,S.Pd,MM.Pd, Kabid Pembinaan SD Bachtiar Achmad, ST,M.,Ec,,Dev., Kabid Pembinaan SMP Martiono, S.Pd., M.Pd. beserta para Kasi dan Pengawas semua jenjang.

Kepala BBPMP Jateng menyampaikan bahwa Kebumen merespon dengan cepat kebijakan sekolah inti. Melalui program ini, Disdikpora Kebumen diharapkan dapat bermitra dengan BBPMP Jateng agar seluruh satuan pendidikan  dapat mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar secara utuh untuk meningkatkan mutu Pendidikan di seluruh jenjang. “Iniasiasi BBPMPJateng ini bisa dikembangkan oleh Pemda agar menjangkau seluruh satpen. 26 PAUD, 26 SD, dan 2 SMP Ketika harus mengimbaskan ke seluruh satpen (1144 PAUD, 747 SD dan 117 SMP), sungguh berat. Untuk itu perlu dibuat plasma baru dengan sekolah inti baru dan sekolah imbas baru. Idealnya 1 Sekolah Inti ke 10 Sekolah Imbas. Selain itu perlu juga menggandeng mitra pembangunan”, ujar Bu Heni.

Dari 26 episode Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) ada 14 yang langsung diimplementasikan satpen. Untuk memudahkan pelaksanaannya satu dengan lainnya harus disambungkan. “Inisiasi ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan Pendidikan”, tegas Bu Heni. Sekolah yang dipilih oleh Disdikpora dengan kriteria tertentu (non PSP ) ini, disupervisi dan difasilitasi oleh BBPMP Jateng. Intervensi juga dilakukan melalui pengawas, karena merupakan partner dan pendamping satuan pendidikan, sehingga harus tahu dan paham lebih dahulu. Apa yang diperoleh Pengawas akan disampaikan juga ke satuan Pendidikan dan Disdikpora sehingga semua pihak akan mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama.

Hasil AN menjadi Rapor Pendidikan yang menjadi data dasar untuk menyusun perencanaan di satuan Pendidikan. Permasalahan yang bersifat adminstratif dibantu dengan pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS).   Adapun permasalahan yang bersifat akademis, dilakukan intervensi melalui Program Transisi PAUD SD yang menyenangkan, Peningkatan  Proses pembelajaran, dan seterusnya. Untuk satuan Pendidikan yang masih belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi akan dapat fasilitasi tersendiri, demikian pula untuk satuan pendidikan yang menerapakan pendidikan inklusi. PPDB Zonasi, mengharuskan satuan pendidikan menerima siswa dengan  kondisi beragam, sehingga perlu pembelajaran diferensiasi, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP), dan pengembangan Sekolah Sehat. Hasil dari keseluruhan siklus tersebut pada akhirnya akan diukur kembali dengan AN, untuk mengetahui progresnya.

Sudaryanta menyampaikan bahwa progress pada Rapor Pendidikan pada sekolah inti dan imbas perlu dipantau secara secara rutin dan dengan ukuran kuantitatif, sehingga diperoleh kepastian. Pada tahun I bisa jadi capaian hasil belajar (Literasi, Numerasi dan Karakter) persentase antara siswa yang mencapai kompetensi minimum (Di Atas Kompetensi Minimum dan Sesuai Kompetensi Minimum) seimbang dengan persentase yang belum mencapai kompetensi minimum (Di Bawah Kompetensi Minimum dan Jauh Di Bawah Kompetensi Minimum). Pada Tahun kedua ditargetkan  persentase siswa yang mencapai kompetensi minimum lebih tinggi, pada tahun ketiga tidak ada siswa yang berada pada posisi Jauh Di Bawah Kompetensi Minimum dan di tahun ke empat,  tidak ada siswa yang belum mencapai kompetensi minimum.

Kabid Pembinaan SMP, Martiyono menyampaikan bahwa diharapkan program sekolah inti dapat mempercepat transformasi pada 1144 PAUD, 747 SD dan 117 SMP di Kabupaten Kebumen. “Semua sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, yang pada intinya merupakan kurikulum pemulihan pembelajaran. Jadi melalui program ini, diharapkan seluruh satuan Pendidikan dapat segera melakukan melakukan pemulihan pembelajaran”. (Dar)