Rombongan BPMP Provinsi Jawa Tengah diterima di ruang Asisiten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Wonogiri. hari Selasa, 27 Desember 2022.
Wonogiri-BBPMP Jateng. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP Jateng) mengadakan koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk bahas materi Rapor Pendidikan dan RKAD.
Kegiatan berlangsung pada hari Selasa, 27 Desember 2022 di Kantor Asisiten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Wonogiri. Hadir dari BBPMP Jateng, Kabag Umum, M Adi Hartono, SE, MM, Konsultan Pendidikan Dr. Tartib Supriyadi, SIP, M.Pd., dan Analis Mutu Pendidikan, Sudaryanta, S.Pd., M.Si. Rombongan diterima oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, FX Pranata, AP., M.Hum, dan Kabid Pendidikan Dasar, Gino, S.Pd. S.IP., M.Pd.
Tartib Supriyadi, mengungkapkan bahwa sebagai daerah pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan III, Wonogiri telah melakukan gebrakan yang luar biasa. “Percepatan yang dilakukan dalam implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di satuan pendidikan, pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh pendidik dan tenaga kependidikan, download rapor Pendidikan dan lembar rekomendasinya cukup pesat”, ujar pendamping konsultan BBPMP Jateng ini.
“Kebijakan Pendidikan yang sudah on the track ini sebaiknya diwadahi dalam sebuah regulasi pendidikan, misal Perbub, sehingga akan memiliki kekuatan hukum dan dampak positif yang lebih massif di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri”, lanjut alumnus program Pascasarjana UNNES ini,
Plt. Kadisdikbud menanggapi bahwa perhatian Bupati Wonogiri terhadap Pendidikan sangat besar. “Dari 2.4 T APBD 997 M untuk bidang pendidikan, 236 M PAD 230 nya untuk peningkatan kinerja bidang pendidikan dan tapend. Sekolah gratis. Seragam sekolah gratis. Mahasiswa berprestasi dibiayai. Guru honorer diberi SK dan dibayar sesuai UMK. Bapak Bupati sangat concern dalam peningkatan SDM untuk peningkatan mutu pendidikan”, papar alumnus STPDN tahun 1998 ini.
M Adi Hartono menyampaikan apresiasi BBPMP Jateng terkait tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap pendidikan. “Terimakasih atas besarnya perhatian Pak Bupati untuk pendidikan, ini terlihat jelas dari alokasi anggaran pendidikan. Ada yang perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan regulasi dari Kemendagri 59 tahun 2021, pemerintah kabupaten diminta memenuhi 9 indikator sektor pendidikan. Indikator-indikator ini akan terlihat melalui penganggaran pada 40 subkegiatan. Kebetulan untuk tahun 2022, sudah terisi 9 sub kegiatan. Ini perlu didiskusikan bagaimana agar kesemuanya bisa terpenuhi, salah satunya melalui anggaran perubahan”, papar Kabag Umum BBPMP Jateng ini.
Plt. Kepala Dinas P dan K Kab Wonogiri menyambut baik usulan terkait anggaran 9 indikator kinerja pemerintah urusan pendidikan. “Saya kira kalau pembahasan terkait capaian indikator sektor pendidikan yang sudah direviu oleh BBPMP, menjadi catatan penting” , ujar pejabat yang mengawali karir menjadi Lurah Wonoboyo ini.
Kabid Dikdas Dinas P dan K menyampaikan bahwa capaian literasi, numerasi dan karakter Kab Wonogiri diatas rata-rata Jateng dan rata-rata nasional. Permasalahan terkait dengan perundungan, radikalisme, anak putus sekolah menjadi perhatian Pak Jekek, sebutan akrab orang nomor 1 di Kabupaten Wonogiri ini. “Begitu mendengar anak yang drop out dari sebuah madrasah, Bapak langsung instruksi untuk menelusuri, kemudian anak tersebut didaftarkan ke SMP, keluar lagi, kemudian dimasukan ke SKB, pokoknya jangan sampai ada anak yang putus sekolah”, imbuh Pak Pranata.
“Saya itu justru heran, bagaimana bisa kondisi Jawa Tengah yang begitu kondusif apalagi Wonogiri, super kondusif, kok capaian terkait toleransi berwarna kuning? Apalagi radikalisme, tidak ada itu! Pengambilan data melalui sampling, sedikit sekali siswa saat AN, tidak menggambarkan kondisi riil. Atau jangan-jangan instrumennya yang tidak tepat”, ungkap Pejabat senior ini dengan kritis.
Sudaryanta menyampaikan bahwa rapor pendidikan sekolah dan daerah yang terbit di tahun 2022 ini merupakan data base line. “ Ini merupakan potret kondisi awal dari sekolah dan daerah. Nanti akan dapat terlihat perkembangannya pada hasil AN tahun 2022 yang rapornya akan muncul di tahun 2023. Beberapa hal menjadi parameter baru. Misal terkait dengan potensi pelecehan ada pertanyaan tentang sentuhan yang dilakukan guru. Hal semacam ini bisa jadi dianggap wajar oleh orang dewasa, ternyata bagi siswa kelas V SD sudah menjadikan hal yang tidak nyaman”, jelasnya. (Dar)
