Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima audiensi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Senin (21/8/2023). Pertemuan tersebut membahas dinamika pendidikan di Jawa Tengah khususnya terkait pemenuhan kebutuhan guru.
Pertemuan antara kedua belah pihak berlangsung hangat diawali dengan perkenalan delegasi yang ikut bersama Nunuk. Diantaranya yang turut hadir yakni Plt Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Andhika Ganendra, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah Nugraheni Triastuti dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah, Darmadi. Kedua balai tersebut merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbudristek yang berada di Jawa Tengah.
Kepada Gubernur Ganjar, dalam pertemuan tersebut, Nunuk mengutarakan agenda kunjungan diantaranya tentang Optimalisasi Pengangkatan tenaga PPPK, PPG dalam jabatan dan Pra Jabatan, serta tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak. Nunuk menjelaskan kuota pengangkatan PPPK guru di Provinsi Jawa Tengah belum dimanfaatkan secara optimal.
“Masih ada kuota banyak yang belum terserap untuk tenaga guru yaitu sebesar 10 ribu khusus Jawa Tengah. Harapannya sampai dengan tahun 2024 mencapai 1 juta untuk seluruh Indonesia,” terang Nunuk.
Lebih lanjut dikatakan Nunuk, ke depan diharapkan setelah pengangkatan PPPK ini selesai, tidak ada lagi kepala daerah mengangkat guru honorer. Karena pemerintah melalui Kemendikbudristek lanjut Nunuk, telah menyiapkan guru melalui PPG.
“Inilah yang nantinya bisa langsung mengisi kuota yang kosong dan guru tersebut sudah memenuhi syarat kompetensi sehingga peluang untuk tuntutan linieritas sangat bisa dipenuhi,” imbuhnya.
Selain itu, melalui gubernur, Nunuk berharap agar pemerintah daerah dalam mengangkat jabatan kepala sekolah diambil dari guru penggerak. Nunuk beralasan karena guru penggerak sudah dibekali pelatihan selama 6 bulan dan siap untuk memimpin pembelajaran di sekolah.
Atas beberapa hal yang disampaikan Dirjen GTK tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan lugas mengatakan komitmennya mendukung upaya perbaikan kesejahteraan guru. Selama ini kata Ganjar, pihaknya telah melakukan berbagai upaya mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Tengah.
“Kita sudah tertinggal selama 13 tahun, literasi dan numerasi harus mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu kami siap berapapun jumlahnya, 10 ribu atau mau 20 ribu,” tegas Ganjar menjawab pemenuhan kuota guru PPPK.
Menurut Ganjar yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Syamsudin dan Kepala Bidang PTK Nasikhin, saat ini pihaknya telah mengangkat 1500 orang guru PPPK. Dari angka tersebut yang telah memenuhi syarat minimal mengampu 24 jam pelajaran sebanyak 1200. Sedangkan sisanya saat ini ada yang belum memenuhi secara optimal.
Senada dengan Nunuk, Ganjar juga sepakat agar pengangkatan guru honorer agar kedepannya tidak terjadi lagi. Dengan telah disiapkannya PPG Dalam Jabatan maupun Pra Jabatan, Ganjar menilai proses itu lebih baik untuk perbaikan kompentesi dan kualifikasi guru yang mengajar di sekolah.
“Yang penting guru tidak dibebani terlalu banyak persoalan administrasi. Begitu juga pengangkatan guru penggerak, harus siap nanti ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan dan setia pada NKRI,” tegas Ganjar. (TIB/LUB)
