Keterangan Foto: Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si memberikan presentasi saat audiensi dengan Walikota Semarang yang dihadiri oleh Asisten 2, Suwarto, SE,.MT, Kepala Bappeda Prakosa, ST,.MT dan para pejabat di Kantor Walikota Semarang, Selasa (28/2/23)
Kota Semarang – – Kerjasama yang selama ini sudah terjalin melalui PMO yang dilakukan oleh Waliwilayah BBPMP Jateng. Pendampingan untuk pelaksanaan PSP, IKM dan PBD menjadi kebutuhan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kami berharap terus ada kolaborasi terutama pada pencapaian SPM di bidang pendidikan sehingga bisa meningkatkan IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup warga di Kota Semarang.
Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Kota Semarang, Suwarto, saat membuka audiensi dengan Walikota Semarang yang diwakili oleh Asisten 2 dengan Kepala BBPMP Jateng, Kepala BBPMP Jateng Nugraheni Triastuti,SE,.M.Si. Pada audiensi kali ini juga dihadiri oleh Plt Disdik, Kepala Bappeda, Kemenag, para Kabid Dinas Pendidikan dan Bappeda, Waliwilayah BBPMP Jateng di Bappeda Lantai 7 Kantor Pemkot Semarang pada hari Selasa (28/3/2023).
Kepala BBPMP Jateng Nugraheni Triastuti,SE,.M.Si menyampaikan yang berkaitan dengan mengawal implementasi Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data semuanya itu berujung kepada bagaimana kita agar bisa memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini mengacu kepada Permendagri nomor 59 tahun 2021 bahwasanya terkait dengan indikator pendidikan Standar Pelayanan Minimal. Bahhwa ada 4 tahapan menjadi tugas kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pertama terkait dengan pengumpulan datanya, data terkait Standar Pelayanan Minimal ini sudah disampaikan kepada Bapak/Ibu Walikota/Bupati, begitu pula dengan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasarnya juga sudah disampaikan.
“Surat dari Mas Menteri kepada Ibu walikota bahwasanya: Berdasarkan kesepakatan antara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi dan Menteri Dalam Negeri, menetapkan ada 8 indikator kinerja urusan pendidikan di daerah yang ada dala SPM”. Katanya.
Pertama terkait dengan Partisipasi Sekolah, Kedua kemampuan Literasi yang Ketiga Numerasi yang keempat terkait dengan proporsi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B, kemudian tingkat pertumbuhan pendidik pada pendidikan PAUD minimal S1 atau D4, selanjutnya Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebhinekaan, serta iklim inklusivitas. 3 iklim ini merupakan indikator baru di dalam pelayanan minimali.
“Suratnya sudah dikeluarkan Mas Menteri dan sudah disampaikan kepada Ibu Walikota pada tanggal 18 Februari yang berisi paling tidak 4 hal yang pertama terkait dengan indikator prioritas, target indikator prioritas, kegiatan dan serta buku saku dari 15 indikator”. Katanya lagi.
Nugraheni menjelaskan Indikator yang pertama APS anak usia 5 – 6 tahun dari 35 kabupaten kota 20 diantaranya capaiannya meningkat dari tahun lalu.
“Kota Semarang Salah satunya yang meningkat. Kalau kita lihat datanya positif dan melebihi dari deltanya nasional 2,45, Kota Semarang 5,55 luar biasa lebih dari dua kali lipatnya peningkatan tingkat nasional. Kemudian terkait indikator yang kedua jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun APS SD dari 35 kabupaten kota 17 diantaranya itu meningkat 18 diantaranya turun sampai yang nasional juga turun, di Kota Semarang naik positif 0,60 ini tentu melebihi dari pencapaiannya nasional”. Jelasnya.
Kemudian untuk APS 7 – 18 tahun dari 35 kabupaten kota 32 diantaranya itu meningkat 3 diantaranya turun padahal capaian nasional meningkat dan Kota Semarang meningkat dan melebihi dari Nasional dari melebihi delta positifnya nasional terkait dengan rata-rata literasi SD. Untuk proporsi satuan PAUD yang berakreditasi minimal B ini, baik nasional maupun di Kota Semarang negatif dari 35 kabupaten kota ada yang meningkat 5 kabupaten kota tetapi kota Semarang tidak termasuk di dalamnya
“Namun demikian ini lebih rendah dibandingkan biasanya secara Nasiona, terkait pertumbuhan pendidikan PAUD secara nasional datanya negatif tetapi di Kota Semarang tetap positif yang merupakan sesuatu yang cukup menggembirakan”. Jelasnya lagi.
