Kepala BBPM Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti, SE. M.Si (tengah) Koordinator Komisi 1, KH. Habib Ali ZA, SE, Ketua Komisi 1, Edy Suripno, SH. MH dan Triono Anggota Komisi 1, Ahmad Mudlofir, MT, Pujiana, M.Pd. Waliwilayah Kota Tegal dan Syaifulloh, Konsultan, Setelah Audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kota Tegal, Senin (7/11/22).
Kota Tegal – – DPRD Kota Tegal belum pernah mencoret anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan sehingga kebutuhan yang dibutuhkan melalui pembahasan di Komisi 1 DPRD Kota Tegal selalu dipenuhi dalam rangka mendukung percepatan kualitas peningkatan mutu pendidikan di Kota Tegal.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal, Edy Suripno saat membuka audiensi bersama BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin (7/11/2022) di Ruang Rapat Komisi 1 yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 Bidang Pendidikan DPRD Kota Tegal, Sedangkan BBPMP langsung dipimpin oleh Kepala BBPMP, Waliwilayah dan Konsultan.
Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni Triastuti dalam paparannya menyampaikan tentang Kurikulum Merdeka yang perlu mendapat dukungan oleh Pemkot dalam implementasinya baik berupa anggaran maupun regulasi sebagai tindak lanjut MOU yang ditandatangani oleh Walikota bersama Kemendikbudristek.
“Dalam implementasinya, sekolah penggerak mendapat pendampingan dan tambahan anggaran BOS kinerja selama 3 tahun dari Kemendikbudristek yang bisa menjadi pengungkit bagi kemajuan sekolah penggerak melalaui KurikulumMerdeka, Rapor Pendidikan dan PerencanaanBerbasisData. Untuk PSP tahap 1 pada tahun 2023 akan diserahterimakan pengelolaannya kepada Pemkot Tegal sehingga dibutuhkan anggaran dan regulasi, untuk itu dibutuhkan dari DPRD Kota Tegal agar kualitas sekolah penggerak terus bisa berjalan dengan baik”. Terangnya sambil menunjukkan data capaian kota Tegal dalam adoption rate PMM.
Nugraheni Triastuti juga menjelaskan pentingnya Komisi 1 mengetahui Rapor Pendidikan baik tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat daerah sebagai bahan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.
“Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan”. Terangnya sambil memberikan gambaran capaian Rapor Pendidikan Kota Tegal.
Habib Ali ZA, Koordinator Komisi 1 mempertanyakan efektivitas Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah yang memiliki tingkat disparitas yang tinggi antara sekolah satu dengan yang lainnya baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Tegal.
“Di Kota Tegal banyak sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang kemajuan yang berbeda sehingga itu akan menyulitkan sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang terpadu agar bisa berjalan dengan baik. Selama ini Komisi 1 DPRD Kota Tegal terus menyetujui anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu termasuk anggaran untuk PSP dan IKM”. Kata KH. Habib ALI ZA, SE yang pernah menjabat Wakil Walikota Tegal.
Menanggapi pertanyaan tersebut Kepala BBPMP Provinsi JawaTengah, Nugraheni memastikan bahwa Kurikulum ini dikembangkan dengan lebih fleksibel serta berfokus pada materi esensial dan juga pengembangan karakter dan kompetensi siswa dan juga memiliki keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan tahap capai dan juga pengembangan peserta didik. Selain itu siswa juga berwenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik.
“Kurikulum Merdeka bersifat lebih relevan dan interaktif sehingga pembelajaran melalui kegiatan proyek yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan juga dapat mengeksplorasi isu-isu aktual dan materi yang diberikan menjadi lebih sederhana, mendalam dan juga fokus pada materi yang esensial. Dengan demikian peserta didik diharapkan dapat belajar lebih dalam dan tidak terburu-buru”. Terangnya kepada peserta audiensi.
Waliwilayah Kota Tegal, Ahmad Mudlofir menambahkan bahwa saat ini sedang proses penyelesaian Perwali Kota Tegal terkait Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Pengegrak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sehingga diperlukan motivasi dari DPRD untuk mendukung anggaran untuk PSP-IKM dan regulasi tersebut.
“Kota Tegal telah memberikan dukungan anggaran di Dinas Pendidikan untuk Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang tertulis dengan jelas di RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sehingga dukungan nyata ini bisa menjadi pintu masuk untuk terbitnya regulasi”. Jelas Waliwilayah Kota Tegal ini.
Konsultan BBPMP Provinsi JawaTengah, Syaifulloh menyampaikan terimakasih kepada Koordinator, Ketua dan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tegal yang semuanya menghadiri audiensi dengan BBPMP Provinsi JawaTengah untuk membahas Kurikulum Merdeka, PSP-IKM, Rapor Pendidikan, Perencanaan Berbasis Data.
“Dengan audiensi ini kami berharap Komisi 1 DPRD terus bisa mengawal mutu pendidikan melalui anggaran yang cukup bagi kualitas pendidikan dan disamping itu bisa membantu mendorong pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan pencapaian pendidikan yang bertujuan untuk perbaikan mutu yang berkesinambungan”. Harapnya.
Ketua Komisi 1, Edy Suripno yang menjadi moderator pertemuan audiensi ini memberikan penguatan terkait anggaran yang selalu didukung oleh DPRD Kota Tegal untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan mengucapkan terimakasih kepada BBPMP Provinsi JawaTengah yang memberikan gambaran secara jelas dan gamblang terkait mutu pendidikan di Kota Tegal.
“Kami berharap audiensi ini menjadi awal kerjasama yang baik antara DPRD Kota Tegal dan BBPMP Provinsi JawaTengah, kami akan terus akan “ngrepoti” BBPMP untuk mendapatkan informasi terbaru masalah pendidikan. Bila ada kegiatan yang berhubungan dengan PSP dan membutuhkan audiensi dengan DPRD, Kami persilahkan di Kantor Dewan dan selanjutnya Kami atas nama DPRD Kota Tegal mengucapkan terimakasih kepada semua yang mengikuti audiensi ini”. Sambil menutup acara ini”.
