Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti Sedang Memberikan Materi Praktik Baik PMO Kepada Rombongan BPMP Kalbar, Selasa (25/10/22) di Ruang WBBM.
Semarang – – BPMP Kalimantan Barat hari ini Selasa (25/10/22) mengadakan studi tiru terkait Pokja Manajemen Operasional (PMO) di BBPMP Jawa Tengah. Tim dari Kalbar langsung diterima oleh Kepala dan di dampingi oleh staf BBPMP di Ruang WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sedangkan tim BPMP Kalbar ada 6 orang.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti menyampaikan selamat datang kepada tim BPMP yang mengadakan studi tiru terkait pelaksanaan Pokja Manajemen Operasional (PMO) yang telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan.
“BBPMP Jawa Tengah dalam melaksanakan PMO di Kabupaten/Kota dengan cara memberikan penugasan kepada Wali Wilayah yang bertugas mendampingi daerah. Semua staf ASN diberikan tanggungjawab menjadi Wali Wilayah sesuai dengan daerah penugasan sehingga memudahkan semua informasi dari Kemendikbudristek terkait PMM, IKM, PSP, PBD, Rapor Pendidikan,ANBK, BOS dll bisa dibahas dalam PMO di Daerah”. Terangnya kepada Tim BPMP Kalbar.
Nugraheni juga menambahkan bahwa BBPMP Jateng memiliki 72 Widyaprada dan 135 pelaksana, yang sudah tergabung dalam 5 Pokja BBPMP Jateng. Semua anggota Pokja ini adalah gabungan dari ASN ex LPMP dan ex PP PAUD dan Dikmas yang mendukung terimplementasinya setiap kebijakan Kemendikbudristek di Kabupaten/Kota dan semua mereka menguasai dengan baik setiap materi terbaru tentang pendidikan yang bisa menjadi materi sesuai kebutuhan daerah.
“Waliwilayah yang berjumlah 6-7 orang di setiap Kabupaten/Kota, bertugas di daerah untuk memastikan Terimplementasinya kebijakan Kemendikbudristek ke daerah melalui PMO (Pokja Manajemen Operasional). Masing-masing Waliwilayah memiliki peran untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan materi penugasan yang berkembang setiap bulannya saat melaksanakan PMO dengan daerah”. Tambahnya.
Selanjutnya para wali Wilayah melaksanakan Konsultatif Asimetris ke pemangku kepentingan di daerah melalui kegiatan PMO yang dilaksanakan antara tanggal 1 – 10 setiap bulannya dengan membawa agenda PSP, PMM dan PBD dll agar efektif dan efisien dalam pertemuan PMO dengan menggunakan materi yang dipresentasikan saat apel pagi pada hari Senin sehingga semua Wali Wilayah memberikan materi yang standar sesuai dengan kebutuhan daerah dengan data capaian yang valid.
“Wali Wilayah memberikan materi yang utuh berdasarkan data yang dipresentasikan pada apel pagi, sehingga setiap daerah memahami kemajuan pelaksanaan PSP, PMM, IKM, Rapor Pendidikan dan materi terkait eskalasi yang harus diselesaikan di sekolah penggerak agar semua masalah dan informasi bisa diselesaikan bersama oleh pemangku kepentingan. Jadi semua materi yang ada, baik berupa kebijakan yang sudah berjalan maupun materi yang baru, Wali Wilayah harus mensosialisasikan ke daerah karena Wali Wilayah memiliki fungsi dan peran sesuai dengan kompetensi masing-masing yang terlibat sesuai substansi materi”. Tambahnya lagi.
Sementara itu Wakil rombongan BPMP Kalbar, Himma Mahmudah mengatakan di Kalbar tentang pengelolaan PMO masih membutuhkan support lebih agar mendapat kemudahan dalam pelaksanaan PMO di Daerah, kami berharap banyak ilmu yang bisa kami ambil sehingga mudah diimplementasikan sesuai contoh baik yang ada di BBPMP Jateng termasuk cara menyelesaikan eskalasi di PSP.
