Diskusi Ceria Penganggaran SPM Pendidikan Tahap 1 di Kabupaten Rembang
Rembang – – BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan) Jawa Tengah mengadakan kegiatan pendampingan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tahap 1 di Kabupaten Rembang pada Kamis (20/9/2024). Acara ini berlangsung di Gedung SKB ( Sanggar Kegiatan Belajar ) Kabupaten Rembang dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Rembang dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat, Koordinator SPM Sekretariat Daerah, Wali Wilayah, serta konsultan dari BBPMP Jawa Tengah.
Wali Wilayah dari BBPMP Jawa Tengah untuk Kab. Rembang, Retno Praba, dalam pengantar kegiatannya menyampaikan bahwa pendampingan perencanaan penganggaran ini adalah wujud nyata dukungan BBPMP Jateng terhadap pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Rembang.
“Salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa penganggaran yang dilakukan mampu mendukung peningkatan indeks Rapor Pendidikan di Kabupaten Rembang, yang saat ini telah mencapai indeks Tuntas Madya dengan nilai 80,43. Semoga tahun depan ada peningkatan, baik pada nilai rapor maupun pada indeks SPM”, tegasnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Drs. Khoironi, M.Pd, menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Rembang telah mengupayakan penganggaran yang tepat untuk memenuhi 15 indikator prioritas dari Kementerian, termasuk meningkatkan mutu pendidikan dan indeks SPM.
“Dengan total anggaran Rp 71.387.474.000, Khoironi berharap adanya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus terjaga untuk memastikan bahwa anggaran tersebut masuk dalam APBD dan terlaksana dengan baik pada 2025”, ungkapnya.
Syaifulloh, Konsultan BBPMP Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi atas anggaran yang telah dialokasikan untuk 15 indikator prioritas tersebut. Ia menekankan pentingnya mengawal anggaran ini dengan baik hingga tahap pengesahan APBD.
“Jika kita dapat mengawalnya dengan konsisten, maka anggaran ini akan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Rembang secara signifikan,” ungkap Syaifulloh.
Sri Suryandari, perwakilan dari Inspektorat Daerah yang turut hadir dalam acara, memberikan pandangannya terkait pentingnya pengawasan yang ketat dalam penganggaran pendidikan. Menurutnya, Inspektorat terus berupaya memastikan bahwa semua tahapan perencanaan penganggaran dilakukan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kami akan terus berperan aktif dalam melakukan evaluasi dan pengawasan sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat digunakan dengan maksimal dan transparan,” ujar Sri Suryandari
M. Najich dari Bappeda Kabupaten Rembang, yang juga mengikuti kegiatan ini secara intensif, menyampaikan bahwa peran Bappeda sangat penting dalam memfasilitasi koordinasi lintas OPD untuk memastikan penganggaran pendidikan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
“Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan ini bisa mendukung capaian target-target prioritas daerah,” kata Najich. Ia juga berharap bahwa kegiatan pendampingan ini dapat terus berlanjut untuk memperkuat implementasi program di lapangan.
Dalam penutupan acara, Khoironi menegaskan bahwa dengan alokasi anggaran pendidikan yang telah mencapai 13,84%, sinergi antar OPD menjadi kunci keberhasilan dalam penganggaran dan implementasi SPM.
“Peningkatan alokasi ini menunjukkan komitmen daerah dalam memprioritaskan pendidikan dan menjadikannya sebagai pondasi utama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di KabupatenRembang”, pungkasnya.
