Published On: 27 February 2024Categories: Artikel

Semarang, 27/2/2024. Kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan masalah serius yang dapat merusak tidak hanya perkembangan akademis tetapi juga kesejahteraan emosional dan fisik siswa. Untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan di satuan pendidikan, pendekatan yang komprehensif diperlukan, termasuk pembentukan tim khusus yang bertugas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim ini tidak hanya bertujuan untuk menindak tegas kasus-kasus kekerasan yang terjadi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu di sekolah.

Berbagai data dan survei menunjukkan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada tahun 2022, 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan.

Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, Kemendikbudristek meluncurkan program Merdeka episode yang ke-25 yaitu pencegahan dan penangganan kekerasan di Lingkungan satuan pendidikan. Program tersebut berlandaskan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang telah diundangkan sejak 4 Agustus 2023.

Pemerintah mendorong setiap satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan di satuan pendidikan nonformal agar membentuk Tim Pencegahan dan Penangganan Kekerasan (TPPK). Khusus di satuan pendidikan PAUD, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan PAUD yang ditetapkan dinas pendidikan. TPPK di satuan pendidikan bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikannya

 Keanggotaan TPPK di satuan pendidikan berjumlah gasal dan minimal 3 orang, yang terdiri dari perwakilan pendidik, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Khusus keanggotaan pada satuan pendidikan nonformal keanggotaan hanya dari unsur pendidik. Target waktu pembuatan TPPK pada jenjang PAUD dan pendidikan nonformal adalah 1 tahun setelah Permendikbudristek diundangkan, sedangkan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK targetnya adalah 6 bulan setelah Permendikbudristek diundangkan. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi penguatan tata Kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk membuat SK TPPK, satuan pendidikan dapat mengunduh contoh SK TPPK pada laman https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/tppk-satgas/. Setelah satuan pendidikan menetapkan keanggotaan TPPK-nya, langkah selanjutnya yang dilakukan satuan pendidikan adalah melakukan pelaporan pada sistem portal pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada dua tahapan dalam proses pelaporan tersebut yaitu tahap 1) mengisi nama anggota TPPK di aplikasi Dapodik, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) log in ke aplikasi Dapodik; b) tarik data agar TPPK muncul di menu sekolah; c) input nama satuan tugas, nama instansi, nomor SK, dan nama anggota TPKK; dan d). lakukan sinkronisasi. Setelah menunggu paling cepat 1X24 jam satuan pendidikan dapat menungguh SK TPPK. Tahap 2). mengunggah SK TPPK ke laman https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut a) log in dengan username dan password yang biasa untuk verval; b) klik anggota pada akun, akan tampil layar yang menginformasikan tim TPPK satuan pendidikan, pada halaman tersebut satuan pendidikan dapat menggunggah file SK TPPK-nya.

Sesuai data Dasboard TPPK per 21 Januari 2024, jumlah satuan PAUD di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyusun TPPK sebanyak 16.141 satuan pendidikan dari jumlah satuan PAUD 27.662 sekolah atau 58,35%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan masyarakat jumlah satuan pendidikan yang telah memyusun TPPK adalah sebanyak 17.900 satuan pendidikan dari jumlah satuan pendidikan sebanyak 25.552 satuan pendidikan dengan persentase capaian sebesar 70,05%.

Dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang efektif, satuan pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu di sekolah. Ini tidak hanya membantu melindungi siswa dari kekerasan, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik. (imron)