Kota Magelang: Kenaikan Sub Kegiatan Capai 65,38 Persen Pada Pendampingan Perencanaan Daerah Tahap 2
Kota Magelang: Kenaikan Sub Kegiatan Capai 65,38 Persen Pada Pendampingan Perencanaan Daerah Tahap 2
Kota Magelang – – Bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, BBPMP Jateng mengadakan kegiatan pendampingan perencanaan daerah tahap kedua. Acara ini dihadiri oleh sembilan peserta dari berbagai OPD dengan satu peserta yang tidak dapat hadir.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kasubag Program Dinas Pendidikan Kota Magelang, Andi dan Kegiatan ditutup secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imam Baihaqi. Dalam sambutannya, Andi menyampaikan terima kasih kepada BBPMP Jawa Tengah yang telah memberikan pendampingan dalam perencanaan daerah untuk kali kedua.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan dari Dinas Pendidikan, Inspektur Daerah, Pemerintahan Setda, dan Bapperinda. Tak lupa, Andi menyampaikan permohonan maaf dari BPKAD Kota Magelang yang tidak bisa mengikuti kegiatan karena berbarengan dengan kegiatan lain.
Materi pendampingan disampaikan oleh wali wilayah Kota Magelang, Zumrotul Khasanah. Beliau menjelaskan tujuan kegiatan dan berbagai informasi yang harus diketahui oleh daerah berkaitan dengan perencanaan anggaran. Paparan tersebut memberikan wawasan mendalam kepada peserta mengenai langkah-langkah perencanaan yang efektif.
Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan aktif dan produktif. Andi dari Dinas Pendidikan mengawali diskusi dengan menyampaikan kurangnya pembiayaan untuk mutu pendidikan kesetaraan yang saat ini hanya dapat digunakan untuk mengurangi angka putus sekolah.
“Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan alokasi anggaran dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di sektor kesetaraan”. Ujarnya.
Doni dari Bapperinda menambahkan bahwa Perda terkait RKPD tahun 2025 masih dalam proses, meskipun draf RKPD sudah ada. $Ini menandakan bahwa perencanaan anggaran sedang berjalan dan membutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk penyelesaiannya”. Ungkapnya.
Perwakilan dari Inspektorat menyatakan bahwa mereka tidak dapat memantau sub kegiatan secara langsung dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih intens mencermati mana saja yang harus diprioritaskan. “Keterlibatan aktif Dinas Pendidikan dalam memonitor dan mengevaluasi sub kegiatan yang ada pada capaian indikator prioritas SPM Pendidikan dilaksanakan dengan teliti agar penganggaran bisa maksimal”. Tegasnya.
Andi kembali menekankan bahwa sistem SIPD masih banyak kekurangannya dan menyarankan agar Pemda dapat menambah sistem lain yang bisa mendampingi SIPD. “Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien”. Tambahnya.
Setelah pendampingan 2, Kota Magelang mengalami kenaikan jumlah sub kegiatan sebanyak 26 sub kegiatan dari pendampingan RKAD tahap pertama, sehingga total ada 51 sub kegiatan atau mencapai 65,38%. Komunikasi antar OPD juga terjalin lancar, menghasilkan komitmen yang kuat dalam menyusun perencanaan daerah di Kota Magelang.
Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah mengefektifkan komunikasi antar OPD dalam menyusun perencanaan daerah dengan mengadakan komunikasi yang lebih aktif. “Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan isian subkegiatan prioritas SPM Pendidikan di Kota Magelang, sehingga mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan capaian rapor pendidikan pada tahun mendatang”. Pungkas Tatik Lestari.
