Published On: 29 April 2024Categories: Berita, Headline

Semarang – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah dan Ombudsman RI Jawa Tengah mengadakan pertemuan yang produktif membahas pengawalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2024/2025. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari kedua institusi, termasuk Adi Hartono dari BBPMP Jateng dan Siti Farida, Ketua Ombudsman RI Jateng.

Adi Hartono, Kabag Umum BBPMP Jateng, menekankan pentingnya kolaborasi antara BBPMP Jateng dan Ombudsman RI Jateng dalam memastikan PPDB berjalan transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk mengawal PPDB sesuai dengan Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021 dan keputusan Sekjen Nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan,” ujar Adi.

Siti Farida, Ketua Ombudsman RI Jateng, mengungkapkan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara serius untuk menyelesaikan setiap masalah sesuai dengan norma yang berlaku.

“Kami berharap kerjasama yang sinergis antata BBPMP Jateng dan Ombudsman RI Jateng ini akan efektif dalam mencegah dan menyelesaikan masalah terkait PPDB sehingga perlu dukungan dan kolaborasi bersama agar tidak ada masalah bersrti dalam pelaksanaan PPDB pada tahun ini dan tahun mendatang,” tambahnya.

Sabarudin, anggota Ombudsman RI Jateng, menambahkan pentingnya verifikasi silang terhadap data yang ada untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Moh Agus, anggota lain dari Ombudsman, menyoroti pentingnya analisis komprehensif atas setiap keputusan yang diambil untuk memperkuat dasar hukum yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah.

Dari pandangan TUSI BBPMP Jateng Ahmad Mudhofir, Katimja 4, menekankan tugas tim kerjanya dalam mendampingi PPDB, mengacu pada regulasi dari Kemendikbudristek swbagai pedoman dalam pendampingan ke daerah terkait PPDB ini.

“Kami aktif melakukan pendampingan di daerah untuk memastikan bahwa semua juknis PPDB dipahami dan diterapkan dengan benar,” ujarnya.

Yunani, PIC PPDB BBPMP Jateng, menjelaskan berbagai kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, termasuk rakor dan kunjungan ke daerah, yang semuanya didukung dengan data yang valid.

“Kegiatan pendampingan PPDB yang sudah dilaksanakan BBPMP Jateng baik saat Rakor maupun pendampingan 2 kali ke daerah yang sudah dilakukan merupakan implementasi TUSI BBPMPJateng dalam mengawal PPDB 2024/2025 ke daerah. Terangnya.

Zuni dan Tatik, perwakilan Waliwilayah BBPMP Jateng, mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Ombudsman RI Jateng. “Kolaborasi ini sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan PPDB secara jelas dan bijaksana,” kata mereka.

Syaifulloh, Konsultan BBPMP Jateng, mengapresiasi diskusi yang berlangsung. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan asal semua berpedoman pada regulasi yang berlaku dan menjadi landasan bersama tanpa interpretasi sesuai kebutuhan daerah sendiri.

“Pertemuan ini memberikan banyak menberikan masukan yang berharga kepada dua institusi ini untuk mengawal dan mengatasi tantangan dalam PPDB, dan kita swnua memastikan bahwa setiap masalah dapat dipecahkan sesuai regulasi utama sebagai pedoman,” Tegasnya.

Kolaborasi erat antara BBPMP Jateng dan Ombudsman RI Jateng, diharapkan PPDB tahun ajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan lancar, memenuhi semua standar keadilan dan transparansi yang diharapkan oleh masyarakat.