Foto. Tengah Bupati. H.Abdul Hafidz.,S.Pd.I. Ketua H. Ahmad Kholid Suyono.S.H.,M.H. sekretaris H.Sumardi, M.Pd. Drs.Jumanto, M.Pd Saat Menerima Dewan pendidikan Kab Rembang , Senin (19/92022). Bertempat di Ruang Rapat Bupati.
Rembang – – Kegiatan Konsultatif dan Asimetris hari ini (23/9/22) dilaksanakan di Kabupaten Rembang untuk berdiskusi dengan Dewan Pendidikan terkait Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rakor yang telah dilaksanakan oleh BBPMP Jawa Tengah beberapa 2 bulan yang lalu dan diikuti oleh pengurus Dewan Pendidikan Se-Provinsi Jateng.
Menindaklanjuti RTL tersebut, diadakan diskusi yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dihadiri oleh Sekdin, Dewan Pendidikan, Kabid TK-PLS, Widyaprada dan Konsultan. Diskusi ini membahas terkait Rapor Pendidikan, Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Jumanto pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang saat diskusi menyampaikan perlunya pendampingan dari pemangku kepentingan terkait mutu pendidikan secara umum di Kabupaten Rembang termasuk tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yqng sudah berjalan.
“Para pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang harus bersatu padu dalam meningkatkan mutu pendidikan yang adil dan merata sehingga bisa dirasakan kualitas pendidikan bermutu. Hal ini salah satunya bisa melalui program sekolah penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dimana semua guru dapat melaksanakan Pelatihan secara mandiri melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar) di komunitas belajar masing-masing”. Kata pengurus Dewan Pendidikan yang juga jadi pengawas sekolah jenjang SMP ini.
Audiensi dengan Bupati dan Dindik
Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang juga sudah mengadakan audiensi dengan Bupati pada 19 September 2022 di Ruang Rapat Bupati terkait program kerja dan salah satu yang disampaikan tentang RTL (Rencana Tindak Lanjut) Rakor yang sudah diikuti di BBPMP Jawa Tengah terkait dukungan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
“Kami sampaikan kepada Bupati tentang Program Dewan Pendidikan dan tentunya RTL (Rencana Tindak Lanjut) dari Rakor yang sudah di ikuti pengurus terkait dukungan PSP-IKM di Kabupaten Rembang sehingga ada dorongan dari Pemda untuk menganggarkan dalam APBD. Intinya Bupati sangat mendukung program dan mempersiapkan apa yang diperlukan dalam program peningkatan mutu pendidikan tersebut”. Tambahnya.
Dewan pendidikan Kab Rembang juga mengadakan rapat koordinasi san diskusi pada tangfal 2 Agustus 2022 dengan Kepala Kantor Agama Kab Rembang beserta jajarannya. Diskusi dengan Dindikpora Rabu 24 Agustus 2022. Bertempat di Rumah makan Praukuno.
“Kami membahas program kerja Dewan Pendidikan dan membahas permasalahan di Dindikpora tentang Pelaksanaan PSP dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Yang Hadir Semua Anggota Dewan pendidikan. Wakil ketua DPRD. Kepala Dindikpora. Sekretaris. Semua Kabid dan semua Kasi”. Tambahnya lagi
Dewan Pendidikan Inisiasi Kegiatan PSP dan IKM
Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang telah menyiapkan 3 agenda besar pada bulan Oktober 2022 berupa Seminar Pendidikan di Lantai 4 Gedung Pemkab Rembang khusus untuk Kepala Sekolah Penggerak dengan menghadirkan narasumber Bupati, Ketua DPRD, Ketua Komisi 4 dan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
“Kami mencarikan anggaran dari APBD terkait kegiatan seminar pendidikan ini yang mempertemukan semua pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Rembang agar mengetahui perjalanan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan mendapatkan dukungan anggaran serta regulasinya karena PSP ini akan segera diserahterimakan pengelolaannya kepada Pemda untuk PSP Angkatan 2 pada pertengahan pada tahun 2024”. Terangnya.
Kami juga mengawal anggaran untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Komisi 4 DPRD agar mendapatkan porsi di dalam RAPBD 2023 sehingga kegiatan diseminasi pada sekolah pelaksana bisa berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Tambahnya lagi.
Sementara itu Syaifulloh Konsultan BBPMP Jawa Tengah yang hari itu juga mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan pendidikan diantaranya dengan Sekda, Dindikpora, Dewan Pendidikan, Komisi 4 DPRD, memberikan apresiasi atas kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang yang telah membuat terobosan luar biasa dalam mendukung PSP-IKM ini, termasuk memprogramkan kegiatan seminar pendidikan yang khusus diadakan untuk PSP-IKM dengan para pemangku kepentingan agar terjadi komunikasi baik dan saling mendukung pada peningkatan mutu pendidikan.
“Kami rombongan BBPMP Jawa Tengah sebetulnya akan memberikan masukan agar Dindikpora mengadakan kegiatan Sarasehan Pendidikan yang mempertemukan pemangku kepentingan pendidikan, ternyata kegiatan ini sudah direncanakan oleh Dewan Pendidikan pada bulan Oktober mendatang, Dewan Pendidikan betul-betul memiliki inisiatif yang tinggi terkait perannya terkait dukungan untuk PSP-IKM di Kabupaten Rembang.
Sulkhan Sekretaris Disdikpora Kabupaten Rembang menyampaikan dukungan yang telah dilakukan oleh Disdikpora dalam mengawal PSP-IKM pada masing-masing Kabid dan sudah berjalan sesuai Tupoksinya.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang atas inisiatif dan partisipasinya terkait PSP-IKM dan kami berharap dengan diskusi ini bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap capaian pendidikan termasuk yang ada di Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Ini harus harus menjadi perhatian untuk kami tindaklanjuti, juga dukungan regulasi dan anggaran yang harus kami kawal untuk Program Sekolah Penggerak dan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka bisa berjalan sesuai ketentuan “. Tuturnya
Pada akhir diskusi Jumanto menambahkan Ada 3 Kegiatan Dewan Pendidikan dalam mendukung Kurikulum Merdeka yaitu:
1. Seminar Merdeka Mengajar yang akan dihadiri Bupati. Wakil Bupati. DPRD. BBPMP Jateng. BBGP Jateng, KEMENAG. Dan Semua Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA Sekolah Penggerak.
2. FGD tentang Pengelolaan Pendidikan yang transparan akuntabilitas yang bermutu akan dihadiri Bupati, DPRD, Dindikpora, KEMENAG. dan kepala Sekolah IKM
3. FGD tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kurikulum Merdeka yang akan dihadiri Wakil Bupati. DPRD, Dindikpora, Kemenag, dan Komite Sekolah serta penyepenggara pendidikan swasta. Semua kegiatan ini nantinya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pendidikan berjumlah 11 orang.
Kegiatan yang dilakukan Dewan pendidikan adalah menjalankan fungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawsan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan fungsinya tersebut, dewan pendidikan melaksanakan secara mandiri dan professional.
