Klaten – Implementasi Kurikulum Merdeka resmi dilaksanakan satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2022/2023. Untuk mengetahui kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum baru tersebut, dilakukan Kunjungan Kerja Pimpinan ke daerah terkait implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Salah satu kunjungan kerja diselenggarakan di Kabupaten Klaten Rabu (20/7/2022), di SMP Negeri 1 Jogonalan Kabupaten Klaten. Pertemuan ini diikuti oleh berbagai pihak dari unsur Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan, MKKS, Korwas SD-SMP, Ketua K3S, Ketua Paguyuban Korwil, Ketua PSP TK, Ketua KKG SD, Ketua MGMP SMP, juga utusan dari Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA.
Harmanto, Widyaprada Ahli Utama BBPMP Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan kunjungan dari Pimpinan Kemendikbudristek untuk melihat persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.
“Kami ingin melihat dan mendengar permasalahan persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka di satuan Pendidikan di Kabupaten Klaten agar mendapatkan data valid dari informasi langsung dari pelaksana di sekolah,” kata Harmanto mewakili rombongan kunker pimpinan.
Lebih lanjut dikatakan Harmanto, dalam penguatan pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka, telah disiapkan platform Merdeka Mengajar (PMM) bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Harmanto menyarankan agar komunitas belajar dapat memanfaatkan seluruh sumber yang tersedia dari platform merdeka mengajar yang telah disediakan Kemendikbudristek sebagai sumber materi Kurikulum Merdeka.
“Manfaatkanlah platform merdeka mengajar ini dengan sebaik-baiknya, Ikuti semua materi yang tersedia sampai selesai dan mendapatkan bukti bahwa guru betul-betul telah melalui materi yang ada di dalam platform dari awal sampai akhir,” tambahnya.
Suminarsih, Widyaprada BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang turut serta dalam rombongan menuturkan audensi dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Klaten merupakan kegiatan yang penting, karena bisa melihat secara utuh praktik baik dan permasalahan yang terjadi pada aplikasi IKM di daerah.
“Perlu saling keterbukaan data dari teman-teman di daerah tentang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini, agar bisa menjadi masukan berharga bagi Kemendikbudristek yang datang langsung dari satuan pendidikan pelaksana kebijakan langsung dan menerapkan dalam pembelajaran,” ujarnya.
Sementara itu, Suparman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menyampaikan bahwa di Kabupaten Klaten, sebagian besar guru telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar. Hal ini terlihat dari data tingkat pemanfaatan PMM sudah mencapai 76% guru yang sudah masuk ke dalam platform itu.
“Melalui pendampingan dan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka di setiap korwil yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, para guru semakin banyak yang membuka Platform merdeka mengajar sehingga capaian Kabupaten Klaten semakin meningkat,” terang Suparman.
Di tempat yang sama Endah Sulistyawati, salah seorang kepala sekolah penggerak dari SMP Negeri 1 Jogonalan menyampaikan, dengan dilaksanakannya Implementasi Kurikulum Merdeka membuat sekolah bisa bergerak keleluasaan dalam merancang kurikulum sesuai visi, misi dan tujuan sekolah.
“Kami sangat antusias sebagai sekolah penggerak, karena kami bisa memberikan layanan belajar terbaik kepada siswa kami melalui merdeka belajar dan merdeka mengajar, kami bisa membuat pola pembelajaran yang bermakna bagi murid sehingga menjadi komunitas belajar sesuai harapan profil pancasila,” kata Endah.
Ditambahkan Endah, komunitas belajar telah berjalan di setiap kecamatan dan didampingi oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan sekolah penggerak. Dinas Pendidikan kata Endah juga menyediakan pemateri dan menyediakan anggaran kegiatannya. (PUL/LBS)