Pertanyaan disambung oleh Dodi Iswanto tentang advokasi dan penyelesaian eskalasi di daerah, Sedangkan Bisker Limbong menanyakan berapa daerah yang sudah didekati dan tentang peranan konsultan untuk di dalam BBPMP dan ke daerah, juga masalah keterbatasan SDM di Kalbar, disambung Nina Lestari menanyakan proses hand over PSP, Rehal Setriyono, menanyakan program apa yang bisa disesuaikan dengan Pokja BPMP
Tertib Supriyadi, Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu BBPMP Jateng saat memberikan jawaban kepada rombongan BPMP Kalbar mengatakan bahwa Waliwilayah di BBPMP menjadi kunci dalam melaksanakan program dari Kemendikbudristek di daerah sebagai pembawa komunikasi yang mudah diterima oleh daerah terkait masalah kebijakan.
“Kami semua sudah tergabung dalam Pokja dan sudah ada SK Pokja pada masing-masing yang diketuai oleh Widyaprada dan sebelumnya Pokja di BBPMP Jateng sudah berjalan sesuai Tupoksi. Kami juga memiliki Wali Wilayah yang melalui PMO melaksanakan Konsultatif dan Asimetris sesuai Tupoksinya, mereka memiliki kewenangan cukup sebagai wakil kami di daerah. Mereka bisa memberikan materi yang dibutuhkan oleh daerah baik mengenai PSP, IKM, PBD, Rapor Pendidikan, BOS, ANBK dll sehingga semua masalah di Kabupaten bisa diselesaikan saat PMO. Sedangkan untuk hand over PSP, kami BBPMP Jateng sudah melaksanakan Workshop untuk sekolah penggerak dan sekarang sedang didiskusikan materi wirkshop untuk pengawas yang akan dilatih untuk berperan menjadi FSP. Selanjutnya kami akan mengadakan Workshop untuk pemangku kepentingan daerah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 ini.
Putut J. Wibowo dari BBPMP Jateng yang menggawangi urusan PMO menambahkan bahwa eskalasi di daerah yang berhubungan dengan PSP sekarang bisa diselesaikan di tingkat UPT sehingga peran Waliwilayah di daerah sangat dominan dalam komunikasi menyelesaikan masalah ini agar masalah di sekolah PSP segera diselesaikan dengan cepat dan tuntas.
Sedangkan Sudaryanta Waliwilayah Kabupaten Sragen menambahkan dukungan pelaksanaan PMO di Daerah ini sangat penting karena itu menjadi pintu masuk segala macam penyelesaian masalah di Kabupaten.
“Semua kegiatan PMO di Kabupaten sudah dipegang oleh Dinas Pendidikan, kita UPT hanya menyesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten sehingga masalah yang didiskusikan dengan daerah bisa efektif dan efisien termasuk penyelesaian adoption rate PMM”. Terangnya.
Terkait peran konsultan di BBPMP Jateng, Tartib Supriyadi menambahkan bahwa ada kegiatan berupa IHT dan Coaching and Sharing sosial style yang dilakukan untuk seluruh Waliwilayah agar bisa membuat Power map yang sangat bermanfaat dalam pendampingan di daerah.
Syaifulloh, Konsultan BBPMP Jateng menambahkan bahwa konsultan memiliki peran untuk mendampingi Waliwilayah di Kabupaten melaksanakan Konsultatif Asimetris dengan pemangku kepentingan pendidikan di daerah agar ada dukungan dari daerah berupa anggaran dan regulasi yang mendukung PSP dan IKM dalam peningkatan mutu pendidikan.
Rombongan BPMP Kalbar berjumlah 6 orang orang ini mendapat penjelasan utuh sesuai harapan melakukan study tiru. Berharap apa yang dilaksanakan BBPMP Jateng dalam melaksanakan PMO dan Konsultatif Asimetris di daerah bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi BPMP Kalbar. Harap Dodi dari Kalbar.
