Keterangan Foto: Staf ahli Walikota Pekalongan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, SE, M.Si. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si dan Waliwilayah, Dr. Pujiadi, S.Pd., M.Pd., M.Kom saat pembukaan FGD.
Kota Pekalongan – – Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Forum Group Discussion (FGD) di Kota Pekalongan dilaksanakan pada hari, Jumat, 13 Januari 2023 bertempat di Hotel Nirwana Kota Pekalongan.
Acara ini dihadiri oleh Staf ahli Walikota Pekalongan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, SE, M.Si. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si. Waliwilayah: Dr. Pujiadi, S.Pd., M.Pd., M.Kom. Ngasni, S.Pd., MM. Ninik Cahyaningsih, S.Pd. Tri Lestari Puji Astuti, SE. Budi Sri Aryani, SE
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainal Hakim dalam sambutan pengantar FGD menyampaikan laporan kegiatan pendampingan mutu pendidikan melalui FGD Tahun 2023 di Kota Pekalongan, menyampaikan Dasar kegiatan berasal dari surat BBPMP Provinsi Jateng Nomor 0024/ C7.3.3/ PP.01.07/ 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Pendampingan Penjaminan mutu Pendidikan melalui FGD. Penyelenggara: BBPMP Provinsi Jawa Tengah Kembdikbudristek bekerja sama dengan Pemerintah kota Pekalolangan melalui Dinas Pendidikan.
“Kegiatan diikuti peserta berjumlah 45 orang, yang berasal dari:
Komunitas Belajar, yang terbagi dalam unsur Pengawas, Kepala sekolah, Guru (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kesetaraan sebanyak 25 orang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, Kesetaraan sebanyak 25 orang, serta Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder dan steakholder terdiri dari Dinas Pendidikan Ka Bidang PAUD/Kesetaraan, SD dan SMP, Kepala Bappeda, BKPSDM, Kantor Kemenag, Pengelola POP, Tim Pendampingan Literasi Daerah, Co Kapten, dan Korwas TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 20 orang”. Jelasnya.
Maksud dan tujuan kegiatan FGD adalah untuk mengetahui sejauh mana daerah memahami arah dan kebijakan Merdeka Belajar khususnya pada 13 episode dari 22 episode Merdeka Belajar yang menjadi tugas dan fungsi penjaminan mutu dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.
“Merumuskan bahan pendampingan untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Merumuskan bahan kegiatan untuk mewujudkan misi ke 2 Walikota Pakalongan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten, Produktif guna menjawab tangantan perubahan”. Jelasnya lagi.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan penjaminan mutu pendidikan melalui FGD bertujuan; Melakukan Survei dan Focus Group Discussion (FGD) Penjaminan Mutu Pendidikan dan Merdeka Belajar. Survey ini menggali informasi terkait implementasi Merdeka Belajar dalam 13 episode dari 22 episode Merdeka Belajar yang menjadi tugas dan fungsi penjaminan mutu.
“Memperoleh data sebagai dasar penyusunan rekomendasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan mengisi apa adanya sebagai alur membuat rekomendasi dalam menyusun kegiatan tahun 2023. Meningkatnya Capaian Indikator Pendidikan di Jawa Tengah. Merdeka Belajar menjadi solusi peningkatan mutu pendidikan”. Jelasnya.
Melihat hasil PISA, Indonesia dapat mengukur kualitas pendidikan khususnya capaian literasi dan numerasi. Diharapkan juga dapat mengukur kualitas lingkungan belajar peserta didik, sehingga guru diharapkan dapat memberikan mindset positif untuk bisa menjadi tumbuh dan berkembang bagi peserta didik untuk terus maju melakukan perubahan yang lebih baik.
“Demikian juga terhadap tingkat perekononian, dapat juga memberikan pengaruh terhadap capaian literasi, numerasi, dan sains. Namun dengan antusiasnya semua guru dalam meningkatkan pemanfaatan terhadap perangkat TIK dalam proses pembelajaran”. Jelasnya lagi.
Tidak hanya itu saja, bullying juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap capaian peserta dididik. Jika kita lihat di Negara Indonesia, situasi dan kultur bangsa yang sangat berbeda, ini juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Sangat berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan di Negara Belanda, ekosistem pendidikan di Belanda sudah sangat kuat, baik dari orangtua, guru, satuan pendidian, dan pemerintah sehingga ketercapaian indikator pendidikan sangat meningkatkan jika di bandingkan dengan di Negara kita.
“Intervensi pemerintah terkait dengan peningkatan mutu Pndidikan indonseia, yaitu dengan diluncurkannya kebijakan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar dengan 22 episode. Bagaimana implementasi dan penerapan program merdeka belajar di Kota Pekalongan, bagaimana strategi yang sdh dilaksanakan oleh Pemda dalam mencapai hasil belajar peserta didik dengan tetap meciptakan karakter peserta didik menjadi pelajar pancasila”. Tegasnya.
Pengarahan sekaligus membuka kegiatan pendampingan penjaminan mutu pendidikan melalui FGD oleh Staf ahli Walikota Pekalongan Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sri Ruminingsih, menyampaikan bahwa perbaikan mutu pendidikan di Kota Pekalongan, yang saat ini sudah mendapatkan pendampingan dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah, di mulai sejak tahun 2021 yaitu pendampingan terkait dengan implelmentasi merdeka belajar, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik.
“Diharapkan kegiaktan ini menjadi alat evaluasi pelaksanaan implementasi merdeka belajar ke depan guna menyusun program kegiatan atau strategi yang akan dipergunakan oleh Pemda dalam melaksanakan emplementasi MB di Kota Pekalongan”. Tegasnya
Pembiayaan atau pendanaan pendidikan sudah dialokasikan termasuk adanya beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu baik untuk sekolah negeri dan juga dari sekolah swasta. Apresiasi ditujukan kepada dinas pendidikan dalam mengimplentasikan program Merdeka Belajar, dan juga BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan berbagai pendampingan.
“Semoga pelayanan pendidikan di Kota Pekalongan semakin meningkat dan dapat memberikan dampak sampai ke luar daerah Kota Pekalongan”. Harapnya.
FGD Pendampingan Mutu Pendidikan Kota Pekalongan
Penjelasan Pendampingan mutu pendidikan Kota Pekalongan melalui FGD oleh tim walwil kota Pekalongan disampaikan oleh Pujiadi. Wali wilayah Kota Pekalongan memfasilitasi dengan melakukan pendampingan penjaminan mutu melalui FGD untuk mengupas 13 episode Medeka Belajar, yang muaranya pada peningkatan kualitas pendidikan di kota pekalongan.
“Pemda dan dibawa koordinasi dinas pendidikan yang nanti dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kombel dan unsur dinas pendidikana dan steakholder pendidikan. Peserta kegiatan dibagi menjadi 2 kelas: Kelas A (Kombel), ada 5 kelompok dengan jumlah perserta sebanyak 25 orangKelas B (Dinas dan steakholder), 3 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang”. Jelasnya.
Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui dan menerapkan 13 Episode Merdeka Belajar, yaitu: Episode 1 : 4 Pokok Kebijakan Merdeka Belajar; Episode 2 : Kampus Merdeka; Episode 3 : Perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Episode 4 : Program organisasi penggerak; Episode 5 : Program Guru Penggerak; Episode 7 : Program Sekolah Penggerak; Episode 10 : Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Episode 12 – Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah. Episode 13 : Merdeka Berbudaya Dengan Kanal Indonesiana. Episode 15 : Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode 16 : Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Merdeka Belajar Episode 19 : Rapor Pendidikan Indonesia.