Keterangan Foto: Bupati Kabupaten Pati, Henggar Budi Anggoro, ST., MT, saat menerima audiensi Kepala  BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si beserta rombongan pada Hari Kamis (13/42023) bertempat di  Ruang Rapat Kantor Bupati

Kabupaten Pati – – Bupati Pati Henggar Budi Anggoro,  menyampaikan bahwa Pemerintah daerah Kab. Pati sangat mendukung program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek diterapkan di satuan pendidikan di seluruh kabupaten Pati sehingga peningkatan mutu pendidikan bisa segera tercapai dengan program baru tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Kabupaten Pati, Henggar Budi Anggoro, ST., MT, saat menerima audiensi Kepala  BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si beserta rombongan pada Hari Kamis (13/42023) bertempat di  Ruang Rapat Kantor Bupati Kabupaten Pati yang diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Audiensi ini juga dihadiri oleh Indah Yani A, Kepala Bidang Anggaran DPKAD,  Pariyanto, Sesdikbud, Ali Arifin, Kepala Kemenag dan Muihadi, dari Kemenag. Arief, Perencana Disdikbud, Johanes dan Slamet, Bappeda. Fauzin, Kabid SMP, Tartib Supriyadi, Konsultan dan Sanoto Hadi, Melati Indri Hapsari, Wali Wilayah Kabupaten Pati BBPMP Jateng.

Bupati Pati Henggar Budi Anggoro,  menyampaikan upaya yang dilakukan oleh Pemda antara lain dengan menyediakan anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan program, serta melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan seluruh jajaran Disdikbud baik pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru di Kabupaten Pati.

“Saya minta Kepada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perencanaan program untuk tahun 2024 dengan efektif dan efesien berkoordinasi BAPPEDA dan DPKAD serta mengawal sampai disahkan oleh Badan Anggaran. Saya juga instruksikan ada strategi untuk meningkatkan motivasi guru untuk mengakses PMM agar meningkat capaian pada pelatihan mandiri”. Intruksinya kepada para pejabat yang hadir.

Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti, yang dalam paparannya menyampaikan bahwa Tusi BBPMP Jateng adalah melakukan pendampingan kepada Pemda dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 tetang Penerapan SPM melalui Indikator Urusan Pendidikan.

“Melalui audiensi agar capaian SPM semakin meningkat dan agar Program Merdeka Belajar menjadi jembatan untuk mencapai SPM Pendidikan di Kabupaten Pati”. Tegasnya.

Nugraheni mengatakan bahwa jajaran Pemda Pati yang selalu mendukung program Merdeka Belajar sehingga sampai hari ini, program dari Kemendikbudristek bisa diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Pati.

“Pada capaian 15 indikator, Kabupaten Pati terjadi kenaikan delta positif, Nugraheni menjelaskan bahwa dari 15 indikator kinerja pemerintah daerah urusan pendidikan Kabupaten Pati yang terdiri dari: Iklim Kebhinekaan, Iklim Keamanan, Iklim Inklusivitas SD, Iklim Inklusivitas SMP, Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional, Rata-rata kompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional, Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional, Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS), Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS, Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS), Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B, Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV telah mencapai hasil positif”. Tegasnya.

Kabupaten Pati terus meningkatkan capaian sesuai target tahun 2023/2024 yang telah dibuat dan itu perlu dikawal sub-kegiatan sesuai yang ada di Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dan Surat lampiran Mendikbudristek Nomor 5676/MPK/.A/PR.07.05/2023.

“Surat tersebut berisikan 4 poin utama yaitu: Capaian indikator prioritas SPM, Target indikator prioritas SPM, Sub-kegiatan prioritas SPM, Buku saku indikator SPM. Sesuai isian anggaran di rakortek.sipd sampai menjadi anggaran di APBD yang sudah disetujui oleh DPRD semua itu harus dikawal sehingga program capaian SPM bisa terus meningkat”. Tegasnya lagi

Beberapa masukan dari peserta audiensi diantaranya dari Wilayah Kabupaten Pati Melati Indri Hapsari: Memohon agar Bupati segera dapat mengeluarkan regulasi untuk mendukung program prioritas Pendidikan agar memiliki dasar dalam pengajuan anggaran.

Sesdindikbud (Pariyanto): Keterbatasan anggaran tahun 2023 menjadi halangan untuk mendukung program prioritas tetapi tetap akan berusaha melakukan strategi untuk meningkatkan capaian guru dalam belajar melalui PMM. Untuk anggaran tahun 2024 sedang direncanakan dengan menganalisis program prioritas yang dapat mendukung pemenuhan SPM.

Konsultan BBPMP Provinsi Jawa Tengah (Tartib Supriyadi) menyampaikan, untuk mendukung program pendidikan Pemerintah Kabupaten Pati perlu membuat payung hukum berupa Perbup, sehingga dalam menjalankan program indikator kinerja urusan pendidikan bisa lebih baik.

BAPPEDA (Slamet): Akan terus mengawal RKAD sampai dengan menjadi APBD. DPKAD (Indah Yani A): Mohon kolaborasi dan koordinasi semua pihak dan saling mendukung ketika pelaksanaan pembahasan anggaran. Kementerian Agama (Ali Arifin): Mohon kerja sama untuk pembiayan PPG bagi guru PAI di Kabupaten Pati.

Kesimpulan dari audiensi ini adalah Pemerintah Kab Pati mendukung peningkatan mutu di bidang pendidikan melalui kerjasama yang dibangun dengan BBPMP Provinsi Jawa Tengah (PSP, IKM, PBD). Pemerintah Kab Pati akan memberikan prioritas penanggaran dibidang pendidikan. Pemerintah Kab Pati, siap membuat Perbup kaitannya dengan Merdeka Belajar.

Penulis: Syaifulloh/Editor Tartib Supriyadi dan Yeni E.