Oleh : Nugraheni Triastuti *)
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 ini, ada 109 unit kerja pelayanan yang memperoleh memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 18 unit kerja yang memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Seperti diketahui, WBBM levelnya lebih tinggi dibandingkan WBK.
Sepanjang tahun 2017 ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menerima usulan 485 unit kerja pelayanan dari 137 instansi pemerintah. Hasilnya, sebanyak 109 unit kerja memperoleh WBK dan 18 unit kerja memperoleh WBBM. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengusulkan 19 unit kerja pelayanan terdiri dari : Ditjen Paud Dikmas 4 unit kerja, Ditjen Dikdasmen 4 unit kerja, Ditjen Guru dan Tendik 6 unit kerja, Ditjen Kebudayaan 2 unit kerja, Balitbang 1 unit kerja, dan BPP Bahasa 2 unit kerja. Hasilnya 3 unit kerja memperoleh WBK. Ketiga Unit kerja tersebut adalah LPMP Jawa Tengah (Ditjen Dikdasmen), PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang (Ditjen Guru dan Tendik), serta BPPAUD Dikmas Jawa Timur (Ditjen Paud Dikmas)
“Ini kemajuan luar biasa,” ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Daryanto pada kesempatan Diskusi Kelompok Terpumpun di LPMP Jawa Tengah, Semarang 15 Desember 2017. Pujian diberikan karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru pertama kalinya mendapatkan WBK
Walaupun menyatakan kebanggaan atas capaian tersebut, Inspektur Jenderal mengkritisi total jumlah unit kerja peraih WBK yang dirasa masih sedikit, dibandingkan keseluruhan jumlah unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 368 unit kerja, dan 19 unit kerja yang diusulkan. Maka Daryanto mendorong agar 3 unit kerja berpredikat WBK menjadi role model di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Ini sebagai rujukan belajar bagi unit kerja-unit kerja lainnya. Saya sangat berharap 3 unit kerja ini menjadi model nasional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa dijadikan contoh,” ungkapnya.
Sebagai tambahan informasi, pesan dari Wakil KPK Laode Komarudin saat penyerahan penghargaan di Hotel Bidakara 12 Desember yang lalu bahwa meskipun unit kerja telah memperoleh WBK dan WBBM bukan berarti tugasnya telah selesai, karena korupsi itu ibarat lari marathon bukan lari sprint, dimana godaannya sepanjang perjalanan. Sehingga penghargaan ini bukan untuk merayakan keberhasilan masa lalu, tapi untuk mawas diri untuk melakukan kebajikan di masa depan.
Pada kesempatan yang sama KemenPAN-RB, Asman Abnur mengatakan bahwa faktor utama WBK dapat diraih karena adanya komitmen pimpinan, namun di masa yang akan datang diharapkan yang akan menentukan WBK adalah komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkan WBK. Komitmen bisa dicapai jika ada pemahaman, sehingga tidak ada lagi PNS datang ke kantor tidak jelas apa yang menjadi sasaran kinerjanya. Tidak ada lagi PNS ke kantor hanya takut dengan mesin absensi.
Selain itu, KemenPAN-RB menyampaikan bahwa unit kerja peraih WBK dan WBBM siap-siap dikunjungi unit kerja lainnya sehingga tidak ada lagi kegiatan studi banding, yang pekerjaannya membanding-bandingkan, tetapi studi tiru, tinggal meniru saja unit kerja yang telah menjadi role model. *) Kepala Bagian Umum LPMP Jawa Tengah
