Pj Bupati Batang, Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M. Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti, SE. MSi beserta Waliwilayah dan Sekdin, Budiono. SH. MH beserta jajarannya, setelah audiensi hari Senin (5/12/22) di ruang rapat Bupati Batang.

Kabupaten Batang – – Pelaksanaan Program Sekolah Pengegrak (PSP) Tahap 3 dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kab Batang berjalan sangat baik dan cukup maksimal. Hal ini terlihat dari capaian adoption rate PMM tidak kalah dengan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PSP tahap 1. Semoga capaian ini terus meningkat dan semua guru bisa menyelesaikan seluruh topik yang ada. Satuan pendidikan telah mengunduh rapor pendidikan dan menggunakan rekomendasinya sebagai Perencanaan Berbasis Data terus semakin meningkat terutama di jenjang PAUD.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah saat audiensi dengan Pj Bupati Batang pada hari Senin (5/12/22) di ruang rapat kantor Bupati yang dihadiri oleh Pj Bupati, Kepala BBPMP, Waliwilayah, Konsultan, Dinas Pendidikan, Bapeda, BPKAD, BKD dan Inspektorat serta undangan lainnya.

Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti,  menjelaskan bahwa, Salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah mengukur kinerja sekolah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah pusat menyusun Rapor Pendidikan. Sumber data rapor pendidikan tersebut adalah asesmen nasional, data pokok Pendidikan, BPS dll.

“Lima indikator utama yang dapat dilihat pada rapor Pendidikan, yaitu Kompetensi literasi, kompetensi numerasi, indeks karakter, iklim keamanan dan iklim kebinekaan sehingga bisa diketahui, misalnya capaian pada iklim kebinekaan, indikatornya toleransi agama dan budaya, sikap inklusif, dukungan atas kesetaraan agama dan budaya, komitmen kebangsaan. Sebagian indikator tersebut masuk kategori merintis, kecuali komitmen kebangsaan masuk pada kategori membudaya”. Terangnya.

Nugraheni dalam paparannya juga menyampaikan kebijakan Kemendikbudristek yang harus sampai di tingkat Kabupaten/Kota sehingga dilaksanakan kegiatan konsultatif dan asimetris agar program terkawal dengan baik melalaui PSP, IKM dan PBD (Perencanaan Berbasis Data) di Kabupaten Batang. Kami sampaikan capaian  Rapor Pendidikan Kabupaten Batang dan satuan pendidikan pada kompetensi literasi, kompetensi numerasi, indeks karakter, iklim keamanan dan iklim kebinekaan diharapkan setiap tahun terus meningkat.

“Dari capaian kompetensi literasi untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Batang masuk dalam kategori mencapai kompetensi minimum. Sedangkan
Kompetensi numerasi untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Batang masuk dalam kategori dibawah kompetensi minimum.
Indikator indeks karakter yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, mandiri. Sebagian besar belum sesuai harapan. Iklim keamanan,
Indikatornya kesejahteraan psikologis murid, kesejahteraan psikologis guru, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan narkoba. Indikator yang sebaiknya diwaspadai adalah kekerasan seksual”. Pesannya.

Nugraheni menambahkan bahwa Kabupaten Batang mengikuti program sekolah penggerak di tahap 3. Bupati telah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten/kota yang menyelenggarakan sekolah penggerak. Ruang lingkup nota kesepakatan paling sedikit meliputi: Tidak merotasi kepala sekolah dan pengawas sekolah penggerak. Jika memang rotasi tidak dapat dihindarkan, perlu diketahui bahwa: Calon kepala sekolah pengganti merupakan kepala sekolah cadangan sekolah penggerak.

“Bila itu tidak tersedia, maka dapat diganti dari guru penggerak
Diangkat dari plt kepala sekolah dari unsur anggota komite pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan. Diangkat dari kepala sekolah lain yang bukan sekolah penggerak sepanjang telah mengikuti kegiatan sekolah penggerak”. Tambahnya.

Nugraheni melanjutkan bahwa dalam klausul yang ditandatangani oleh Bupati ada beberapa hal yang juga disepakati yaitu, kesanggupan Pemda untuk menyediakan anggaran yang berasal dari APBD  untuk mendukung program sekolah penggerak. “Peran dan dukungan anggaran bisa digunakan untuk Sosialisasi PSP dan atau coaching clinic pendaftaran PSP, Peningkatan SDM Dinas Pendidikan bagi PMO di level daerah. Peningkatan sarpras terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pembelajaran. Peningkatan akses terhadap listrik, internet dan penguatan literasi. Pemda membuat peraturan atau regulasi tentang PSP”. Tambahnya lagi.

