Fasilitator FGD Dr. Mulida Hadrina H, M.Pd. sedang memberikan penjelasan kepada peserta FGD di Disdikbud Kabupaten Boyolali.

Boyolali – – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menjadi pelaksana Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui FGD yang dilaksanakan pada hari  Jumat, 13 Januari 2023 di Kantor Dinas Pendidikan yang dihadiri para pejabat dan Waliwilayah serta pelaksana dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Fasilitator : Dr. Mulida Hadrina H,M.Pd. Dra. Sri Lestari, M. P, Co-Fasilitator di kelas A : Febri Triwiyatno, S.H, M.H. Administrasi : Retno Dwi Astuti, S. Psi. Sedangkan di kelas B  Fasilitator : Dra. Sri Lestari, M. Pd, Co-Fasilitator : Adi Nugroho dan  Administrasi : Tri Setyaningsih.

Narasumber Eselon kegiatan FGD ini adalah Darmanto, S. Pd, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, sedangkan panitia kegiatan FGD adalah, Basuki, S. Pd (Kasi Kurikulum SD), Saimin, SE (Kasi Kurikulum SMP), Marjoko, Amd A. Pkt (Pengolah Data)

Jumlah Peserta Diundang di Kelas A sejumlah 25 Orang hadir sebanyak 22 orang, di Kelas B sejumlah  20 Orang yang hadir 19 Orang.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Darmato,  menyampaikan bahwa berbagai kebijakan “Program Merdeka Belajar” untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia maka dari itu Dinas pendidikan dan kebudayaan bersinergi dengan jajaran lain (PAUD, TK, SD, SMP dan SMK atau SMA) untuk bersaing dalam bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Boyolali, sehingga anak-anak bisa belajar dengan merdeka sesuai dengan bakat dan minat serta berkompetisi dan mandiri dalam dunia kerja masing-masing.

“Tugas kita mendampingi menjadi fasilitator dan motivator, terima kasih untuk BBPMP Jawa Tengah yang telah mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan Kemenag atas sinergitas dan pemda propinsi SMK atau SMA”. Tegasnya.

Mulida Waliwilayah sekaligus Fasilitator FGD ini menyampaikan bahwa pelaksanaan diskusi di kelas terdiri dari berbagai kelompok agar memudahkan identifikasi dalam 13 Episode Merdeka Belajar.

“Ada 5 kelompok yang terdiri dari A.1 Kombel pengawas/penilik,
Kelompok A.2 terdiri dari kombel kepala sekolah, IGTKI KKKS, MKKS
Kelompok A.3 terdiri dari kombel guru, HIMPAUDI, KKG, MGMP SMP
Kelompok A.4 terdiri dari kombel guru, MGMP SMA/SMK
Kelompok A.5 terdiri dari Kombel dikmas, SKB, IPABI, PKBM, tutor”. Jelasnya.

Mulida menjelaskan  untuk pelaksanaan diskusi kelompok B terdiri dari 3 kelompok yaitu
“Kelompok B.1 terdiri dari Dinas Dikbud, BKD, Bappeda, Kemenag
Kelompok B.2 terdiri dari pengelola POP, Sekolah sasaran POP/PSP/IKM
Kelompok B.3 terdiri dari Co Kapten/Koordinator penilik dan coordinator pengawas”. Jelasnya.

Mulida menerangkan bahwa ada penguatan dari FGD ini berupa kesimpulan yang bisa menjadi masukan dalam penyusunan program BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Ke 13 episode ini yang akan menjadi sinergi dengan daerah. Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan kepada tim data untuk di olah.

“Peserta FGD mengusulkan perlunya Perluasan penggunaan dana LPDP, Platform untuk konten diperbanyak, Nasionalisasi mata pelajaran bahasa daerah, Sinkronisasi kurikulum sekolah menengah menengah atas dengan perguruan tinggi”. Jelasnya lagi.

Mulida menambahkan bahwa harus ada Lembaga Non Formal bisa ikut berkontribusi ( ada kuota ), dan Memperbanyak topik dan modul yang sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini, serta Memperluas lingkup organisasi kemasyarakatan yang bisa bergabung dalam POP, kesempatan dari unsur lembaga Non Formal ( Kesetaraan ).

“Kami juga sepakat bahwa perlu Asseement Nasional dikuti oleh semua peserta didik satu tingkat, Menambahkan tampilan visual atau infografik untuk mempermudah membaca rapor pendidikan, Meningkatkan fleksibilitas penggunaan dana BOS sesuai dengan situasi kondisi sekolah, Mempermudah akses toko online untuk berpartisipasi dalam SIP lah, Adanya siosialisasi perencanaan dan pelaporan”. Terangnya.

Mulida juga menyampaikan bahwa ada usulan agar LPDP dibuka kesempatan luas untuk mengakses, bukan hanya dari kalangan guru saja, namun juga dari ASN di Dinas Pendidikan, Platform untuk konten diperbanyak, Nasionalisasi mata pelajaran bahasa daerah, Sinkronisasi kurikulum sekolah menengah menengah atas dengan perguruan tinggi, Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan, Validasi pelatihan mandiri agar dipercepat untuk memotivasi guru dalam mengikuti pelatihan mandiri. Memberikan sosialisasi yang lebih giat kepada guru-guru mengenai fitur-fitur yang ada dalam platform merdeka mengajar.

“Kami juga dari POP mengusulkan agar ditambahkan anggaran sesuai perjanjian awal pemerintah, Gajah 20 M, Macan 10 M dst. karena organisasi penggerak terbukti bisa memberdayakan perubahan sekolah lebih organik dan permanen”.Usul peserta.

Mulida juga menjelaskan  adanya Pemantauan dan motivasi pasca pengukuhan GP agar benar-benar bergerak dan menggerakkan. Dalam pelakasanaan Assesment Nasional menggunakan Smartphone. Menambahkan tampilan visual atau infografik untuk mempermudah membaca rapor pendidikan.

“Meningkatkan fleksibilitas penggunaan dana BOS sesuai dengan situasi kondisi sekolah, Mempermudah akses toko online untuk berpartisipasi dalam SIP lah, Adanya siosialisasi perencanaan dan pelaporan”. Jelasnya sambil membuka data FGD.

Diharapkan dengan adanya FGD ini pemangku kepentingan pendidikan di daerah memahami 13 episode Merdeka Belajar yang saat ini menjadi program dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam implemantasi kebijakan ini.