Pada indikator yang baru, tentang Iklim Keamanan sekolah, Iklim Kebhinekaan maupun Iklim Inklusivitas baik di jenjang SD maupun SMP.
“Untuk Kota Semarang semuanya meningkat hanya saja ada beberapa yang deltanya lebih kecil daripada delta internasional tetapi semuanya oleh karenanya untuk bisa mencapai pencapaian maksimal tadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan teknologi membuat indikator antara agar nantinya ketika indikator antara ini tercapai, maka indikator di SPM”. Terangnya.
Terkait dengan persepsi pemerintah daerah yang meningkat 90% dalam dukungan terhadap Merdeka Belajar, Nugraheni menambahkan bahwa untuk memiliki persepsi positif terkait dengan kebijakan perlu dukungan regulasi dan dukungan anggaran dari APBD untuk PSP, IKM dan PBD di Kota Semarang.
“Kami berharap Kota Semarang bisa mengeluarkan regulasi peningkatan mutu pendidikan melalui PSP, IKM, BPD dan sekolah sehat karena itu bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan Merdeka Belajar”. Tegasnya.
Sedangkan untuk pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah meningkat sebesar minimal 80% mengingat guru penggerak ini sudah dibekali berbagai informasi mengenai transformasi pembelajaran yang semuanya mengacu kepada pencapaian kemerdekaan, oleh karenanya jika guru penggerak tadi diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah tentu saja harapannya akan lebih mempercepat akselerasi pencapaian mutu pendidikan yang ada di Kota Semarang.
“Dinas pendidikan Kota Semarang kemudian tudak perlu mengajari lagi karena mereka sudah dibekali banyak hal untuk bisa mengejar, menjadi akselarator pendidikan di Kota Semarang. Kemudian peningkatan pencapaian delta asesmen nasional dari beberapa indikator tadi yang masuk di dalam asesmen nasional adalah terkait peningkatan literasi dan numerasi dan selanjutnya melakukan advokasi secara konkret dalam rangka transisi PAUD SD”. Tegasnya lagi.
Pada saat sesi tanya jawab dan tanggapan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, M. Aksan menyampaikan bahwa Kota Semarang telah mengeluarkan regulasi Walikota yang mengatur calistung di sekolah awal tingkat SD di mana ini sudah dilakukan sejak tahun 2020, sehingga aturan ini bisa segera dilakukan dan diselesaikan secara masif kepada guru kelas awal.
“Kami berharap ada narasumber dari BBPMP Jateng yang bisa memberi materi untuk 1000 guru kelas 1 dan 2, ada sekitar 500 sekolah SD di Kota Semarang, agar bisa ikut semuanya nanti dilakukan via zoom. Sedangkan terkait pengangkatan guru penggerak sebagai kepala sekolah, kami sudah melaksanakan dan kami sudah merancang untuk kedepannya terkait hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ada”. Jelasnya.
Fajri yang juga dari Dinas Pendidikan menambahkan bahwasanya untuk mencapai AN yang maksimal masih mengalami kendala karena banyak SPK yang semua muridnya menggunakan Bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar. Sedangkan AN soalnya menggunakan Bahasa Indonesia sehingga para siswa sekolah-sekolah ini tidak bisa mengerjakan, “Kami mohon ada solusi terkait hal tersebut”. Tambahnya.
Sedangkan Kabid Sosbud Bappeda Kota Semarang berharap ada pendampingan dalam pengisian rakortek.sipd agar bisa mencapai SPM dan juga mencapai 40 kegiatan dari Kemendikbudristek sesuai yang disampaikan tadi sehingga dalam penganggaran tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ada.
Yuyun wali wilayah BBBMP Jateng untuk Kota Semarang menyampaikan bahwa dengan audiensi ini akan semakin meningkatkan dukungan kota Semarang terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat sehingga program ini bisa mendapat dukungan baik regulasi maupun anggaran dari APBD.
“Kami berharap setelah audiensi ini kerjasama antara BBM bisa datang dengan kota Semarang semakin meningkat sehingga pencapaian mutu dan peningkatan IPM di Kota Semarang serta pencapaian SPM bisa terealisasi dengan baik sesuai dengan anggaran dan regulasi yang ada di Kota Semarang, terima kasih untuk dukungan selama ini semoga kolaborasi antara BBPM Jateng dan kota Semarang semakin meningkat pada tahun yang akan datang”. Harapnya.
Penulis: Syaifulloh/Editor: Tartib Supriyadi
