Published On: 4 April 2024Categories: Berita, Headline

Semarang – – BBPMP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan) Jateng mengadakan Kegiatan “Pendampingan Perencanaan Daerah (Rakortek dan RKAD)” yang di ikuti oleh 114 peserta, 36 orang ( 1 Kasubag Perencanaan Dinas PendidikanProv/Kab/Kota). 36 orang ( 1 Kasubag Perencanaan Bappeda Prov/Kab/Kota) 36 orang ( 1 Wali Wilayah BBPMP Prov. Jawa Tengah). 6 orang Tim PMO dari Tim Kerja IV. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2-2 April 2024 di Aula Kartini BBPMP Jateng.

Materi yang disampaikan oleh narasumber memiliki kedalaman dan relevansi yang signifikan dalam konteks perencanaan pendidikan di daerah melalui identifikasi rapor pendidikan di darah dalam menyusun anggaran sub kegiatan pada aplikasi ERakortek SIPD untuk mendukung pencapaian SPM pendidikan pada tahun yang akan datang.

Narasumber dari Kemendikbudristek, Hayun, mengatakan kepada peserta bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) melalui Penerapan SPM Pendidikan sudah diatur di dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah – Pasal 18 ayat (2) pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara negara secara minimal.

“Ada lagi tentang Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal – Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal”. Tegasnya.

Ia mengingatkan kepada daerah agar menggunakan SPM Pendidikan yang telah Dijabarkan dalam Perencanaan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Perencanaan Berbasis Data (PBD)yang ada pada Surat Mendikbudristek 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 pada tanggal 16 Februari 2024, mencakup: Capaian dan target indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan, Pemetaan daftar minimal prioritas sub-kegiatan SPM Bidang Pendidikan, sub-kegiatan beserta kode, nomenklatur, kinerja, indikator, satuan definisi operasional yang terdiri dari deskripsi, operasionalisasi, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Indikator akar masalah yang berasal dari Rapor Pendidikan.

“Hal lain yang perlu menjadi perhatian khusus: Pemanfaatan data pada lampiran untuk perencanaan SPM Bidang Pendidikan, Implementasi Pendidikan Pancasila (PP No. 4 Tahun 2022), Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023)” Tegasnya lagi.

Kelvin, S.AP., M.AP Analis Kebijakan pada Substansi Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, dalam paparannya menyampaikan Dasar Hukum Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat (KL) dan Daerah Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional Rakortek Pusat dan Rakortek Provinsi. Rakortek Pusat – Provinsi, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Provinsi, dikoordinasikan Kemendagri dan Bappenas. Rakortek Provinsi – Kab/Kota, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Kab/Kota, dikoordinasikan Gubernur melalui e-Rakortek dalam SIPD.

“Kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program/ kegiatan/subkegiatan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Bahan input bagi Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP dan sebagai bahan input bagi Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD”. Jelasnya kepada para peserta.

Sambil mengajak peserta untuk membuka aplikasi ERakortek, ia berpesan terkait Kewajiban Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk: Menentukan Outcome Prioritas, Menentukan Indikator dan target Kinerja Outcome dimaksud, Mapping Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah, Tagging RO terhadap Indikator Outcome, Catatan terhadap Daerah.

“Selanjutnya Pemda, Mengusulkan Program/kegiatan/subkegiatan daerah sebagai Upaya dukungan pencapaian Outcome prioritas sesuai Permen 90/2019 dan pemutahirannya, Menuangkan kesepakatan program/kegiatan/subkegiatan daerah ke dalam RKPD 2025”. Tegasnya.

Fertilia Budi Pradnyaparamita, ST,.M.Kom, membahas secara komprehensif tentang Implementasi SPM Pendidikan dalam Perencanaan Daerah. Dalam presentasi-nya, menjelaskan secara terperinci bagaimana implementasi SPM Pendidikan dapat menjadi instrumen penting dalam merancang kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan SPM Pendidikan. Pada PRIORITAS 1 RKPD TAHUN 2025 adalah Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

“Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi” ungkapnya.

Ia menambahkan Pada PRIORITAS 1 RKPD TAHUN 2025 adalah Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana yang itu semua sinkron dengan SPM Pendidikan>

“Termasuk Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak juga menuju kepada SPM Pendidikan”. Ungkapnya lagi.

Ir. Rosy Dwiastuti memaparkan materi Evaluasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
di Provinsi Jawa Tengah mengatakan dalam paparan lengkapnya, salah satunya terkait permasalahan dan Kendala yang dihadapi daerah; Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data di setiap PD masih belum sama; Masih kurangnya koordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan; Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;mPenetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk

“Ada lagi terkait Penghitungan Kebutuhan, yaitu Belum maksimalnya peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan perhitungan kebutuhan SPM yang akurat PD sulit untuk menterjemahkan indikator layanan dasar; PD pengampu sulit menghitung item penganggaran, seperti barang, jasa dan SDM. Perlu sinkronisasi instansi terkait agar pencapaian SPM Pendidikan bisa dipenuhi” Pesannya.

Namun, highlight dari kegiatan ini adalah praktik pendampingan yang dilakukan oleh Tim Walwil BBPMP Jateng dalam menyusun Rencana Kerja Daerah (RKD). Melalui presentasi oleh Dedi Gunawan dan Sudaryanta, peserta diajak untuk memahami bagaimana pendekatan terstruktur berbasis Rapor Pendidikan Daerah mampu memberikan dampak positif dalam perencanaan SPM Pendidikan di daerah.

Sudaryanta, Ketua Panitia Kegiatan, mengungkapkan, “Kegiatan ini memberikan kesempatan yang berharga bagi para pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Tengah untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam perencanaan pendidikan daerah. Kami berharap hasilnya dapat berdampak positif dalam peningkatan capaian SPM Pendidikan tahun mendatang dan input sub kegiatan bisa di atas 50% pada SIPD.” Harapnya.

Ia juga menyapaikan apresiasi peran penting Waliwilayah dalam mendampingi proses identifikasi rapor pendidikan dan memberikan input kegiatan menjadi point utama dalam kegiatan ini. “Mereka berperan sebagai penghubung antara identifikasi Rapor Pendidikan daerah, memastikan itu bisa di inputkan di sub kegiatan pada ERakotek SIPD pada msing-masing daerah dampingannya”. Tambahnya

Pendampingan Perencanaan Daerah (Rakortek dan RKAD)” tidak hanya berhasil menciptakan momentum penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah melalui capaian SPM Pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis bagi para peserta dalam identifikasi Rapor Pendidikan dalam prencanaan daerah.