Published On: 19 January 2024Categories: Berita, Berita Daerah, Headline

Sidoarjo – – Salah satu masalah bagi penanganan ABK di Kabupaten/Kota di Jateng adalah belum dimilikinya ULD (Unit Layanan Disabilitas) atau sejenisnya yang secara kelembagaan akan membantu menangani permasalahan ABK secara efektif dan efisien baik dari masalah Sarpras, ketenagaan, anggaran, dan regulasi pendukungnya.

Untuk memberikan pemahaman tentang ULD di atas, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah mengadakan studi tiru tentang pengelolaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis (19/1/2024).

Rombongan BBPMP Jateng terdiri dari Kepala, Ketua Timja 1, PIC, Konsultan juga didampingi Waliwilayah BBPMP Jatim untuk Kab Sidoarjo dan Kota Surabaya. Rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Bapak Ronny Yulianowarso, AP., M.HP, Kepala Bidang Mutu Pendidikan – Ibu Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan Pendidikan Dasar – Ibu Nanik Sumarviati, S.Pd., M.Pd, Kepala UPTD Anak Berkebutuhan Khusus Kab. Sidoarjo – Ibu Nishrina Khamida, M.Psi., Psikolog. Kabupaten Sidoarjo, Kabid Mutu, Kepala ULD serta lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Ronny, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BBPMP Jateng. Sekdin juga mengatakan bahwa Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

“Kami mengucapkan selamat datang kepada omongan kepala BBPMP Jateng yang telah hadir di Sidoarjo. Nanti kawan-kawan kami akan memberikan informasi secara teknis tentang pembentukan dan pengelolaan ULD dan yang lainnya, Semoga nanti bisa membantu menjelaskan secara teknis apa yang dibutuhkan oleh rombongan BBPMP Jateng”. Jelasnya.

Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti,dalam sambutan pengantarnya mengatakan bahwa studi tiru ini merupakan upaya BBPMP Jateng untuk mengetahui lebih dalam Pemkab Sidoarjo dalam mendirikan dan mengelola ULD.

“Kami berharap bahwa studi tiru ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pendirian dan pengelolaan ULD yang baik dan efektif”. Ungkapnya.

Kabid Mutu Dindik Kabupaten Sidoarjo, Netti, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan ULD. Itu semua berasal dari kajian akademik yang dilakukan dan regulasi pendukungnya yang dibuat agar bisa berjalan dengan baik.

“Dengan naskah akademik dan regulasi maka akan diketahui banyak pihak tentang pentingnya dukungan pembentukan ULD. Berbagai dukungan digunakan untuk keperluan, seperti pemenuhan ketenagaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, serta pelaksanaan kegiatan, serta kendaraan operasional ULD”. Terangnya.

Siti sebagai salah satu pelopor pengangan ABK di Sidoarjo menambahkan sejarah singkat ULD di Kabupaten Sidoarjo. ULD Sidoarjo pertama kali dibentuk pada tahun 2012 karena memang dibutuhkan lembaga yang secara khusus menangangani disabilitas agar mendapatkan penanganan yang baik.

“ULD Sidoarjo memiliki tugas untuk memberikan layanan asesmen, intervensi, dan pelatihan bagi ABK, sehingga penting sekali di Sidoarjo harus memiliki ULD yang berdiri sendiri”. Ujarnya.

Ketua Timja 1 BBPMP Jateng, Alif Noor Hidayati, menanyakan tentang jumlah personil yang ada di ULD Sidoarjo. Khalida menyampaikan bahwa ULD Sidoarjo memiliki ASN dan Non ASN pegawai, terdiri dari guru, terapis, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dan sarana gedung lantai 2, prasarana cukup baik di dalamnya, dengan halaman cukup luas.

PIC BBPMP Jateng, Endang, menanyakan tentang sinkronisasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Dindik), dan ULD dalam pelaksanaan layanan bagi ABK. Dewi menyampaikan bahwa keempat dinas tersebut telah melakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan layanan bagi ABK.

Nugraheni juga, menanyakan tentang dukungan kebijakan dan anggaran dari DPRD dan Pemda. Sekdin Kab Sidoarjo menyampaikan bahwa DPRD dan Pemda memberikan dukungan yang cukup dalam pengelolaan ULD.

Kepala ULD Sidoarjo, Khamida, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim BBPMP Jateng. Ia menyampaikan bahwa ULD Sidoarjo memiliki tenaga psikolog yang lengkap untuk penanganan pendidikan khusus. ULD Sidoarjo juga telah menjalin kerja sama dengan Dinkes, Dinsos, dan Dindik dalam pelaksanaan layanan bagi ABK.

“Standar yang kami gunakan dalam penanganan dan intervensi menggunakan standar dari Australia Barat dimana itu merupakan tempat kami dilatih khusus dalam menangani masalah ABK tersebut” Ungkapnya.

Selain itu, kami juga memberikan pelatihan guru pendamping khusus (GPK) secara rutin.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi GPK dalam memberikan layanan bagi ABK di sekolah inklusi.” Tambahnya.

Khamida juga menyampaikan bahwa DPRD Sidoarjo telah memberikan dukungan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana bagi ULD.

“Selain itu, DPRD Sidoarjo juga telah memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi ABK”. Tambahnya lagi.

Nugraheni dalam penutupnya mengatakan bahwa Studi tiru yang dilakukan oleh BBPMP Jateng di Sidoarjo memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan ULD yang baik dan efektif.

“BBPMP Jateng akan memanfaatkan hasil studi tiru ini untuk menguatkan Kabupaten/Kota di Jateng dalam membuat dan menguatkan pengelolaan ULD di Jawa Tengah”. Pungkasnya.