🔊 Play

Semarang-LPMP Jateng.  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada hari Selasa-Kamis, tanggal 12-14 April 2022. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Utama LPMP Jateng ini melibatkan 118 peserta yang terdiri dari 35 Kabid/Kasi Kurikulum PAUD, Kabid/Kasi Kurikulum SD, Kabid/Kasi Kurikulum 35 SMP,  dan 13 Kasi Kurikulum SMA.  Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peniddikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang diwakili oleh Koordinator Penjaminan Mutu Penididikan dan Kerjsama, Bapak Katman, M.Ed.  Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Strategi pengelolaan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka;
3. Pemanfaatan  platform  teknologi untuk digitalisasi sekolah;
4. Rapor pendidikan /profil pendidikan dan perencanaan  berbasis data;
5. Supervisi implementasi Kurikulum Merdeka berbasis SPMI Go, dan
6. Penyusunan rencana tindak lanjut pendampingan ke satuan Pendidikan di wilayahnya

Dalam laporan panitia penyelenggara, yang disampaikan oleh Plt. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, SE, M.Si, disebutkan bahwa salah satu latar belakang kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah merekomendasikan bahwa LPMP Jateng diminta memberikan pembekalan kepada Dinas Pendidikan beserta perangkatnya dalam mengawal implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, data hasil monitoring evaluasi LPMP Provinsi Jawa Tengah terhadap sekolah Penggerak menunjukkan bahwa  Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan, namun belum cukup optimal. Komponen yang belum optimal meliputi penerapan pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Plt. kepala LPMP Jateng sejak bulan Juli 2020 ini, juga menyampaikan bahwa animo pendafatran Kurikulum Merdeka di Jawa Tengah mencapai 16 ribu sekolah. Tertinggi se Indonesia.

Pak Katman menyampaikan bahwa kegatan Bimtek ini akan memberikan pencerahan dan membuaka wacana kepada seluruh kabupaten/kota lebih mengerti, memahami hal-hal terkait subtansi Kurikulum Merdeka. “Salam dari Pak Ses untuk Bapak Ibu Semua”, ujar Pejabat Fungsional Kemdikbud Ristek ini. . Disampaikan juga bahwa sejak diluncurkan  hingga saat ini sudah lebih dari 50 ribu pendaftar untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. “Jateng  merupakan tertinggi. Selamat!.  Semoga lebih bersemangat lagi, Karena Kepala Sekolah dan Guru sudah membulatkan tekad untuk IKM.” Ujar Pejabat yang aslanya dari Kota Semarang ini. Kurikulum Merdeka disusun dengan asumsi perbaikan kinerja untuk capaian belajar murid. IKM dilatarbelakangi fakta bahwa upaya yang dilakukan beberapa tahun kondisinya masih tertinggal jika dibandingkan negara lain. Khususnya OECD. Khususnya Literasi dan Numerasi. Ini merupakan hal yang esensial dalam pembangunan SDM. Capaian literasi kita adalah 1 dari 2 capaiannya di bawah minimal. Artinya 50 % peserta didik SD hingga SMA bahkan SLB masih di bawah minimal.  Data ini masih bisa dibreakdown di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk numerasi lebih rendah,.1 dari 4 anak yg mendapat di atas minimal. 70-80% di bawah minimal. Data awal ini,  menjadi landasan untuk memperbaiki situasi. Salah satunya dengan IKM.  

Pada dasarnya kurikulum ini sudah diimplementasi sejak lama. Yakni Kurkiulum Paradigma Baru. Kemdikbudristek menyediakan 3 Kurikulum: K13, Kurikulum Darurat, Dan Kurikulum Merdeka. Kenapa Pemerintah memberikan opsi? Agar terjadi transformasi paradigma berfikir secara gradual. Tidak ada pemaksaan kepada sekolah terhadap pilihan kurikulum.  Kepala Sekolah sebelum memilih  Kurikulum Merdeka. Pelajari video dan cari informasi lain, agar punya gambaran seperti apa Kurikulum Merdeka itu. Mereka mengisi form assesmen untuk melihat kondisi dan rekomendasinya yang mana. Ketika memilih Kurikulum Merdeka masih diberi kesempatan memilih 3:opsi secara mandiri.  1) Mandiri Belajar: memilih Kurikulum Merdeka tapi substansinya masih K13, sekolah mengambil 1 atau 2 aspek yang akan digunakan. Misalnya Project tapi tidak masuk pembelajaran. 2) Mandiri Berubah. Sekolah sudah siap meninggalkan kurikulum yg saat ini digunakan. Tahun pelajaran baru menggunakan Kurikulum Merdeka full paket.  Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar menjadi sumber belajar dan bahan peningkatan pembelajaran. 3) Mandiri Berbagi.  Minimal sekolah nanti posisinya sama dg sekolah PSP (Program Sekolah Penggerak). Parameternya sama dengan Mandiri Berubah tapi sudah bisa berbagi praktik yang baik.  Guru sudah meningkatkan kompetensi secaramandiri. Prpojek sudah berjalan. Sekolah memilih sesuai dengan pemahaman dan kondisi sekolah.

Kurikulum Merdeka dari segi transformasi digital merupakan yang terbaik, karena  belum ada paket kurikulum yang disertai dengan platform digital.

(DAR)