Foto bersama Ketua Komisi D DPRD, BBPMP, BBGP Provinsi Jateng, BBGPV Seni Budaya Provinsi Jogjakarta, Dikpora, Kemenag, Dewan Pendidikan, Dikdasmen Muhammadiyah, PGRI, Ma’arif NU, Pergunu dan Seluruh Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Kabupaten Kudus.
Kudus – – Sarasehan Pendidikqn antara stakeholder pendidikan yang diinisiasi oleh BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Komisi D DPRD dan Dikpora Kabupaten Kudus berlangsung hari Rabu (8/9/2022) di Aula Utama Gedung DPRD Kabupaten Kudus penuh sesak dihadiri peserta.
Alif Noor Hidayati Wali Wilayah dan pemandu kegiatan Sarasehan Pendidikan ini menerangkan bahwa peserta kegiatan ini berasal dari BBPMP, BBGP Provinsi Jateng, BBGPV Seni Budaya Provinsi Jogjakarta, Dikpora, Kemenag, Dewan Pendidikan, Dikdasmen Muhammadiyah, PGRI, Ma’arif NU, Pergunu dan Seluruh Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Kabupaten Kudus.
Alif Noor Hidayati yang didampingi oleh Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kudus, Ali Ikhsan sekaligus sebagai narasumber sarasehan pendidikan mengatakan bahwa kegiatan bersama Program Sekolah Penggerak merupakan momen spesial yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua Komisi D DPRD.
Ketua Komisi dalam paparan singkatnya menyampaikan bahwa dalam pembahasan anggaran, ada anggaran sekitar 497 Miliar pertarungan dialokasikan untuk pendidikan dan itu selalu disetujui oleh Komisi D karena itu menjadi prioritas utama dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi pada masa yang akan datang.
Peningkatan Sarana Prasarana
Ali Ikhsan melanjutkan bahwa dukungan anggaran dari Pemda baik untuk sarpras maupun kegiatan prestasi siswa dan guru sangat diperlukan oleh satuan pendidikan.
“Kami pahama kebutuhan untuk pendidikan sangat banyak baik untuk sarpras agar bisa sesuai standar pelayanan minimal sehingga bisa meningkatkan kualitas secara merata di Kabupaten Kudus”.
Pelaksanaan pendidikan yang baik di sekolah termasuk program sekolah penggerak perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk kami di Komisi D DPRD perlu informasi dan masukan dari sekolah penggerak melalui pertemuan seperti ini atau langsung datang ke Komisi D DPRD.
“Kami berharap setiap usulan termasuk dari sekolah penggerak yang membutuhkan sarpras, silahkan usulkan ke kami agar bisa disetujui anggaran melalui mekanisme yang ada sehingga sekolah penggerak memiliki sarpras memadai”. Kata Ketua Komisi D DPRD yang juga ketua Yayasan Pendidikan.
Sarasehan Pendidikan Mencerahkan
Selama Sarasehan Pendidikan terjadi tanya jawab yang mencerahkan antara Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus dengan para peserta.
Salma Kasi Kurikulum Kemenag Kabupaten Kudus mempertanyakan anggaran dari Kabupaten yang tidak ada untuk madrasah, padahal madrasah terutama swasta juga membutuhkan intervensi dari Pemda.
Selanjutnya Rumadi dari Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) juga mempertanyakan bantuan pendapatan untuk guru dari Pemda yang justru makin menurun. Asalnya ada yang dapat 1 juta tapi penerimaan sekarang turun menjadi 650 ribu.
Menanggapi kedua penanya ini, Ali Ikhsan menyampaikan bahwa untuk Kemenag memang secara aturan tidak boleh tetapi ada program dari anggota dewan yang bernama Pokir (pokok pikiran) bisa dimanfaatkan oleh madrasah sesuai dengan usulan kepada anggota dewan sesuai Dapil dan besaran anggaran sesuai dengan ketersediaan dana.
Sedangkan untuk besaran gaji, penurunan terjadi karena BPK tidak memperbolehkan aturan ini tanpa dasar sistem yang jelas sehingga aturan ini yang sedang digodok lagi agar guru swasta tetap bisa menerima tunjangan sesuai besaran penerimaan tahun sebelumnya.
Ketua Komisi D DPRD Harap Ada Silaturrahim Lanjutan
Sugeng Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus berpesan agar Komisi D DPRD mensupport anggaran untuk Program sekolah penggerak, karena pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Pendampingan PMM (Platform Merdeka Mengajar) membutuhkan anggaran agar seluruh sekolah terfasilitasi.
Sedangkan Didik dari Kacabdik 3 menyampaikan terimakasih terselenggaranya Sarasehan Pendidikan yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan pendidikan sehingga bisa menyampaikan uneg-uneg langsung kepada Ketua Komisi D DPRD.
Selanjutnya Abd Rohim dari SMPN 5 Kudus mengusulkan agar anggota DPRD sambang kepada seluruh sekolah penggerak untuk berbagi inspirasi kepada seluruh siswa.
Sedangkan Afifudin dari SMAN 2 Kudus mengusulkan agar Satpol PP agar turun memberikan tindakan yang mendidik agar ada sambungan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila antara di sekolah dan luar sekolah.
Menanggapi berbagai pertanyaan ini Ketua Komisi D DPRD Kudus akan berkoordinasi dengan dinas Satpol PP. Beliau juga mendukung berbagai macam kegiatan yang diusulkan dan akan mengambil tindakan konkret bersama Dinas pendidikan dan Dinas lainnya untuk dibahas dalam anggaran selanjutnya termasuk untuk anggaran bagi sekolah penggerak.
Ketua Komisi D DPRD berharap ada Silaturrahim Lanjutan agar bisa terus bisa saling berdiskusi masalah pendidikan yang perlu segera didukung oleh DPRD. Juga menyampaikan terimakasih kepada BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang memberikan masukan tentang perkembangan pendidikan, juga Dinas Pendidikan yang bisa berkolaborasi acara hari ini.