Pj Pupati Kabupaten Batang, Lani Dwi Rejeki, dalam tanggapannya menyampaikan, setelah mengikuti paparan dari kepala BBPMP, mempunyai wawasan pengetahuan tentang PSP, Implementasi  Kurikulum Merdeka dan mengetahui capaian rapor pendidikan di Kab. Batang
Secara umum IKM di Kab. Batang jika dirata-rata masih dibawah indikator minimal kompetensi yang harus dicapai, sehingga perlu ditingkatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kompetensi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.

“Karena capaian Rapor Pendidikan di Kab. Batang masih berada di garis kuning, maka bagian pendidikan (Dinas Pendidikan) harus berusaha keras untuk mencapai SPM, bahkan harapannya bisa melebihi capaian Kab/ Kota lainnya. Karena pendidikan menjadi salah satu indikator pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Daerah. Caranya: Menjalin kemitraan dengan steakholder lain, antara lain BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan, pengawalan terkait Program Sekolah Pengegrak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Perencanaan Berbasis Data (PBD).

Pj Bupati Kabupaten Batang, Lani Dwi Rejeki,  juga menambahkan agar Dinas Pendidikan harus Menata kualitas SDM di jajaran pendidikan, baik di Dinas, Satuan pendidikan dan Pengawas untuk dioptimalkan kinerjanya dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain terkait anggaran, sarpras, untuk dioptimalkan karena program Pendidikan menjadi tolok ukur IPM di daerah, harapannya bisa mensuport menaikkan IPM di Kabupaten Batang.

“Dari angka yang masih rendah apa yang harus dilakukan, maju bersama dengan segala upaya yang dipunya untuk mewujudkan peringkat minimal 10 di Prop Jateng. Bukan sekedar peringkatnya yang meningkat, tapi indikator dan kualitas IKM di lapangan yang dipahami oleh semua elemen satuan pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan layanan kualitas pendidikan anak”. Pesannya kepada jajarannya.

Pj Bupati, Lani Dwi Rejeki, juga berharap kepada BBPMP Provinsi JawaTengah untuk terus mengawal pendidikan di Kabupaten Batang agar  pendidik mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalaui Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Satuan Pendidikan, dan Digitalisasi Pendidikan benar-benar diterapkan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Batang.

“Terkait Dukungan dan komitmen dari Pemda yang diperlukan untuk Regulasi dan anggaran dalam mendukung PSP, IKM dan PBD agar dikawal oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan anggaran yang ada di Kab Batang untuk Dinas Pendidikan harapannya bisa dgunakan untuk memenuhi peningkatan 9 indikator kinerja pemerintah daerah urusan pendidikan. Tersedia anggaran yang sangat besar dalam menuntaskan SPM di Kabupaten Batang sehingga ini bisa dikawal dan dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan”. Pesannya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, Budiono menegaskan bahwa komitmen Pemda melalui Dinas pendidikan dalam medukung peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan PSP, IKM dan PBD telah dilaksanakan. Melalui perencanaan dan penganggaran kami berupaya melakukan berbagai kegiatan dalam mencapai SPM sesuai data pada  rapor pendidikan di Kabupaten Batang.

“Dengan menggunakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Kabupaten Batang maka akan ada perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan yang efektif, akuntabel dan konkret juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan  kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan melalaui proses Perencanaan Berbasis Data (PBD), yaitu Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) agar capaian mutu pendidikan terus meningkat”. Harap Sekdin.

Sementara itu Waliwilayah Kabupaten Batang, Nani Rosdijati, menyampaikan bahwa dalam meningkatkan kerjasama antara BBPMP Provinsi JawaTengah dengan Kabupaten Batang, telah dilaksanakan kegiatan PMO (Pokja Manajemen Operasional) yang dilaksanakan setiap bulan sekali dalam rangka evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan pendampingan IKM, PBD.

“Kami tim Waliwilayah di Kabupaten Batang, beberapa kali setiap bulannya berkunjung untuk melakukan pendampingan baik ke Dinas Pendidikan dan instansi lainnya.  Melaksanakan Konsultatif dan Asimetris dalam rangka menyampaikan agenda Kemendikbudristek agar sampai ke daerah melalui PMO, yang mempertemukan pemangku kepentingan pendidikan sehingga masalah pendidikan bisa kami diskusikan bersama, ini dilakukan  untuk mencari solusi berdasarkan perencanaan berbasis data. Kami berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini terus bisa dilaksanakan  agar peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai”. Harapnya.