Tingginya tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari perilaku KKN menuntut perlunya gerakan reformasi birokrasi yang strategis. Untuk itu, LPMP Jawa Tengah, didukung oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, menyelenggarakan Workshop Implementasi Reformasi Birokrasi dan Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2018 yang dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 8 September 2018.

Sambutan pengarahan Sesditjen Dikdasmen Dr. Sutanto, S.H., M.A.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala bagian/kepala sub bagian umum dan staf pengelola sumber daya manusia UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Sutanto, S.H., M.A. didampingi oleh Kepala LPMP Jawa Tengah, Drs. Harmanto, M.Si.
Tujuan dari pelaksanaan Workshop ini adalah untuk memberikan penguatan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan penyusunan Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Targetnya adalah diterapkannya reformasi birokrasi dan strategi percepatan pembangunan zona integritas UPT di lingkungan Dirjen Dikdasmen dan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah , Pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM telah dideklarasikan pada tahun 2015. Hingga saat ini sudah ada tiga  UPT di lingkungan Kemendikbud yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Koupsi (WBK) dari Kementerian PANRB, yaitu BPPAUD Dikmas Jawa Timur, P4TK Teknologi Malang, dan LPMP Jawa Tengah. DG