Keterangan Foto: Bupati Banjarnegara, Ketua Komisi 4 DPRD, Kepala BBPMP Jateng, Kepala Dindikpora, Kepala Kemenag, Pimpinan Ormas, Konsultan pada acara Audiensi.
Banjarnegara – – Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka diperlukan sinergitas yang kokoh dari semua pemangku kepentingan pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara agar dalam pelaksanaan di satuan pendidikan bisa berjalan maksimal dan mencapai tujuan pendidikan bahwa anak-anak kita memiliki akhlak karimah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara Bu Nyai Istiatun Minalloh saat menghadiri undangan audiensi bersama Bupati Banjarnegara didampingi para pejabat dan pimpinan Ormas pengelola pendidikan dengan BBPMP Jateng di Rumah Dinas Bupati pada hari Selasa (14/2/2023).
Bu Nyai menyampaikan bahwa para guru di satuan pendidikan saat ini masih belajar melaksanakan Kurikulum yang baru sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan bimbingan agar apa yang diajarkan sesuai harapan dan bisa bermanfaat untuk anak didik.
“Karena ini Kurikulum yang dilaksanakan sambil belajar dan sambil berjalan dalam proses belajar mengajar yang dilaksankaan oleh para guru, kita semua harus bersinergi memberikan motivasi kepada mereka agar bisa melaksanakan dengan baik dan benar sesuai harapan dari Kemendikbudristek”. Tegasnya.
Bu Nyai menambahkan para guru diharapkan mendapatkan sarana prasarana sesuai kebutuhan yang ada agar dapat maksimal dalam proses belajar mengajar dan para siswa merasa nyaman ketika mengikuti belajar di sekolah. Kami dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendukung segala kebijakan dalam Implementasi Kurikulum merdeka ini.
“Saya sebagai ketua Komisi 4 DPDRD Banjarnegara yang berasal dari guru dan Kepala Sekolah memiliki pengalaman panjang sebagai pengajar, tentunya memiliki antusiasme yang tinggi agar dalam melaksanakan Kurikulum baru ini bisa dikawal dengan baik agar para siswa dapat memiliki kompetensi pengetahuan dan memiliki prilaku akhlaqul karimah. Semoga ini.bisa dicapai dengan baik”. Harap Ketua Komisi 4 yang juga menjabat Ketua Muslimat Kabupaten Banjarnegara.
Sementara itu Waliwilayah Kabupaten Banjarnegara Febri H Purbaningrum saat audiensi menambahkan bahwa Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan ada tambahan lagi tentang Sekolah Sehat, membutuhkan dukungan regulasi.
“Salah satu komitmen dari Pemda yang harus direalisasikan adalah terbitnya regulasi peningkatan mutu pendidikan sesuai program PSP-IKM-PBD dan Sekolah Sehat di Kabupaten Banjarnegara. Kami berharap dukungan itu agar bisa direalisasikan karena ini juga merupakan bentuk dukungan dari Pemda selain ketersediaan anggaran yang berasal dari APBD”. Harapnya.