Published On: 14 October 2017Categories: Artikel

Hari Jum’at, 13 Oktober 2017 adalah hari bersejarah bagi karyawan LPMP Jawa Tengah, karena pada hari itu, bertempat di taman LPMP Jawa Tengah, untuk yang pertama kalinya dilakukan acara “Bincang Santai” seluruh warga LPMP. Acara yang dilaksanakan dari pukul 07.30 s.d. 10.00 WIB itu diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan LPMP Jawa Tengah. Acara dikemas dalam bentuk presentasi dan dialog santai, dan diselingi dengan pemberian door prize serta lomba yel-yel antar seksi dan sub bagian.

Tema yang diangkat pada bincang santai adalah “Wilayah Bebas (dari) Korupsi LPMP Jawa Tengah”. Pada kesempatan yang baik itu, kepala LPMP Jawa Tengah, Drs. Harmanto, M.Si. menyampaikan bahwa penegakan wilayah bebas dari korupsi bukan hanya pekerjaan kepala bagian umum, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen yang ada di LPMP Jawa Tengah.

“Namun yang harus kita pahami, WBK tidak hanya terkait program, kegiatan dan penganggaran. Tidak hanya terkait tentang perkorupsian, tetapi lebih luas lagi tentang persoalan manajemen” tambah Beliau.

Kepala LPMP mengajak seluruh pimpinan dan karyawan mensyukuri atas ditunjuknya LPMP Jawa Tengah sebagai salah satu pilot project pelaksanaan WBK di antara banyak LPMP yang ada di Indonesia. Namun beliau menegaskan ada tantangan besar yang harus dihadapi dan pecahkan.

LPMP Jawa Tengah sudah memiliki sistem manajemen mutu, namun di masa lalu, diakuinya, baru berupa pemenuhan label dan target. “Sekarang, mari kita bangun kembali, tidak melulu melalui ISO, bisa melalui apa saja, tetapi harus dilakukan secara konsisten. Yang paling penting adalah konsistensi dan komitmen kuat kita” tegasnya lagi.

Kegiatan ini, menurut sang penggagas, Nugraheni Triastuti, SE, M.Si, yang juga adalah Kepala Bagian Umum LPMP Jawa Tengah, akan menjadi acara rutin yang dilaksanakan setiap pekannya, dengan sebutan “Jum’at Dialog Sehat”.  Menyambung apa yang disampaikan oleh kepala LPMP, Nugraheni memaparkan bahwa dalam WBK ada banyak unsur yang dilaksanakan, yaitu 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 5) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan LPMP Jawa Tengah sebagai WBK, LPMP Jawa Tengah telah memiliki unit-unit pendukung. Di antaranya SPI, SPIP, Unit Pengendali Gratifikasi, Unit Pengaduan Masyarakat, Sistem Pelaporan Penganggaran, dan Sistem Penanganan Konflik. DG