Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti SE,M.Si didampingi Waliwilayah dan Sekda Kabupaten Grobogan, Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si didampingi pejabat Dinas Pendidikan Grobogan, sesaat setelah audiensi di Kantor Bupati Grobogan, Kamis (24/11/22)
Kabupaten Grobogan – – Audiensi BBPMP Provinsi Jawa Tengah di Kab Grobogan dilaksanakan pada hari Kamis (24/11/22). Rombongan diterima di ruang rapat Bupati oleh Sekda Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si, Sekdin Wahono, Kepala Bapeda Wahyu Susetijono, Kabid SMP Darmanto, dan Bagian perencanaan Dinas Pendidikan.
Dalam paparannya Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti memastikan bahwa kerjasama dengan Pemda dan Provinsi adalah salah satu Tusi terbaru dari Kemendikbudristek dengan tujuan mengawal seluruh kebijakannya di tingkat Kabupaten sampai tingkat satuan pendidikan. Untuk itu kami melakukan Konsultatif dan Asimetris sehingga dapat terjalin kerjasama dan dukungan dalam peningkatan mutu pendidikan berdasarkan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di daerah termasuk di Kabupaten Grobogan.
“Kami melihat bahwa semua daerah memiliki potensi untuk memajukan pendidikannya agar tercapai SDM berkualitas. Untuk Kemendikbudristek telah mengeluarkan 22 episode yang sebagiannya sudah diterapkan di satuan pendidikan jenjang PAUD,SD dan SMP baik melalui PSP, IKM, PBD, ARKAS dan Rapor Pendidikan agar tercapai nilai literasi dan numerasi siswa di atas kompetensi minimum.
Nugraheni melanjutkan bahwa dalam MOU yang sudah ditandatangani oleh Bupati Grobogan telah berkomitmen dan siap untuk berkolaborasi melaksanakan Program Sekolah Penggerak, sebagai program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen). Program Sekolah Penggerak merupakan bagian dari episode Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam episode Merdeka Belajar, PSP dan Guru Penggerak adalah dua program kolaboratif antara Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah.
“Bupati menyatakan, sanggup dan bersedia melaksanakan program sekolah penggerak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, siap mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah untuk mendukung PSP, tidak akan melakukan mutasi Kepala Sekolah yang menjadi sasaran PSP dan membuat regulasi tentang peningkatan mutu melalui PSP dan program lainnya”, tegasnya mengingatkan kepada peserta tentang MOU yang perlu dipenuhi.
Selanjutnya Sekda Kabupaten Grobogan, Moh Sumarsono menyampaikan gambaran umum Kabupaten Grobogan yang merupakan daerah terluas daratannya di provinsi Jawa Tengah dengan Jumlah sekolah sd 804, SMP 138 dan TK 726. Jumlah penduduk 1.490.000. Mata pencaharian di sektor pertanian saat ini menurun menjadi sekitar 30 persen dari 70 persen , dan berubah menjadi industri.
Sekda Moh Sumarsono menambahkan, sekarang ini ada 5 pabrik besar (Tbk) salah satunya pengolah jagung. Grobogan sebagai penyangga pangan. Produsen padi nomer 7 , produsen kedelai no 1, produsen jagung nomer 1 di Indonesia. Termasuk memiliki IPM tinggi dengan angka penyumbang utamanya sektor kesehatan pada angka lama harapan hidup 74 tahun dan sektor ekonomi. Sedangkan rata-rata lama sekolah hanya sekitar 7 tahun (kelas 1 SMP). Sektor pendidikan belum dapat menjadi penyumbang angka IPM. Tegasnya.
Selanjutnya disampaikan bahwa anak putus sekolah juga cukup tinggi walaupun angkanya tidak sebesar data BPS karena perpindahan anak tdk tercatat oleh BPS. ATS riil 2022 sejumlah 1333. Ada hadiah mau sekolah kembali diberi tunjangan sebesar 1 juta dan dari data kami, yang mau kembali sekolah hanya sebesar 29 orang.
“Kondisi Pendidikan Saat ini di Kabupaten Grobogan, terdapat 136 bangunan SD dalam kondisinya rusak berat. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Pemda adalah mengkomunikasikan ke DPRD agar dana pokok pikiran DPRD tahun 2024 dapat mendukung infrastruktur sektor pendidikan”. Tegasnya lagi.
Postur anggaran saat ini sebagaimana diungkapkan sekdis dan Bagian Perencanaan, bahwa Alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Grobogan sebesar 33%.
Alokasi anggaran sebagian besar untuk gaji atau belanja rutin. Setiap bidang hanya memperoleh anggaran rata-rata 100 juta untuk peningkatan kompetensi guru dan siswa. Anggaran kegiatan untuk pendidikan berkurang dibandingkan saat Covid19 atau sebelum Covid19. Sehingga mengurangi capaian SPM di Kabupaten Grobogan.
“SPM pendidikan berdasarkan laporan kemenkeu dianggap kurang. Dana dari DAU sangat kecil utk pendidikan dan akan diatur kembali pada tahun 2024. DAK fisik tahun 2024 hanya 9 milyar utk pembangunan 4 SD dan 5 SMP karena dana ini dikucurkan berdasarkan laporan dapodik. Hal ini berbeda dengan kondisi riil dimana 136 SD rusak berat berdasarkan verifikasi Dinas Pendidikan. Distribusi guru tdk merata, jumlah guru kurang yg harus diangkat melalui K2 dan P3K yang menyita anggaran Pemda. Kompetensi guru juga belum sesuai standar terutama sulitnya pemenuhan standar pendidik PAUD yang harus S1 atau D4. Jumlah pengawas TK dan SD sangat kurang”. Terangnya
Sekda juga mengemukakan bahwa dana CSR diarahkan ke perbaikan perumahan, BPJS kesehatan. Untuk mengatasi anggaran pendidikan yang minim di Kabupaten Grobogan. Bagian perencanaan Dinas Pendidikan mengusulkan pelibatan sekolah dalam Musrenbangdes sehingga kebutuhan sekolah didukung oleh masyarakat desa agar peran serta masyarakat maksimal dan terpenuhi sarana prasarana sekolah. Itu langkah paling realistis yang bisa dilaksanakan saat ini.
Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti menyarankan adanya regulasi yang menaungi peran serta masyarakat sehingga sekolah merasa aman melibatkan masyarakat (ortu).
Tartib Supriyadi mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pati ada regulasi yang menaungi pelibatan masyarakat sehingga sekolah merasa aman dalam melibatkan orang tua siswa.
