Semarang-BBPMP Jateng. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Reviu Rencana Strategis pada hari Jumat, 1 Juli 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan B24, Gedung Sukarno Lt 2 oleh Tim Renstra yang bersala dari unsur eks LPMP Jateng dan eks PP PAUD DIkmas Jateng. Total peserta sejumlah 40 orang. Hadir sebagai narasumber adalah Dr. Cyti Daniela Arwan, MHRM. Koordinator Akuntabilitas Kinerja Kemdikbiidristek, dan Pak Robert dari Sesditjen PAUD DIkdasmen Kemdikbud. Beliau hadir melalui zoom.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti, SE, M.Si. Pejabat yang saat ini juga berperan Kabag Umum ini menyampaikan bahwa isu utama yang sedang dibahas oleh BBPMP Jateng ada 3 hal. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD). “Mulai tanggal 11 Juli ini semua sekolah yang telah mendaftar sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka secara mandiri sudah mulai melaksanakan kurikulum baru. Jateng kebetulan memiliki jumlah terbesar sekolah yang mendaftar IKM Mandri”, ungkap Bu Heni. Pejabat yang memulai karir sebagai PNS sejak tahun 2000 di Balai Penataran Guru Semarang, yang pada tahun 2003 berubah menjadi LPMP dan akhirnya menjadi BBPMP ini berharap bahwa BBPMP nanti bisa memberikan dukungan kepada sekolah agar kurikulum merdeka dapat diimplemnatsikan dengan baik.
Selain itu, Kabag Umum yang menjabat Plt Kepala sejak Juli tahun 2021 ini juga menyebutan bahwa Tim Wali Wilayah Penjaminan Mutu BBPMP Jateng telah berhasil dalam melakukan advokasi khususnya pada PSP. Semua Kabupaten/kota dan Provinsi telah mengumpulkan MoU dan Video Komitmen kepala daerah . “Keberhasilan dalam advokasi hingga pimpinan tertinggi daerah ini semoga menjadi modal dalam pendampingan penjaminan mutu ke depan”, harap Pelaksana tugas Kepala yang tinggal di wilayah kaki gunung Ungaran ini.
Terkait dengan PBD, basisnya adalah Rapor Pendidikan. “Kemarin kita sudah berhasil meminta Bappeda untuk mengupload dokumen RKPD nya. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah reviu apakah sudah sesuai dengan indicator Pendidikan yang menjadi target daerah”, terang Bu Plt. Ditegaskan pula bahwa jika RKPD belum sesuai maka menjadi PR bagi wali wilayah untuk mendampingi, mendorong dan mengadvokasi Pemda melakukan penyesuaian. “Sehingga semua sesuai dengan Indikator Pendidikan Daerah “ detail Bu Kabag.
Plt. Kepala juga menyampaikan bahwa pada saat koordinasi pertama antara pegawai eks LPMP dan PP PAUD hari Rabu kemarin telah disampaikan indicator keberhasilan BBPMP Jateng. Diantaranya adalah :
- Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas yang meningkat rapor pendidikannya. Dari 2021-2022. Target 0.98 atau sekitar 300 satuan Pendidikan.
- Rapor Pemda meningkat, dari tahun 2021-2022 targetnya 25% atau sejumlah 9 kab/kota/prov. Untuk provinsi diantara mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA, SMK dan SLB. Targetnya 100%. Bagaimana mendorong agar 100% anak berkebutuhan khusus sekolah menjadi tugas kita. Demikian pula dengan anak usia 16-18 tahun sekolah di SMA, SMK sederajad. Selain itu juga terkait dengan mutu lulusan, termasuk bagaimana agar lulusan SMK diterima di dunia kerja dan hasilnya memuaskan.
- Untuk Kabupaten/Kota meliputi APS PAUD, SD dan SMP sederajat. Saat ini capaian APS PAUD masih 50%. Kita harus menjamin bahwa nanti tercapai 100%. Selain itu juga hasil belajar PAUD, SD, SMP sederajat yang harus naik minimal 0.1 poin.
“Hasil penyusunan rencana strategis ini akan menjadi upaya untuk membantu Pemda meningkatkan capaian indicator pendidikannya”, terang Bu Nugraheni. Disampaikan pula bahwa saat ini banyak dashboard untuk menampilkan kinerja. Termasuk aplikasi yang akan digunakan untuk menampilkan dan memantau kinerja wali wilayah. Setiap jumat sore , data capaian kinerja walwil akan diambil untuk dibahas di hari Senin.
Bu Daniella, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara manajemen di swasta dan instansi negeri. Menurut Human Resource Management expert ini dengan KPI (Key Performance Indicators), pimpinan di swasta dapat mengevalusi kinerja stafnya. Kalau tercapai mendapat reward, kalau tidak maka diberi punishment bahkan diminta pindah perusahaan alias dipecat. Di intansi negeri hampir tidak ada sistem reward and pusnisment seketat itu. Perlu peran dan dukungan pimpinan instansi pemerintah yang dominan, agar KPI tercapai. “Pimpinan yang bisa memberikan arahan secara detail seperti Bu Plt kepala ini, menjadi keuntungan bagi para pegawai. Dan itu jarang dijumpai”, terang narasumber yang pernah menduudki Kasubag Kebijakan ini. (Dar)
Fasilitasi Zoom. Sebagian Tim Renstra Eks LPMP Jateng hadir secara langsung dan Sebagian mengikuti kegiatan mellaui zoom. (Photo by Dista)
Eks PP PAUD DIKMAS Jateng. Tim Renstra dari eks PP PAUD Dikmas Jateng bergabung bersama-sama dalam reviu rentra BBPMP Jateng. (Photo by Dista)
Ketua Tim Renstra BBPMP Jateng. M Adi Hartono, SE, MM. memandu jalannya kegiatan reviu. (Photo by Dista)
