Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan rutinitas apel pagi. Kali ini materi apel pagi Senin,11 Juli 2022, disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti.
Materi yang disampaikan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) diantaranya progres pelaksanaan, rencana pelaksanaan PMO IKM, jumlah sekolah yang login Platform Merdeka Mengajar (PMM) serta jumlah komunitas belajar. Selain tentang pelaksanaan IKM, Heni juga menyampaikan status pelaksanaan PSP Angkatan 1 dan 2 serta dilanjutkan dengan informasi agenda kegiatan minggu ini.
Dalam paparannya, Heni menyampaikan beberapa laporan hasil agenda Implementasi Kurikulum Merdeka diantaranya kegiatan Sosialisasi IKM Mandiri bagi pemangku kepentingan di Kab/Kota tanggal 5-7 Juli 2022 di Solo. Webinar Series tanggal 6-8 Juli 2022 bagi 30.000 guru/kepala sekolah, Coaching Clinic Platform Merdeka Mengajar bagi Komunitas Belajar Provinsi Jawa Tengah Angkatan VII tanggal 5-8 Juli 2022, Koordinasi UPT PDM, GTK, dan Vokasi.
“Rencana tindak lanjut yang dihasilkan yaitu memantau perkembangan pemanfaatan PMM oleh sekolah melalui dashboard IKM, berkolaborasi antar UPT PDM, GTK, dan vokasi dengan pemangku kepentingan di Kab/Kota (Dinas Pendidikan, Kemenag, Kapten, Co-Capten, Komunitas Belajar) untuk menyelesaikan permasalahan teknis IKM di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu perlu juga mengidentifikasi permasalahan utama di tingkat satuan pendidikan untuk didiskusikan dalam pertemuan PMO IKM, mengagendakan pertemuan rutin antar UPT PDM, GTK, dan Vokasi dengan stakeholder Kab/Kota guna percepatan dan keberlanjutan IKM,” kata Heni.
Lebih lanjut dikatakan Heni, RTL selanjutnya yakni rencana untuk pelaksanaan PMO IKM yang terdiri dari PMO IKM Pusat, PMO IKM Daerah, Persiapan PMO IKM Daerah antara UPT PDM, UPT GTK, dan UPT Vokasi. Heni mengatakan PMO IKM Daerah dapat digabung dengan PMO PSP di 283 daerah (pelaksana PSP angkatan 1 dan 2) dengan mengundang tambahan pemangku kepentingan terkait IKM. “Misal Kabid (kepala bidang) SMK untuk Dinas Provinsi dan UPT Vokasi). Untuk 265 kabupaten/kota lainnya perlu menginisiasi pembentukan PMO IKM Daerah dengan materi yang dibahas dalam PMO IKM seputar PMM,” sambung Heni.
Sementara itu terkait rapor pendidikan, Heni menyebutkan pesan berantai melalui media sosial kepada Dinas Pendidikan se-Jateng perlu dilakukan untuk mendorong satuan pendidikan mengakses dan mengunduh Rapor Pendidikan melalui rapor pendidikan.kemdikbud.go.id dan memantau pemanfaatan platform rapor pendidikan melalui dashboard Perencanaan Berbasis Data https://s.id/Progres_RPJATENG.
Rencana tindak lanjut yang dihasilkan diantaranya memantau perkembangan pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh sekolah melalui dashboard Rapor Pendidikan, Berkolaborasi antar UPT PDM, GTK, dan Vokasi dengan pemangku kepentingan di Kab/Kota (Dinas Pendidikan, Bappeda, satuan pendidikan, Co-Capten) untuk menyelesaikan permasalahan teknis dan peningkatan Rapor Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.
“Tugas kita yang perlu dilakukan sebagai UPT terkait perencanaan daerah yakni melakukan pendampingan dan advokasi ke Pemda terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah (PRJMD dan RKPD) bidang pendidikan, mengawal pengisian indikator kinerja urusan pada aplikasi rakortek SIPD, mengawal pengunggahan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) melalui aplikasi rakortek SIPD, menganalisis kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan Permendagri No 81 tahun 2022 dan Surat Mendikbudristek No 16019/MPK.A/PR.07.00/2022, melakukan advokasi ke Pemda jika terdapat ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dan berkoordinasi dengan Direktorat PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK tentang proses perencanaan tingkat provinsi,” tandas Heni. (mufi)
