Foto: Yudhi TBP, ST,.MT,.MSc. dari Bangda Kepmendagri, Pemateri Kegiatan Sinkronisasi Persepsi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar: Kolaborasi Menuju Pendidikan Berkualitas di Jawa Tengah, di Aua Hatta pada hari Senin (14/8/2023)
Semarang – – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah menggelar kegiatan yang berfokus pada sinkronisasi persepsi dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Tengah ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik.
Pertemuan ini diadakan di Aula Hatta BBPMP Jateng pada tanggal 14-15 Agusutus 2023 dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag), serta para Wali Wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Diskusi yang berlangsung intens ini merupakan langkah nyata dalam membangun sinergi antarinstansi untuk mendukung implementasi Kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi fokus nasional.
Kebijakan Merdeka Belajar: Paradigma Baru dalam Pendidikan
Kebijakan Merdeka Belajar adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan individu. Paradigma ini menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, beragam, dan terintegrasi dengan dunia nyata. Melalui kebijakan ini, diharapkan pendidikan dapat lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Sinkronisasi Persepsi untuk Kolaborasi Efektif
Dalam pertemuan tersebut, BBPMP Jawa Tengah berperan sebagai fasilitator untuk mengedukasi serta mendiskusikan konsep dan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh peserta. Diskusi melibatkan perwakilan dari berbagai instansi dengan tujuan untuk memastikan persepsi yang seragam dan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam menerapkan kebijakan ini di tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Yudhi TBP dari Bangda Kemendagri mengatakan: Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pada kegiatan diskusi mencakup aspek-aspek yang trdapat pada Kebijakan Merdeka Belajar mulai episode 1 – 25, dimana sampai saat ini masih banyak stakeholder yang belum mengoptimalkan implementasi kebijakan merdeka belajar . Pembagian peran dan kontribusi stakeholders dalam KMB belum terpetakan dengan bail. padahal anggaran pendidikan sebesar 20% atau setara dengan 542,83 triliun.
Pemetaan stakholders ini menjadi penting terutama pembagian peran dan kontribusi dar setiap instansi yang mendapatkan anggaran fungsi pendidikan tersebut di setiap Kabupaten/kota sehingga persepsi Pemda terhadap Kebijakan Merdeka belajar dipahami dan didukung oleh setiap OPD yang berhubungan dengan SPM bidang pendidikan. Selain itu, pertemuan ini juga memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan best practice dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di daerah masing-masing.
Kommitmen Bersama untuk Pendidikan Berkualitas
Dalam sambutannya, Heri Martono, Kapokja 1 BBPMP Jawa Tengah menyatakan, “Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam merajut kolaborasi yang kuat untuk mendukung visi pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas di Jawa Tengah. Kebijakan Merdeka Belajar adalah tantangan besar, tetapi juga peluang besar bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif.” Ungkap Heri.
Dengan kesepakatan yang tercapai dan pemahaman yang ditingkatkan melalui kegiatan ini, diharapkan langkah-langkah implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Jawa Tengah dapat berjalan lebih mulus dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan pendidikan di wilayah ini. Kolaborasi antarinstansi dan komitmen bersama merupakan modal utama dalam menjalankan transformasi pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Penulis: Syaifulloh/Editor: Tartib S/Yeni E
