Published On: 22 December 2022Categories: Berita, Berita Daerah, Headline

Kadinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Kholid,. SIP,. MM. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, Dra. Suminarsih, M.Pd, Waliwilayah, Serta undangan lain saat Rindak lanjut Rakor Terpadi di Kantor Dinas Pendidikan, hari Rabu (22/12/22)

Kabupaten Pekalongan – – Gerakan kolaborasi dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan pasca kegiatan Rakor Terpadu yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2022 di Solo oleh BBPMP Provinsi Jawa Tengah telah memberikan penguatan di daerah akan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan rekomendasi Rapor Pendidikan yang dibahas setiap Kabupaten/Kota saat Rakor Terpadu tersebut

Kholid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan saat memberikan pengantar dan memimpin jalannya pertemuan tindak lanjut Rakor Terpadu menyampaikan bahwa undangan untuk acara ini merupakan kegiatan sangat penting yang harus ditindaklanjuti dalam rangka mencari solusi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

“Karena begitu pentingnya acara tindak lanjut hasil Rakor Terpadu ini yang melibatkan berbagai unsur, maka yang mengundang acara kegiatan ini adalah langsung Bapak Sekda. Undangan yang hadir adalah Kadinas dan Sekretaris, Ketua Komisi 4 DPRD, Bapeda, BKPSDM, Kemenag, Ketua Dewan Pendidikan, Co Capten dan tim BBPMP Provinsi Jawa Tengah”. Terangnya.

Kholid juga menjelaskan terkait tindaklanjut yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mendukung Program Sekolah Penggerak (PSP) yang masuk di angkatan 3, dan pelaksanaannya baru akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang. Juga pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) berupa pemanfaatan PMM oleh guru di satuan pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD).

“Kami berencana membuat tim berjumlah 23 orang dari unsur pengawas, Kepala Sekolah dan Guru yang akan mengawal pemanfaatan PMM oleh guru di satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya tim ini akan mendapatkan pendampingan oleh Waliwilayah BBPMP Provinsi Jawa Tengah dan efektif setelah mendapatkan penguatan, tim akan mulai bergerak pada bulan Januari 2023”. Terangnya lagi.

Kholid juga menjelaskan terkait anggaran yang diperlukan untuk mencapai SPM Pendidikan dengan 9 indikator kinerja pemerintah urusan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

“Dengan petunjuk dari Ibu Bupati Pekalongan dan persetujuan dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan, kami telah menganggarkan sebesar 60 Miliar untuk mencapai SPM tersebut pada tahun 2023. Sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan akan terus semakin meningkat”. Jelasnya.

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan, Munir, menjelaskan bahwa Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan selalu mendukung anggaran peningkatan mutu pendidikan yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan.

“Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan banyak anggotanya berasal dari latar belakang pendidikan sehingga kami paham bahwa dukungan anggaran merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilakukan termasuk kami selalu memberikan hibah untuk pembangunan gedung madrasah dalam rangka peningkatan sarpras untuk mendukung peningkatan mutu secara merata di Kabupaten Pekalongan”. Jelasnya.

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan, Munir, juga menambahkan tekait anggaran untuk penyelesaian SPM Pendidikan sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Pak Kholid tadi, kami sebagai komisi yang membidangi pendidikan selalu mendukung anggaran yang diperuntukkan untuk capaian 9 indikator itu.

“Kami berharap tindak lanjut Rakor Terpadu yang juga membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, kita berharap dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan meningkatkan mutu pelayanan di Kabupaten Pekalongan”. Tegasnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Siswoyo, menyampaikan bahwa dengan membaca bersama Rapor Pendidikan Kabupaten Pekalongan saat Rakor Terpadu oleh pemangku kepentingan pendidikan yang menghadiri acara itu, bisa semakin kuat pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan rekomendasi Rapor Pendidikan di Kabupaten Pekalongan ini.

“Kami Dewan Pendidikan mendukung program yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan baik untuk capaian SPM dengan 9 indikator, maupun untuk PSP, IKM dan PBD. Kami dari Dewan Pendidikan akan terus mengawal dan terlibat aktif untuk mensukseskan kegiatan tersebut”. Jelasnya.

Suminarsih, Waliwilayah Kabupaten Pekalongan yang didampingi oleh Imron dan Rustio sebagai anggota, menyampaikan terimakasih atas terlaksananya tindak lanjut dari Rakor Terpadu ini dan telah dibahas tuntas pada pagi sampai siang hari ini. Juga terimaksih atas kehadiran tim yang lengkap saat Rakor Terpadu sehingga tadi kita bisa membahas dengan sempurna.

“Kami ucapkan terimakasih kepada tim yang hadir dalam mendukung tindaklanjut Rakor, juga untuk konsultan BBPMP Provinsi Jawa Tengah bisa menghadiri acara ini, kepada Co Capten yang menyampaikan tindak lanjut berupa Rancangan Program Pemanfaatan Akun Belajar.id dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar tahun 2023. Kami berharap semua program bisa berjalan sukses dan lancar”. Harapnya.

Sujono, Co Capten Kabupaten Pekalongan dalam paparannya menyampaikan Rancangan Program Pemanfaatan Akun Belajar.id dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar tahun 2023 melalui Roadmap dan Timeline pada Desember 22 sampai Desember 23. Beberapa tahapan yang dirancang merupakan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setelah selesai Rakor Terpadu sehingga dibutuhkan pendampingan di satuan pendidikan untuk aktivasi akun Belajar.id, Pemanfaatan PMM, Unduh Rapor Pendidikan.

“Diharapkan dengan terbentuknya tim yang berjumlah 23 orang ini bisa mengcover seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD-SD-SMP-SMA-SMK yang ada di Kabupaten Pekalongan. Tim 23 dengan dukungan dari Kadinas Pendidikan akan menjadikan percepatan dan pengendali kualitas pemanfaatan PMM di satuan pendidikan. Walaupun kami di PSP tahap 3, tetapi untuk mengawal IKM sudah kami laksanakan dengan baik di satuan pendidikan hal ini bisa dilihat, hanya Kabupaten Pekalongan yang sudah 100% Log ini PMM di seluruh satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Semoga kolaborasi ini bisa membantu dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan”. Harapnya.

Seperti dilihat dalam laporan  link Rencana Tindak Lanjut hasil Rakor Terpadu, seluruh 35 Kabupaten/Kota telah merancang tindak lanjut sesuai kebutuhan daerah. Sudah ada 4 Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan  kegiatan ini dan akan berakhir pada tanggal 26 Desember 2022.