Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pendaftar tertinggi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri se-Indonesia. Sebanyak 32.032 satuan pendidikan mendaftar secara mandiri mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah Nugraheni Triastuti, dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Bagi Pemangku Kepentingan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Lorin Solo, Selasa, 5 Juli 2022, jumlah terbesar se-Indonesia tersebut menjadi sebuah kebanggaan sekaligus membutuhkan dukungan untuk menyukseskan kebijakan pemulihan pembelajaran dari krisis yang sudah lama dialami.
“Suatu kebanggaan bagi insan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang jumlah pendaftar IKM Satuan Pendidikan mandiri terbanyak di Indonesia. Antusiasme sekolah-sekolah ini patut diapresiasi sehingga dibutuhkan kesatuan langkah dari pihak terkait di daerah agar bisa sukses dan lancar IKM di satuan pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Nugraheni, semua satuan pendidikan dapat mengikuti IKM, salah satunya dengan menggunakan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar. Dikatakannya, BBPMP telah melakukan sosialisasi kepada peserta coaching clinic kepada pengawas sekolah, untuk bisa mensosialisasikan kembali ke sekolah agar menggunakan Platform Merdeka Mengajar.
“Perlu dorongan, motivasi dan pendampingan bagi satuan Pendidikan agar 32.032 sekolah yang belum melakukan login Platform Merdeka Mengajar dapat segera mengunduh dan mempelajarinya serta memiliki bahan dalam menyambut tahun ajaran baru,” kata Nugraheni.
Tak hanya melaksanakan seri webinar IKM pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga dikatakannya mengajak mitra pembangunan baik dari beberapa lembaga yang sudah terlibat dalam IKM dan menjadi mitra dinas pendidikan dan kebudayaan di kota/kabupaten, untuk mendampingi IKM mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.
“BBPMP membantu dinas pendidikan dan Kemenag dalam Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pelatihan kepada sekolah penggerak, IKM dan pengawas sekolah sehingga pihak terkait bisa menjadi motor pergerakan Implementasi Kurikulum Merdeka,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang KH Ahmad Kholid Suyono, menyambut baik dan mendukung pelakasanaan IKM di satuan pendidikan. Menurutnya, IKM di daerah perlu membentuk tim penggerak lintas lembaga dan pemantau untuk memotivasi sekolah melaksanakan IKM.
“Di Kabupaten Rembang, jumlah madrasah lebih banyak terutama swasta dan perlu sentuhan khusus agar implementasi IKM terlaksana dengan baik, saling bersinergi dan tidak diskriminasi. Bupati juga diharapkan bisa mendukung kegiatan ini,” katanya.
Sementara, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rembang Sa’dulloh mengatakan, kebijakan Kemenag sudah sejalan dengan Implementasi Kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan diberikan 2 pilihan yakni pilihan pertama tetap menggunakan Kurikulum 13 untuk berinovasi atau pilihan kedua menggunakan IKM sesuai visi misi madrasah.
“Dukungan berbagai pihak yang positif akan memberikan pengaruh yang kuat bagi satuan pendidikan dalam menyongsong Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran baru ini,” ujarnya.
Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan jantung dalam pelaksanaan program sekolah penggerak sebagai salah satu bukti adanya perubahan di satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan di Kota dan Kabupaten, dibutuhkan sinergisitas dan dukungan dari beberapa pengambil kebijakan di kota/kabupaten yaitu Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
Ketua panitia kegiatan Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Bagi Pemangku Kepentingan Daerah Arifin Prasetio mengatakan kegiatan yang diselenggarakan hingga tanggal 7 Juli 2022 ini mengundang para pengambil kebijakan pendidikan di daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Jateng diantaranya Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan.
“Harapannya sinergisitas para stakeholder ini sangat dibutuhkan dalam suksesnya IKM sehingga hari ini kami undang untuk mengikuti Sosialisasi Kurikulum Merdeka dan diikuti oleh 105 peserta selama 3 hari ke depan,” ujarnya.
Dikatakan Arifin, kesuksesan IKM salah satunya dengan penerapan Platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses oleh sekolah sebagai bahan mandiri sekolah untuk belajar di komunitas sekolah. Sekolah/Madrasah dalam pengembangannya bisa menggunakan Rapor Pendidikan untuk identifikasi dan refleksi dalam mengembangkan sekolah berbasis data, sehingga dalam implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan sinergi dan dukungan stakeholder pendidikan. (PUL/LBS)
