Srondol Kulon, LPMP Jawa Tengah – LPMP Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk melatih petugas pengumpulan data di daerah pada kegiatan pengumpulan data mutu pendidikan tahun 2019. Bimtek Angkatan VII  dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 19 sampai dengan 20 September tahun 2019 dengan pola 24 (dua puluh empat) jam pelajaran bertempat di LPMP Jawa Tengah, Jl. Kyai Mojo, Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang. Peserta sejumlah 162 orang yang terbagi menjadi 4 (empat) kelas. Peserta angkatan VII berasal dari unsur-unsur Pengawas SD/SMP/SMA/SMK Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini peserta diberi pengetahuan dan keterampilan khususnya pada instrumen Pemetaan Mutu Tahun 2019, mekanisme Pemetaan Mutu Tahun 2019, aplikasi Pemetaan Mutu Tahun 2019, analisis Output Pengumpulan Data Mutu (Analisis Rapor Mutu) dan webex. Hasil yang diharapkan dititikberatkan pada peningkatan keterampilan petugas pengumpulan data di daerah untuk melakukan pengumpulan data mutu pendidikan di tahun 2019.

Kepala Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan, Dr. Sri Widarti, M.Pd, dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 tahun 2016 bahwa Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar mutu. Permendikbud tersebut harus dipahami dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi malpraktek dalam penyelenggaraan pendidikan. SPM harus dipelajari dan dipahami agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi bagian penting dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan harapan yaitu peningkatan mutu berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara umum permasalahan-permasalahan yang ada antara lain: Validitas rapor mutu belum bisa dipertanggungjawabkan, aplikasi yang digunakan masih mengalami beberapa kendala teknis, pengumpulan data belum sepenuhnya diisi oleh responden yang seharusnya, jumlah pertanyaan/pernyataan dalam instrumen yang terlalu banyak, dan belum tersosialisasikannya program Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dengan baik kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya, Dr. Sri Widarti, M.Pd mengungkapkan bahwa berdasarkan rapor mutu provinsi Jawa Tengah, belum ada satupun sekolah yang memenuhi SNP. Dua standar yang paling rendah adalah Standar Sarana Prasarana dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sebagai upaya percepatan pemenuhan mutu pendidikan di Jawa Tengah, LPMP Jawa Tengah telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di 35 Kabupaten/Kota dengan mengundang unsur DPR, BKD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dinas dan Kemenag. Hal ini dalam rangka penyampaian kepada pemangku kepentingan bahwa pemenuhan mutu pendidikan adalah tanggung jawab bersama.  Juga telah dilaksanakan sosialisasi kepada Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD) yang terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah mengenai program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Hal ini memastikan kedua program ini berjalan dengan baik di Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam kegiatan pengumpulan data mutu, LPMP Jawa tengah melaksanakan bimbingan teknis kepada pengawas yang nantinya akan mendampingi sekolah dan memastikan pelaksanaan pengumpulan data mutu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Agar pengawas benar-benar memastikan validitas dari rapor mutu yang dihasilkan. Hal ini bisa tercapai jika yang mengisi instrumen adalah benar-benar responden yang memiliki kewenangan. Rapor mutu merupakan bahan dasar dalam menyusun rancangan program dan anggaran pemenuhan mutu nantinya. Dengan demikian diharapkan percepatan peningkatan mutu pendidikan akan segera tercapai sesuai dengan harapan. (JP)