Published On: 26 January 2018

Tata kelola pemerintah di era digital saat ini dituntut transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance), melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Terkait Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 244/P/2015 menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Kemendikbud. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) adalah unit pelaksana teknis setingkat eslon II.b di bidang penjaminan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud.  Guna mendukung kelancaran pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat di wilayah kerja BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

KEDUDUKAN BBPMP JAWA TENGAH

BBPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. BBPMP dipimpin oleh Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidian menengah dan pendidikan masyarakat yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jawa Tengah.

FUNGSI BBPMP JAWA TENGAH

Dalam mendukung program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi BBPMP Provinsi Jawa Tengah :

  1. Pelaksana pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah, dan pendidikan masyarakat
  2. Pelaksana pengembangan model penjaminan dan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat
  3. Pelaksana supervise peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan
  4. Pelaksana fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan.
  5. Pelaksana pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat.
  6. Pelaksana Pemantauan, evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat; serta
  7. Pelaksanaan urusan administrasi