Published On: 2 April 2024Categories: Berita, Headline

Semarang – – Kegiatan pendampingan perencanaan daerah tahun 2024 yang dilaksanakan BBPMP Provinsi Jawa Tengah. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan tahun 2025 yang mengacu pada indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Kegiatan Pendampingan Perencanaan Daerah (Rakortek dan RKAD) Tahun 2024 di Aula Kartini BBPMP Jawa Tengah, Kepala BBPMP Jateng, Dr. Nugraheni Triastuti, SE,.M.Si saat pembukaan memberikan pesan yang tegas kepada peserta sejumlah 114 orang peserta yang terdiri dari berbagai instansi terkait termasul Waliwilayah BBPMP Jateng. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, tanggal 2-3 April 2024, di Aula Kartini BBPMP jateng.

Nugraheni dengan lugas menegaskan pentingnya tersedianya pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai pelayanan dasar yang wajib diperoleh oleh masyarakat. Untuk memastikan pelayanan tersebut terpenuhi oleh pemerintah daerah, Kemendagri bersama Kemendikbudristek menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

“Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan”. Tegasnya.

Nugrahene menjelaskan bahwa, Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas. Dengan adanya Buku Saku Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah menyusun perencanaan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan.

“Delapan indikator prioritas provinsi adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas”. Tegasnya lagi.

Nugraheni juga menjelaskan tentang delapan indikator prioritas kabupaten/kota adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

“Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengukur pemenuhan SPM bidang pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Buku Saku Indikator Prioritas SPM bidang pendidikan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal”. Tambahnya.

Dalam Rapor Pendidikan Kemendikbudristek juga memberikan rekomendasi tambahan indikator yang bisa membantu daerah Untuk mengoptimalkan layanan pendidikannya.

“Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM bidang pendidikan dari indikator Rapor Pendidikan Tahun 2024 bagi pemerintah daerah sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu”. Pesannya.

Sementara itu, Sudaryanta selaku PIC menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami indikator SPM bidang pendidikan serta memasukkan indikator SPM pendidikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. 

“Kegiata pendampingan daerah (Rakortek dan RKAD) yang dilaksanakan oleh BBPMP Jatng ini, diharapkan terlaksananya perencanaan yang lebih berkualitas dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah”. Ujarnya.

Sudaryanta, menambahkan bahwa pentingnya memasukkan indikator SPM pendidikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan didaerah. 

“Dengan memahami dan mengintegrasikan indikator SPM tersebut dalam setiap tahapan perencanaan, diharapkan akan tercipta upaya yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam mencapai standar pelayanan minimal pendidikan dengan mengisi 108 Sub Kegiatan ke dalam SIPD”. Tambahnya.

Kolaborasi antarinstansi dan komitmen dari semua pihak di daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat. 

“Kami berharap pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat memenuhi indikator SPM bidang pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan mengisi sub kegiatan pada SIPD”. Pungkasnya.