Foto: Ketua Komisi 4, Drs. H. Ahmad Munir, menerima cenderamata dari Heri Martono, M.Pd dari BBPMP Jateng, pada hari Selasa (12/12/2023) di Ruang sidng Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan – – Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Munir, menerima langsung audiensi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah di ruang Komisi 4 pada hari Selasa (12/12/2023). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 4 DPD didampingi oleh pimpinan dan anggota Komisi 4, menyambut rombongan BBPMP Jateng, Sekretaris Dinas Pendidikan, dan beberapa pejabat terkait, termasuk Kabid, Bappeda, dan Kemenag Kabupaten Pekalongan.

Heri Martono, yang mewakili rombongan BBPMP Jateng, mempresentasikan capaian terkait Rapor Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Audiensi ini menjadi forum untuk membahas sejumlah isu krusial, termasuk dukungan dari Komisi 4 dan BBPMP Jateng. Sekretaris Dinas Pendidikan menyatakan dukungan dari Komisi 4, sementara Bappeda menegaskan ketersediaan dukungan anggaran.

Dalam presentasinya, Heri Martono menyatakan, “Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh yang kami terima dari Komisi 4 dan seluruh pihak terkait di Kabupaten Pekalongan. Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus berkomitmen dalam berkolaborasi melalui Waliwilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan”. ungkapnya.

Heri Martono juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BBPMP Jateng, pemerintah daerah, dan semua stakeholder terkait. “Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan sendirian. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Komisi 4, untuk mendukung peningkatan Rapor Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.” Ungkapnya lagi.

Selain itu, Heri Martono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan program-program pendidikan. “Kami berkomitmen untuk menyampaikan laporan capaian secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.” Tambahnya.

Muslimin wakil dari Kementerian Agama (Kemenag) juga menyampaikan permintaan dukungan terkait implementasi Kurikulum Merdeka.Dalam rangka memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka, perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) memberikan komentar yang menggambarkan urgensi dukungan yang dibutuhkan.

Muslimin menyatakan, “Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan perhatian Komisi 4 dan seluruh pihak terkait di Kabupaten Pekalongan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan agama, kami memohon dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka di madrasah.” Ujarnya.

Ketua Komisi 4, Ahmad Munir dalam menanggapi beberapa pendapat menyatakan, “Komisi 4 siap mendukung segala upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Pendidikan adalah kunci keberhasilan masa depan, dan kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan penuh agar pendidikan di Kabupaten Pealongan terus berkembang.”

Sarjono, anggota Komisi 4, menyoroti nasib para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Ia mengajukan agar kesejahteraan mereka menjadi perhatian utama. Anggota lainnya juga menambahkan pentingnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak hanya untuk infrastruktur, melainkan juga untuk peningkatan kompetensi guru.

Nasruddin, Sekretaris Dinas Pendidikan dalam audiensi dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan  terkait dukungan dan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

“Saya sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan yang telah ditunjukkan oleh Komisi 4 dan seluruh pihak terkait. Kolaborasi ini akan menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan.

Nasrudin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pendidikan. “Kami percaya bahwa hanya dengan kerjasama yang kokoh antara pemerintah daerah, Komisi 4, BBPMP Jateng, dan semua pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.” Ujarnya lagi.

Dalam konteks upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan, Konsultan dari BBPMP Jateng yang juga mengikuti audiensi mengatakan yang berfokus pada kebutuhan untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung perbaikan kualitas pendidikan.

Syaifulloh konsultan BBPMP Jateng, kami mengamati potensi besar dalam pengembangan sistem pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Agar langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung inisiatif ini.” Ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat menjadi landasan bagi berbagai program dan kebijakan yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan standar pendidikan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kurikulum, pelatihan guru, penilaian kinerja sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efisien.” Ungkapnya lagi.

Syaifuloh juga menekankan bahwa regulasi yang baik akan menciptakan arah yang jelas dan memberikan panduan bagi semua stakeholder terkait dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. “Saat regulasi yang kuat ada, semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat, dapat bekerja bersama-sama menuju visi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan.”

Selain itu, Tartib Supriyadi konsultan  BBPMP Jateng lainnya juga menyampaikan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan ini.

“hal ini penting agar partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat agar ada persepsi yang sama di masyarakat terkait peran Komite Sekoah dalam membantu pembiayaan di satuan pendidikan”. Ujarnya.

Dengan adanya regulasi yang mendukung, diharapkan Kabupaten Pekalongan dapat mencapai kemajuan signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terletak pada pembangunan fisik sekolah, melainkan juga pada sumber daya manusia yang mengelolanya. “Guru adalah aset berharga dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dana yang disediakan seharusnya dapat digunakan untuk memberikan pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional bagi para pendidik,” tambahnya.

Perwakilan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) memberikan komentar yang menegaskan dukungan terhadap alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

“Kami dari Bappeda sangat mendukung langkah-langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Kami menyadari bahwa anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung upaya tersebut,” ujar perwakilan Bappeda.

Bappeda menegaskan komitmennya untuk memastikan ketersediaan anggaran yang memadai guna mendukung program-program unggulan dalam sektor pendidikan. “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk merinci alokasi anggaran yang tepat sasaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” tambahnya.