Kolaborasi Pentahelix: Strategi Efektif Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Jawa Tengah
Kota Semarang – – Dalam rangka penguatan Waliwilayah pada Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Jawa Tengah, Kepala BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan) Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, menekankan pentingnya Collaborative Governance melalui pendekatan pentahelix. Hal ini disampaikan dalam acara Apel Segar (Senin Berbagi dan Belajar) yang diadakan di Aula Hatta pada Senin (26/8/2024), diikuti oleh seluruh wali wilayah dari 35 kabupaten/kota.
Nugraheni menjelaskan bahwa kolaborasi pentahelix melibatkan lima unsur utama, yaitu UPT Kemendikbudristek, pemerintah daerah, mitra pembangunan, komunitas belajar, dan media massa. Tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya target pendidikan bermutu, yang salah satu indikatornya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sasaran dari implementasi kebijakan ini mencakup 53.114 satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan, 6.773 satuan pendidikan keagamaan, serta sinergi di 35 kabupaten/kota, 1 provinsi, dan 13 cabang dinas.
Dalam pengawalan kebijakan Merdeka Belajar, para wali wilayah telah terlibat dalam beberapa Program Dukungan Mutu (PDM) utama. Di antaranya adalah PDM 01 yang berkaitan dengan Program Sekolah Penggerak, PDM 02 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan PDM 03B yang fokus pada transformasi digital untuk pembelajaran. Selain itu, ada program-program lain seperti pendidikan inklusif, penerimaan peserta didik baru (PPDB), pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (PPKSP), gerakan sekolah sehat, hingga analisis data pendidikan.
Menurut Nugraheni, ada tiga program yang telah berhasil dijalankan dengan baik oleh BBPMP Jateng, yaitu Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk satuan pendidikan, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan penguatan sumber daya sekolah (SDS). Di sisi lain, program yang paling responsif meliputi digitalisasi pembelajaran, PBD di tingkat daerah, serta Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan (TPPKSP).
Namun, Nugraheni juga mengakui adanya tantangan besar dalam beberapa aspek, terutama terkait pendidikan inklusif, penguatan peran guru penggerak, kepala sekolah, dan pengawas sekolah (GPKSPS), serta penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Di akhir materi penguatan Waliwilayah , Nugraheni menegaskan bahwa kerja kolaboratif dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi setiap institusi merupakan cara paling efektif untuk mencapai tujuan program Merdeka Belajar. Sinergi antara semua aktor dalam pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan pendidikan berkualitas dan merata.
