Semarang – – Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penting dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) DinasPendidikandanKebudayaan. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan dapat saling berdiskusi, menyampaikan ide, dan merumuskan rencana strategis untuk pengembangan pendidikan di Jateng.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Ki Hajar Dewantoro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Disdikbud Tahun 2025 pada Rabu (20/3/2024) dan di ikuti peserta dari, Perguruan Tinggi, BBPMP Jateng, Komisi D dan E, DPRD, Bapeda, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Salah satu narasumber kegiatan ini adalah Kepala BBPMP Jateng, Dr. Nugraheni Triastuti,SE,. M.Si, yang menyampaikan materi perencanaan dan penganggaran berbasis rapor pendidikan tahun 2025.
Nugraheni mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengukur mutu sekolah dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Provinsi Jawa Tengah telah menekankan 8 SPM sebagai fokus utama dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025”. Ungkapnya.
Nugraheni menjelaskan, Data rapor pendidikan menunjukkan skor SPM Provinsi Jawa Tengah mencapai 72,71, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Akreditasi.
“Dalam analisis skor SPM dan APS, berbagai aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Literasi serta Numerasi juga mengalami peningkatan”. Jelasnya.
Nugraheni menambahkan bahwa tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap lulusan SMK meningkat dari 78,2 menjadi 80,23, meskipun penyerapan lulusan SMK mengalami penurunan dari 92,53 menjadi 89,32.
“Meningkatnya iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas menjadi target yang harus dicapai hingga 100% di tahun 2024”. Tambahnya.
Nugraheni berpesan, dalam upaya meningkatkan SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendorong pendekatan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB), yang melibatkan identifikasi akar masalah, refleksi atas data, dan perumusan solusi yang tepat.
“Dengan memahami kondisi pendidikan secara komprehensif, Disdikbud dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Kebijakan ini dapat berupa program, intervensi, atau alokasi sumber daya dan dana yang difokuskan pada area yang paling membutuhkan di Jawa Tengah”. Pesannya.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai OPD di pemerintah daerah Provinsi JawaTengah, sekolah, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah. Dengan pendekatan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB), serta komitmen dari semua pihak yang terlibat, diharapkan terwujudnya perencanaan dan penganggaran pendidikan yang lebih baik dan berdampak positif bagi dunia pendidikan di provinsi Jateng.
