Kurikulum Merdeka yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) semakin diminati oleh satuan pendidikan diantara tiga kurikulum pilihan yang tersedia. Kurikulum Merdeka menjadi pilihan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan tanpa adanya paksaan untuk penerapannya.
Demikian dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Solo (21/7/2022).
Menurut Heni, tiga kurikulum pilihan yang dapat dilaksanakan satuan pendidikan yakni Kurikulum 13 seacara utuh, Kurikulum 13 yang disederhanakan dan Kurikulum Merdeka. Dengan melihat catatan hasil refleksi implementasi kurikulum merdeka (IKM), terjadi peningkatan jumlah satuan pendidikan yang memilih menerapkan kurikulum merdeka.
“Pada awalnya jumlah sekolah yang terdaftar dalam IKM 32.032 sekolah. Kemudian setelah melakukan refleksi beberapa waktu lalu jumlah tersebut meningkat menjadi 32.284. Artinya sekolah merasa sudah siap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini merupakan pilihan dan pilihannya itu secara mandiri. Karena pilihannya mandiri tidak ada paksaan,” kata Heni.
Lebih lanjut dikatakan Heni, perubahan jumlah tersebut kemudian diperbaharui datanya melalui surat ketetapan. Hal ini memunculkan isu bahwa implementasi kurikulum merdeka dibatalkan. “Padahal yang terjadi SK yang lama dicabut, digantikan SK baru. Ada beberapa sekolah yang berubah pilihan implementasi kurikulum mandiri dari berubah menjadi belajar. Namun yang ditangkap masyarakat dibatalkan ,” lanjut Heni.
Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka secara mandiri juga sebanding rata-rata adopsi penggunaan platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajar Pancasila yang memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya.
Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Fitur Belajar pada Platform Merdeka Mengajar memberikan fasilitas pelatihan mandiri yang memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri.
Heni melanjutkan pada awalnya persentase pengajar yang login ke platform Merdeka Mengajar (Adoption Rate) hanya 46 %. Namun setelah melakukan serangkaian pendampingan melalui webinar series, kini adoption rate Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 91 %.
“Aktivasi akun dan login PMM baru merupakan pintu masuk. Belum sampai pada substansi. Selanjutnya mulai minggu depan, tantangannya kita sudah bergeser ke isi. Berapa sekolah yang telah memanfaatkan untuk asesmen awal. Berapa yang telah belajar melalui video. Berapa yang telah mengikuti pelatihan mandiri. Berapa yang telah mengikuti dan berhasil kuis, dan seterusnya,” kata Heni.
Heni juga mengingatkan seperti halnya pada persentase pengajar yang login di PMM, nantinya laporan capaian pemanfaatan PMM secara detil tercatat di dasbor implementasi kurikulum merdeka. “Seperti kebiasaan sebelumnya, nanti akan ditampilkan warna warni lagi. Agar kita lebih bersemangat,” imbuh Heni.
Sementara itu penanggungjawab penyelenggara Rakor, Tartib Supriyadi mengatakan tema rakor “Serentak Bergerak Mempercepat Implementasi Kurikulum Merdeka di Jawa Tengah” ini sejalan dengan upaya BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka.
Rakor yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Juli 2022 ini mengundang kepala bidang setiap jenjang pendidikan di 35 dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta masing-masing wali wilayah kabupaten/kota dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Rakor ini diharapkan dapat merumuskan strategi percepatan implementasi kurikulum merdeka serta menyusun format koodrinasi berkala antara BBPMP Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah 35 kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah. (DAR/LBS)
