Published On: 2 October 2023Categories: Berita, Berita Daerah, Headline

Foto: Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jateng, Nugraheni Triastuti,Se,.M.Si saat memberikan materi pada acara “Pembinaan dan Pengarahan Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan” di di Pendopo Wijayakusuma Sakti bersama FORKOPIMDA (Forum Komunikasi  Pimpinan Daerah) Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap – – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jateng, Nugraheni Triastuti, mendorong pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di Satuan Pendidikan. Menindaklanjuti instruksi Pj Bupati Cilacap agar setiap satuan pendidikan melakukan mapping kepada peserta didik untuk mengetahui apakah terjadi perilaku menyimpang, bisa diketahui sejak dini serta melakukan mitigasi risiko agar peristiwa kekerasan tidak terjadi lagi di satuan pendidikan. BBPMP Jateng berinisiatif untuk mendampingi terbentuknya TPPK di Kab Cilacap sekaligus membantu pelaksanaan instruksi Pj Bupati.

Nugraheni juga memberikan strategi dalam upaya menangani masalah perundungan (bullying) di satuan pendidikan. Dalam pertemuan yang  digelar pada hari Senin (2/10/2023) di Pendopo Wijayakusuma Sakti bersama FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Cilacap dengan Ketua Pj Bupati Cilacap, Yuita Dyah Suminar,  dengan Tema “Pembinaan dan Pengarahan Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Nugraheni menggarisbawahi pentingnya menggunakan capaian Iklim Keamanan Sekolah sebagai dasar untuk menghadapi masalah perundungan yang kerap terjadi di berbagai sekolah. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa penerapan langkah-langkah konkret adalah langkah strategis yang harus diambil guna menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di seluruh lingkungan pendidikan di Kabupaten Cilacap.

Ia menyoroti peran penting Iklim Keamanan Sekolah sebagai kerangka kerja yang dapat membantu dalam mengatasi perundungan. Dengan mengandalkan data dan capaian yang dihasilkan dari kerangka kerja ini, pendidik dan pemangku kepentingan terkait dapat lebih baik memahami situasi di sekolah mereka.

“Hal ini akan memungkinkan mereka untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif terhadap kasus perundungan”. Tegasnya.

Dalam upayanya untuk memerangi perundungan, Nugraheni juga memberikan dorongan kepada kepala sekolah di Kabupaten Cilacap. Ia mendorong mereka untuk menjadi bagian aktif dalam mengatasi masalah perundungan dengan memanfaatkan data yang terdokumentasi dengan baik di rapor pendidikan.

“Dengan menggunakan data ini sebagai alat, diharapkan mampu menciptakan sistem deteksi dini yang lebih baik terhadap potensi perundungan dan bullying di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta kondusif bagi pertumbuhan mereka”. Tegasnya lagi.

Nugraheni tidak hanya memberikan nasihat kepada kepala satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Cilacap dalam menangani perundungan di satuan pendidikan, tetapi juga memberikan arahan yang konkrit kepada para kepala sekolah di wilayah tersebut.

“Salah satu poin penting yang ia sampaikan adalah pentingnya peran aktif kepala sekolah dalam menyelesaikan akar masalah sesuai yang ada di Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan yang datanya sudah ada di sekolah masing-masing”. Jelasnya.

Dalam konteks ini, Nugraheni mendorong kepala sekolah untuk memanfaatkan data yang terdokumentasi dengan baik di rapor pendidikan. Ia percaya bahwa dengan pendekatan ini, akan tercipta sistem deteksi dini yang lebih efektif terhadap potensi perundungan dan bullying di lingkungan pendidikan.

“Data-data ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi di sekolah, dan para kepala sekolah dapat menggunakannya sebagai alat untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang lebih baik”. Ungkapnya.

Pembentukan TPPK di satuan pendidikan diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap dalam menjaga keamanan dan kenyamanan siswa-siswi mereka. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa.”Dengan menggunakan data dan pendekatan yang tepat, mereka dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah perundungan dengan lebih efektif”. Ungkapnya lagi.

Sementara itu Sri Hartati, waliwiyah BBPMP Jateng Kabupaten Cilacap, memberikan apresiasi yang tulus terhadap tindakan tegas dan cepat yang diambil oleh Kabupaten Cilacap dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di berbagai satuan pendidikan. Ia menyatakan bahwa tindakan penanganan oleh instansi tekait, diantaranya Dinas Sosial, aparat penegak hukum, sesuai ketentuan yang berlaku, terhadap pelaku perundungan merupakan langkah yang sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan menghentikan perilaku yang merugikan siswa.

Selain tindakan penindakan, Kabupaten Cilacap juga telah mengambil langkah-langkah positif lainnya dengan menggelar berbagai kegiatan pembinaan dan pengarahan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

“Hal ini mencerminkan komitmen Kabupaten Cilacap untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman perundungan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak di sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua, tentang pentingnya mencegah perundungan dan bagaimana mengatasinya jika terjadi”. Ungkapnya.

Sri Hartati juga menggarisbawahi bahwa pendekatan pencegahan perlu mendapat perhatian serius di lingkungan pendidikan. Melalui pendidikan dan pengarahan yang tepat, diharapkan siswa dapat memahami dampak negatif dari perundungan dan memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam perilaku tersebut.

“Dengan demikian, langkah-langkah preventif seperti ini akan membantu menciptakan budaya sekolah yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan siswa secara positif”. Pungkasnya.