Semarang, BBPMP Jateng. Sekolah sasaran Program Sekolah Penggerak (PSP) 2022 akan memperoleh pendampingan dengan model yang berbeda. “Ada diferensiasi pendampingan. Pendampingan ke depan memiliki model yang berbeda antara 1 sekolah dengan sekolah lainnya”, ujar Dr. Dian Fajarwati, M.Pd. Dijelaskan oleh widyaiswara Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah ini bahwa terdapat 3 Jenis pendampingan: Intensif, Semi Intensif dan Mandiri, Informais ini disampaikan oleh Alumnus Pasca Sarjana UNNES pada acara diskusi pelaksanaan PSP, pada saat acara koordinasi antara Balai Besar Penjaminan Mutu Pendikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP Jateng) dengan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 di Kampus BBPMP Jateng, Jl, Kyai Mojo Srondol Kulon Semarang.
Diskusi antara BBPMP-BBGP Jawa Tengah di Ruang B-23 Membahas Format pendampingan PSP-IKM, Selasa 16 Agustus 2022.
“Kami sedang menunggu data terkait dengan kategori sekolah oleh BSKAP. Data tersebut sebagai landasan dalam penentuan sekolah yang akan mendapatan pendampingan dengan model mana”, ungkap Bu Dian. Sekolah yang masuk dalam kategori 1 dan 2 akan didampingi secara intensif, Sekolah dengan kategori 3 akan didampingi secara semi intensif. Sedangkan sekolah dalam kategori 4 dan 5 akan mendapatkan pendampingan mandiri.
“Akan ada evalusi kinerja pelatih ahli”, lanjut Bu Dian. Hasil Evaluasi Kinerja Pelatih Ahli atau fasiltator Program Sekolah Penggerak akan menentukan model pendampingan mana yang akan ditugaskan kepadanya. Untuk PA/FSP yang berkinerja tinggi akan ditugasi mendampingi secara intensif pada kelompok sekolah kategari 1 dan 2. Setiap sekolah dikunjungi. PMO sekolah dilakukan setiap bulan. Sedangkan untuk pendampingan semi intensif hanya dilakukan kunjungan pada sampling sekolah, PMO dilakukan 2 bulan sekali. Untuk penampingan mandiri bahkan PMO dilakukan 3 bulan sekali. “Tentu ini mempengaruhi jumlah JP untuk fasilitator sekolah penggerak tersebut”, terang Bu Dian.
Sri Hartati Widyaprada Madya dari BBPMP Jawa Tengah yang mendampingi program sekolah penggerak mulai angkatan 1, menyampaikan bahwa koordinasi antar kepentingan ini perlu dijadikan momentum dalam kemajuan PSP dan IKM karena dari sekolah inilah bisa diketahui efektivitas dan keberhasilan Kurikulum Merdeka. Rapat koordinasi antara BBPMP Jawa Tengah dengan BBGP Prov. Jawa Tengah membahas mengenai pengelolaan PSP untuk tahap 1, 2, dan 3.
“Perkembangan pendampingan kepada sekolah sasaran PSP yang pada PSP 1 dilaksanakan oleh Pelatih Ahli, ke depan dilaksanakan oleh Fasilitator Sekolah Penggerak dengan model pendampingan disesuaikan dengan hasil refleksi dan evaluasi kinerja PA, yang secara intensitas berbeda mulai dari 1) intensif, 2) semi intensif, dan 3) mandiri. Koordinasi antar pendamping PSP ini sangat penting dilakukan agar terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan dalam capaian dalam pembelajaran”. Tambahnya.
Dalam kegiatan koordinasi yang dihadiri oleh Tim Teknis dan Akademis dari kedua lembaga tersebut, dilakukan diskusi teknis secara intensif dan mendalam dengan tujuan untuk memantapkan implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Jawa Tengah. (Dar)
